Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ABDI MASSA: Jurnal Pengabdian Nasional PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik Journal of Governance and Public Administration
Susiantoro, Adi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KELURAHAN SIMOLAWANG KOTA SURABAYA Ratnasari, Ratnasari; Susiantoro, Adi; Puspaningtyas, Anggraeni
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 4 No. 03 (2024): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v4i03.1534

Abstract

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mempertahankan standar hidup minimum, ditandai oleh keterbatasan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Pendapatan yang rendah juga menyulitkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang layak, sehingga sulit mencapai standar hidup umum. Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan tunai bersyarat yang memberikan uang kepada rumah tangga yang sangat miskin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga miskin dan memberikan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Dalam penelitian ini, menggunakan teori analisis stakeholder dan teknik pemetaan stakeholder, kita dapat mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Simolawang, Kota Surabaya. Ada dua kategori stakeholder yang perlu diperhatikan, yaitu mereka dengan pengaruh tinggi tetapi kepentingan rendah, dan mereka dengan kepentingan dan pengaruh yang rendah. Stakeholder-stakeholder seperti Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, dan Kantor Pos Kebonrojo memiliki peran yang signifikan dalam pelaksanaan PKH. Namun memiliki tingkat kepentingan yang rendah karena fokus utamanya bukanlah secara khusus pada penanggulangan kemiskinan Sedangkan, Ketua RW, Ketua RT, dan Kader Surabaya Hebat (KSH) memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh. Untuk meningkatkan efektivitas PKH, stakeholder-stakeholder ini harus terlibat secara aktif, dan strategis. Saran yang dapat diberikan termasuk pendampingan langsung oleh Kelurahan dan Kecamatan, dukungan emosional dan moral, penyediaan bantuan teknis, dan penguatan peran stakeholder lokal. Dengan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar stakeholder, upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Simolawang dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi keluarga miskin.
MANAJEMEN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN: Studi Pada Pelayanan Administrasi Kependudukan Kelurahan Genteng Kota Surabaya Fikriyah, Kholishotul; Susiantoro, Adi
ABDIMAS Vol 5 No 04 (2025): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v5i04.662

Abstract

Pelayanan publik merupakan hak setiap warga yang wajib dipenuhi karenanya negara berkewajiban menyelenggarakan sejumlah pelayanan. Melalui Program Magang ini penulis akan membahas mengenai “Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan” dan studinya dilakukan pada Kelurahan Genteng. Manajemen pelayanan administrasi yang penulis lakukan di kelurahan genteng adalah menyelesaikan kegiatan seperti; pengambilan E- KTP dan KK, Surat Pengantar Akta Kelahiran, Surat Pengantar Akta Kematian. Tujuan penulis dengan menyelesaikan tugas diatas, mengetahui sistem kerja pelayanan di bidang administrasi kependudukan di kelurahan genteng. Metode pelaksanaannya dengan observasi dan wawancara dengan pegawai kelurahan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa permasalahan. Salah satu yang paling terlihat adalah kurangnya fasilitas Komputer di ruang pelayanan. Kurangnya fasilitas tersebut mengakibatkan penyelesaian pengurusan administrasi menjadi semakin lambat. Akan tetapi, pegawai kelurahan memaksimalkan computer dengan menggunakan sebaik mungkin, supaya warga tidak lama untuk menunggu.
EVALUASI KEBIJAKAN PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KOTA SURABAYA Ametilok, Maria Paula Pratatya; Novaria, Rachmawati; Susiantoro, Adi
Journal of Governance and Public Administration Vol. 1 No. 3 (2024): Juni
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jogapa.v1i3.846

