Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.144
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum GANEC SWARA AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Perspektif Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal DIskresi
Agung Setiawan
Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
PELANGGARAN DALAM PROSES ADAT MERARIK (KAWIN LARI) PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SASAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (Studi Putusan Pengadilan Nomor 41/Pid.B/2007/PN.MTR) Agung Setiawan
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Sarjana Ilmu Hukum, Agustus 2016 Periode II
Publisher : Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agung Setiawan, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya. SH., MS, Dr. Bambang Sudjito SH. Mhum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : agngstwn@gmail.com   Abstraksi Dalam skripsi ini penulis membahas tentang pelanggaran dalam proses adat merarik (kawin lari) pada masyarakat hukum adat sasak dalam putusan pengadilan negeri mataram lombok nusa tenggara barat (studi outusan pengadilan nomo 41/pid.b/2007/pn.mtr). hal ini dilatar belakangi oleh orang melakukan pelanggaran proses adat merarik yang kemudian di pidana. Banyak dan mudahnya orang melakukan adat merarik di luar aturan adat sasak memunculkan masalah di lombok, antara lain banyaknya pernikahan di bawah umur, angka kelahiran anak, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Di bahas bentuk-bentuk pelanggaran merarik (kawin lari) yang dapat di jatuhi sanksi pidana dan pertimbangan hakim dalam memberi sanksi pidana pada kasus pelanggaran adat merarik di pengadilan negeri mataram lombok nusa tenggara barat. Tujuan penelitian ini ditujukan bagi mahasiswa hukum sebagai refrensi dan rujukan mengenai bentuk pelanggaran adat merarik (kawin lari) yang dijatuhi sanksi pidana. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach). Dari pembahasan ini didapatkan jawaban, bahwa pelanggaran yang bentuk-bentuk pelanggaran merarik (kawin lari) yang dapat di jatuhi sanksi pidana dalam putusan pengadilan negeri mataram lombok nusa tenggara barat yaitu kesalahan terdakwa wiro tidak membawa pergi farlin pada pukul 18.00 (pada waktu matahari terbenam) melainkan pukul 12.00 siang, orang tua farlin tidak menyetujui hubungan farlin dengan wiro, wiro saat membawa pergi farlin tidak di dampingi salah satu keluarga wiro atau farlin, wiro ketika menyembunyikan farlin berpindah-pindah tempat, wiro tidak melapor ke kepala desa untuk merarik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhi sanksi pelanggaran merarik adalah hakim beranggapan wiro melanggar adat merarik, farlin belum dewasa, orang tua farlin merasa di rugikan. Kata kunci : Pelanggaran Adat, Adat Merarik, Sanksi Pidana, Pertimbangan                                    Hakim
Politik Hukum Agraria Indonesia Dalam Arus Globalisasi Agung Setiawan; Ashari Ashari; Khairul Umam; Riska Ari Amalia
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i5.5833

Abstract

Penelitian Studi Kasus : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Politik Hukum Agraria Indonesia pada Arus Globalisasi. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris. Dimana penelitian yang meneliti aturan terkait pengaturan hukum agraria dan pendapat-pendapat para ahli (law in the book), serta melihat implementatifnya (konflik agraria di lapangan) guna mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan (law in action). Guna mempermudah penelitian ini digunakan metode pendekatan undang-undang (stattue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekataan sosiologis (sociologist approach). Hasil pemelitian yang dihasilkan adalah bahwa politik agraria populis/neo populis, yaitu politik agraria yang mengakui hak individu atas tanah, tetapi hak tersebut mempunyai fungsi sosial. Maka sentralisasi kekuasaan pemerintah di bidang pertanahan yang selama ini banyak menimbulkan sengketa dan konflik yang berkepanjangan perlu dilakukan pengkajian ulang dalam bentuk kebijakan pro rakyat yang konkrit dalam rangka menghadapi arus Globalisasi, Setidaknya ada tiga 3 (tiga) aspek yang perlu direformasi dalam rangka adaptasi arus Globalisasi antara lain Aspek Isi (Content of The Law); Struktur (Structure of The law/Administrative of Law),dan Aspek Budaya Hukum (Culture of Law).
Comparison of Corruption Eradication Institutions in Various Countries (Indonesia, Hong Kong, Japan, Australia, New Zealand) Setiawan, Agung; Ashari, Ashari; Fallahiyan, Muh. Alfian; Kafrawi, Rachman Maulana
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 2 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i2.6968

