Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LIMBAH MINYAK JELANTAH: PRODUKSI LILIN AROMATERAPI RAMAH LINGKUNGAN DI DUSUN BELAHAN DESA GEDANGAN KECAMATAN KUTOREJO KABUPATEN MOJOKERTO Areli, Albert Joan; Putra, Andika; Puspitarini, Salma Marchellina; Wijaya, Steven; Firdaus, Royyan; Mas'ud, Rizqina Alfi Maulana Isroful
ABDIMAS Vol 5 No 04 (2025): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v5i04.2314

Abstract

Minyak jelantah merupakan salah satu limbah rumah tangga yang paling umum dihasilkan dari aktivitas memasak, namun sering kali dibuang secara sembarangan tanpa pengolahan lebih lanjut. Kebiasaan ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, menyumbat saluran air, dan membahayakan kesehatan masyarakat. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dampak negatif dari minyak jelantah serta belum memiliki alternatif pengelolaan limbah yang tepat. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi kreatif dan edukatif melalui pelatihan pembuatan lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Pelatihan dirancang secara partisipatif dengan melibatkan warga Desa Gedangan, terutama ibu rumah tangga dan kader desa. Kegiatan akan dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah sekaligus membuka peluang usaha baru berbasis lingkungan. Lilin aromaterapi dipilih karena memiliki nilai jual tinggi dan dapat menarik minat konsumen, khususnya di kalangan pecinta produk aromaterapi. Hasil pelatihan diharapkan menciptakan produk yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga bernilai ekonomis dan estetis. Pada tahap evaluasi, tim akan mengidentifikasi hambatan, mendiskusikan solusi, dan menyiapkan tindak lanjut kegiatan. Pengabdian ini dirancang sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengolahan limbah menjadi barang bernilai guna. Dengan pendekatan ini, masyarakat diajak untuk lebih kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.
ANALISIS IMPLEMENTASI PP NO. 27 TAHUN 2021 DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI LEKOK KABUPATEN PASURUAN Areli, Albert Joan; susiantoro, Adi; Ilman, Ghulam Maulana
PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan Vol 14 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : FISIP Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/prj.v14i1.2483

Abstract

Studi ini melihat bagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan diterapkan di Instalasi Pelabuhan Perikanan Pantai (IPPP) Lekok Kabupaten Pasuruan. Fokus utama penelitian adalah menilai seberapa efektif penerapan kebijakan dan menemukan faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Studi ini menekankan enam komponen penting dalam implementasi kebijakan, menggunakan teori Van Meter dan Van Horn: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, kondisi sosial-ekonomi dan politik, dan disposisi pelaksana. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan masyarakat nelayan, UPT IPPP Lekok, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Metode pengumpulan data kualitatif deskriptif digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PP No. 27 Tahun 2021 di IPPP Lekok belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya fasilitas pelabuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 185, seperti kolam labuh, air terjun, dan sarana pendukung lainnya. Nelayan tidak puas, kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah menurun, dan produktivitas pelabuhan menurun karena kurangnya sarana dan akses. Namun, peningkatan fasilitas pelabuhan sesuai dengan standar nasional dapat meningkatkan lapangan kerja lokal dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, komitmen lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat diperlukan untuk mempercepat pengembangan IPPP Lekok secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas implementasi kebijakan.