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis evaluasikebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan serta faktor penghambatpelaksanaan kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di Kota Surabaya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori evaluasi menurut William N.Dunn. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif denganpendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkanbahwa evaluasi kebijakan pendampingan perempuan korban kekerasan di KotaSurabaya dengan melihat 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisiensi,kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaannya sudah sudahberjalan dengan baik tapi belum maksimal yaitu pada indikator efektifitas, efisiensi danresponsivitas. Adapun faktor penghambatan evaluasi kebijakan pendampinganperempuan korban kekerasan yaitu penerima manfaat sendiri, keluarga, SDMpendamping kurang ketika terlalu banyak pengaduan, penyelesaian masalah kurang baikdan pelaku kekerasan adalah warga Kota Surabaya tapi berdomisili juga di luar kota.Namun tidak semua penerima manfaat mendapatkan hambatan dalam prosespenerimaan pelayanan karena ada yang mendapat dukungan penuh baik motivasi daridiri sendiri dan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Saran dari peneliti yaitudilakukannya pelaksana kebijakan harus lebih proaktif lagi kepada penerima manfaat,lebih memperhatikan SOP dalam pelaksanaan kebijakan yaiu memenuhi standarpendampingan hukum dan pendampingan media, edukasi, penambahan staf/konseloryang berkualitas, koordinasi yang berkelanjutan dengan instansi atau lembaga di seluruhwilayah Indonesia. sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh kepada seluruh wilayahyang ada di Kota Surabaya dan melakukan penjangkauan lebih melalui pendataankepada masyarakat Kota Surabaya melalui peran RT/RW untuk menjangkau paraperempuan korban kekerasan yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami
ANALISIS TUGAS PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH KEASISTENAN RIKSA DAN PVL OMBUDSMAN RI PROVINSI JAWA TIMUR Cahyaningtyas, Wulan; Susiantoro, Adi
ABDIMAS Vol 5 No 05 (2025): PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/abdimass.v5i05.2491

Abstract

Permasalahan maladministrasi dalam pelayanan publik masih menjadi isu utama di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Timur. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Timur sebagai lembaga pengawas eksternal independen yang menerima, memverifikasi, dan memeriksa laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Laporan masyarakat dibantu oleh Keasistenan PVL dan Riksa dengan memanfaatkan sistem digital SIMPeL 4.0 (Sistem Informasi Manajemen Penyelesaian Laporan) untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proses penanganan laporan. Dalam memperoleh data ini digunakan metode studi literatur untuk menganalisis tugas Keasistenan PVL dan Riksa dan pemahaman mengenai sistem SIMPLE 4.0, guna mengetahui tugas pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman RI Jawa Timur. Namun, tingginya volume laporan mengharuskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengawasan dapat berjalan optimal. Selain penanganan laporan, Ombudsman juga melakukan pengawasan preventif melalui audit dan sosialisasi untuk mencegah maladministrasi. Rekomendasi utama adalah peningkatan kualitas SDM dan penguatan peran preventif guna memperbaiki kualitas pelayanan publik.
PEMBERDAYAAN UMKM UNTUK MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN TUBAN Sulistyowati, Vivin; Susiantoro, Adi; Ilman, Ghulam Maulana
PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 5 No. 06 (2025): ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69957/praob.v5i06.2519

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomianIndonesia karena jumlahnya yang besar dan kontribusinya terhadap PDB serta penyerapantenaga kerja. Meski demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan sepertiketerbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, minimnya legalitas usaha, serta rendahnyakemampuan digital. Pemerintah Kabupaten Tuban telah menjalankan berbagai program sepertipelatihan manajerial, pelatihan digital, serta fasilitas pembiayaan untuk meningkatkankapasitas UMKM, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh rendahnya akses teknologi,kemampuan inovasi, dan kesiapan pelaku usaha. Penelitian ini menyoroti kondisi UMKM diTuban serta bentuk pemberdayaan yang dilakukan pemerintah, dengan tujuan memberikangambaran mengenai hambatan, peluang, dan kebutuhan pengembangan UMKM agar mamputumbuh dan berdaya saing
Co-Authors Ametilok, Maria Paula Pratatya Cahyaningtyas, Wulan Fikriyah, Kholishotul Ilman, Ghulam Maulana Novaria, Rachmawati Puspaningtyas, Anggraeni Ratnasari Ratnasari Sulistyowati, Vivin