Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM PAMALI: Pattimura Magister Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Agustinus Purnomo Hadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Militer Alfiyana Fitri Hana; Agustinus Purnomo Hadi; Ira Wayuni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1556

Abstract

Penerapan hukum pidana terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum masih menimbulkan perdebatan, terutama ketika hakim lebih memilih menggunakan KUHP daripada KUHPM yang secara normatif merupakan lex specialis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP terhadap prajurit aktif TNI AU dalam perkara pencurian, dengan fokus pada konsistensi sistem peradilan militer dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan hakim yang menggunakan Pasal 363 KUHP serta menjatuhkan pidana bersyarat tidak sejalan dengan prinsip lex specialis dan menimbulkan ketimpangan antara fakta hukum dan sanksi yang dijatuhkan. Tindakan ini berpotensi melemahkan disiplin militer dan kredibilitas sistem peradilan militer itu sendiri. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam penerapan hukum militer serta penguatan pemahaman yudisial terhadap asas-asas hukum pidana khusus dalam kerangka negara hukum Indonesia.
Penerapan Pidana Terhadap Militer Dalam Masa Persiapan Pensiun Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I: Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/2022 Siregar, Nobel Patar; Agustinus Purnomo Hadi; Nanik Tulak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1557

Abstract

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 yang membatasi penjatuhan pemecatan terhadap prajurit militer yang memasuki Masa Persiapan Pensiun (MPP), termasuk bagi pelaku tindak pidana berat seperti penyalahgunaan narkotika, telah menimbulkan kontroversi hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yudisial dalam putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IV/2022, khususnya terhadap tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan terhadap prajurit aktif yang terbukti menyalahgunakan narkotika golongan I. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumen dan analisis deskriptif-analitis terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA bertujuan melindungi prajurit menjelang pensiun, implementasinya justru menciptakan ketimpangan hukum, menurunkan efek jera, serta berpotensi melemahkan integritas dan kedisiplinan militer. Ketidakharmonisan antara substansi hukum dan budaya hukum militer berisiko membentuk preseden permisif terhadap pelanggaran berat
Criminal Policy of Imposing Community Service for the Crime of Absence Without Leave Committed by the Military Tetelepta, James Chris Deweighat; Hadi, Agustinus Purnomo; Maryani, Ani
PAMALI: Pattimura Magister Law Review Vol 5, No 2 (2025): JULY
Publisher : Postgraduate Program in Law, Pattimura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/pamali.v5i2.3084

Abstract

Introduction: Community service is one of the main punishments as a sub-system in the imposition of punishment in the sanction system in the Criminal Code. Currently, the sanction system in the Criminal Code and the crimes that occur are interesting to discuss and analyze.Purposes of the Research: Community service is one of the main punishments as a sub-system in the imposition of punishment in the sanction system in the Criminal Code. Currently, the sanctions in the Criminal Code and the crimes that occur are interesting to discuss and analyze. From this, the question is whether the imposition of community service can be applied to military crimes that occur in the Criminal Code, and how the future criminal policy will be for the renewal of military law.Methods of the Research: Normative legal approach method, namely by legal research conducted by examining library materials or secondary data periodically (in addition to the existence of sociological or empirical legal research which mainly examines primary data) by looking at the provisions of existing laws and regulations, through literature review.Results Main Findings of the Research: The legal basis for imposing Social Work sentences in Indonesia is regulated in National Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Article 65, so it is necessary to reform criminal law, especially military criminal law because the purpose of punishment for the military is not only retribution but also guidance and prevention because if the perpetrator of the crime is a military person, it can have a very broad impact both for military interests and public interests.
Multifaktor Penyebab Tindak Pidana Medis dalam Praktik Kedokteran di Indonesia Meighitine, Suci; Hadi, Agustinus Purnomo; Maryani, Ani
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5313

Abstract

Perbedaan paling  mendasar antara tindak pidana umum dan tindak pidana medic terletak pada focus dari masing-masing tindak pidana. Pada tindak pidana umum, perhatian utama lebih kepada akibat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana tersebut, sedangkan pada tindak pidana medis fokus lebih diarahkan  pada penyebab yang mendasari dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi berbgai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana medik. Tindak pidana medis dapat disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor medis, faktor teknis, faktor ekonomi, faktor social budaya, faktor pasien dan faktor sistem pelayanan kesehatan. Beragam faktor penyebab tindak pidana ini dapat berdampak terhadap kualitas layanan kesehatan dan berpotensi meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana medis dalam praktik kedokteran di Indonesia dan memberikan rekomendasi untuk pencegahannya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di Indonesia.
An Analysis of the Synchronization Between the Military Penal Code and Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code in the Sentencing System Hadi, Agustinus Purnomo; Ridwan, Ridwan; Taun, Taun; Santoso, Imam Budi; Hambali, Hambali
LAW REFORM Vol 21, No 2 (2025): Law Reform
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v21i2.71914

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP), which replaces the colonial-era Criminal Code, necessitates synchronization and reform of the Indonesian Military Criminal Code. This reform must be examined through the lens of sentencing theories that underpin the vision of the new KUHP. The research aims to identify whether military criminal law aligns with Law Number 1 of 2023, while analyzing and elaborating the required reforms of the military criminal sentencing system. This study employs normative legal research with a global approach as conceptualized by Mulyadi, enabling a clear and comprehensive assessment of sentencing aspects that require synchronization and reform. Findings reveal that the military criminal sentencing system must shift its orientation from retributive to restorative justice. Additionally, reforms are required in several areas, including the focus of sentencing objectives, sentencing guidelines, the scope of additional punishments, and their implementation. The reform of the military criminal code is expected to impact the overall military justice system in Indonesia. In conclusion, synchronization and reform of the sentencing system are necessary to ensure harmonization between lex specialis and lex generalis, thereby preventing overlaps in principles and systems.
Co-Authors Alfiyana Fitri Hana Ani Maryani, Ani Hambali Hambali Ira Wayuni Meighitine, Suci Nanik Tulak Ridwan, Ridwan Santoso, Imam Budi Siregar, Nobel Patar Taun, Taun Tetelepta, James Chris Deweighat