Abstract

This study discusses the Corruption Eradication Commission (KPK) since 2019 there has been a significant change, because the second amendment to the KPK Law has been ratified through Law Number 19 of 2019, Indonesia's ranking index is at 115, amputated authority and declining performance. The study conducted a comparative approach between the Indonesian KPK and the corruption eradication institutions of Hong Kong, Japan, Australia and New Zealand. It was found that Asian and Australian countries have less authority, but are ranked high (3 to 14) in eradicating corruption compared to Indonesia which is ranked 115. The results of the study show that there has been a change in the position of the KPK institution in terms of state administration which is no longer an Auxiliary body but a state organ, full authority but requires permission from the supervisory board, accountability and full control by the government (executive).
DAMPAK KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA TERHADAP POLITIK HUKUM KEBIJAKAN INDONESIA AGUNG SETIAWAN; RACHMAN MAULANA KAFRAWI; MUH. ALFIAN FALLAHIYAN; RAHMADANI RAHMADANI
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.894

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of the Israeli and Palestinian conflict on Indonesian legal politics. To obtain quality research results, the method used in this research is a normative-empirical legal research method. Where research examines regulations related to agrarian law regulation and expert opinions (law in the book), as well as looking at its implementation through the media (the Israeli – Palestinian conflict in the field) in order to find out how it is implemented in the field (law in action). In order to make this research easier, this research uses a statutory approach (legislative approach), a contextual approach (conceptual approach) and a sociological approach (sociological approach). The resulting research results are that no life is worth dying for purely political interests (territory of the country), Israel and Palestine must find a solution to sit down together so that there are no more conflicts and victims. Psychologically, Indonesia supports Palestinian sovereignty, while also trading with Israel. Indonesia is a country with a middle position and is expected to become a mediator for peace between Israel and Palestine
Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Amalia, Riska Ari; Ashari, Ashari; Kafrawi, Rachman Maulana; Setiawan, Agung
Perspektif Hukum VOLUME 24 ISSUE 2
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v24i2.278

Abstract

The regulation of the execution of State Administrative Court (TUN) decisions in Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 on State Administrative Court does not include a mechanism for executing TUN decisions, which in practice has caused many problems that undermine legal certainty and justice for the public. The focus of the writing is to provide an understanding to the public about the urgency of implementing execution in administrative court decisions. The main issues include two aspects: the obstacles faced by administrative officials in executing administrative court decisions, and solutions to address the compliance problems of administrative officials in executing administrative court decisions. The research method used is a normative research method. The research findings indicate that the obstacles in the implementation of TUN Decisions are due to the non-compliance of TUN officials and the lack of enforcement power for TUN decisions. The solution to address the compliance issues of TUN officials in executing TUN Decisions is to file a maladministration complaint with the Indonesian Ombudsman to exert pressure and revise the PTUN law to provide enforcement measures against the relevant TUN officials.
Model Pendelegasian Materi Muatan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Haeruman Jayadi; Sarkawi; Agung Setiawan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.195

Abstract

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat beragam jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki dan perbedaan dalam bentuk serta materinya. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembentukan berbagai jenis peraturan, di antaranya Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Daerah (Perda), dan lainnya. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden yang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) dan perubahannya. Pasal 8 ayat (1) UUP3 memberikan ruang bagi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga negara setingkat Presiden, namun tidak mengatur secara rinci mengenai materi muatan peraturan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis delegasi pengaturan materi muatan dalam Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengidentifikasi materi muatan yang terkandung dalamnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jelas mengenai posisi dan substansi Peraturan Lembaga Negara setingkat Presiden dalam konteks sistem peraturan perundang-undangan Indonesia serta dampaknya terhadap kepastian hukum.
Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa Haeruman Jayadi; Sarkawi; Rachman Maulana Kafrawi; Agung Setiawan; Rahmadani
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v9i2.196

Abstract

Pembangunan desa sebagai bagian dari otonomi desa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, di mana desa tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan otonomi desa adalah melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dibentuk untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran ganda, yakni sebagai lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan. Namun, dalam implementasinya, BUMDes sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kerancuan posisi antara institusi sosial dan komersial, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan BUMDes, serta masalah kepemimpinan dan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh BUMDes dalam mewujudkan kemandirian desa serta mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai peran BUMDes dalam membangun desa yang mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Kolaboratif Fallahiyan, Muh.Alfian; Ashari, Ashari; Setiawan, Agung; Rahmadani, Rahmadani; Amalia, Riska Ari
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 9 No 1 (2025): Amaliah Jurnal: Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v9i1.4825

Abstract

The village is the smallest governmental organization that possesses autonomy in managing its governance, commonly referred to as village autonomy. This autonomy serves as a means for all components involved in village governance—both the village government and other community elements—to synergize in implementing development within the village. However, at present, village governance is not yet fully carried out in synergy with all elements within the village. This situation underlies our initiative to conduct outreach on the importance of synergy or collaboration in the implementation of village governance. Our activities were carried out through lectures, discussions, and legal consultations. Based on the outreach we conducted, village governance, particularly in Sembalun Village, has not been collaborative. This is due to a lack of understanding among the components of village governance regarding the duties and roles of the community as part of the governance system, including the various forms of participation they can offer. Therefore, we provide recommendations based on our outreach, suggesting that all forms of governmental and developmental activities in the village should involve community participation in their implementation.
Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi di Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah) Nurul Ayu Puspita Sari; Galang Asmara; Rusnan; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i1.5007

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi dan kendala apa saja yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kecamatan Janapria. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Empiris dan menggunakan metode Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (BPD) di 3 (tiga) Desa Kecamatan Janapria yaitu Desa Janapria, Desa Bakan, dan Desa Pendem dalam melaksanakan fungsi pengawasan mulai dari tahapan perencanaan anggaran, tahap pelaksanaan anggaran, dan pada tahap laporan pertanggungjawaban anggaran belum berjalan optimal dikarenakan masih ditemukan adanya koordinasi yang kurang antara BPD dengan Kepada Desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya rasa saling percaya antara BPD dengan Pemerintah Desa khususnya Kepala Desa bahkan sampai pada tingkat kepercayaan masyarakat. Kendala yang dialami BPD dalam melaksanakan fungsinya di Kecamatan Janapria ialah kurangnya pemahaman tentang Tupoksi BPD dalam melaksanakan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan baik dari sisi BPD maupun Pemerintah Desa bahkan masyarakat.
Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-Undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/Puu-XVIII/2020 Ditinjau dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik Muhamad Afif Amanullah; Rusnan; Johannes Johny Koynja; Agung Setiawan
Jurnal Diskresi Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Diskresi
Publisher : Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/diskresi.v3i2.6023

Abstract

Penelitian dengan judul Ketidakpatuhan Lembaga Pembentuk Undang-undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Ditinjau Dari Asas Penyelenggaraan Negara yang Baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implikasi dari ketidakpatuhan Pembentuk Undang-undang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91/PUU-XVIII/2020 ditinjau dari asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dan untuk mengetahui solusi agar tidak terjadi ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian : implikasinya, adanya sengketa hukum baru, melanggar prinsip Check and Balances, dan hilangnya marwah dari sifat Putusan Mahkamah Konstitusi serta kelembagaan Mahkamah Konstitusi. terdapat dua alasan mengapa pembentuk undang-undang melakukan ketidakpatuhan. Pertama, adanya politik hukum yang diakukan olehpemerintah, kedua lemahnya kelembagaan Mahkamah Konstitusi.selain itu terdapat beberapa asas penyelenggaraan negara yakni asas kepastian hukum, kepentingan umum, dan tertib penyelenggaraan negara. Solusi yang dapat ditawarkan agar tidak terjadinya ketidakpatuhan adalah memuat tenggang waktu dalam putusan dan merevisi undang-undang Mahkamah Konstitusi serta undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memasukan norma tentang sanksi bagi pihak yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors AD. Basniwati Amalia, Riska Ari Ari Amalia, Riska Ashari Ashari Ashari Ashari Baiq Safira Putri Salsabila Beverly Evangelista Danu Firman Solihin Dika Pola Rizki Galang Asmara Galang Asmara Haeruman Jayadi Haeruman Jayadi Johannes Johny Koynja Khairul Umam Minollah Muhamad Afif Amanullah Nurul Ayu Puspita Sari Rachman Maulana Kafrawi Rahmadani RAHMADANI RAHMADANI Rahmadani Rahmadani Riska Ari Amalia Rusnan Rusnan Rusnan Sarkawi Sarkawi