Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Konstruksi Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Perubahan Peran Gender dan Perilaku Hukum di Masyarakat Dewinta Asokawati; Agan Sutanto; Zain Arfin Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1749

Abstract

Pemutusan hubungan kerja secara massal pada tahun 2025 menyebabkan gelombang krisis sosial-ekonomi dan pergeseran struktural dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap PHK massal serta dampaknya terhadap perubahan peran gender dan perilaku hukum masyarakat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktepatan mekanisme kompensasi menjadi faktor utama timbulnya ketidakpastian hukum bagi pekerja. Dampak PHK terhadap keluarga sangat kompleks, termasuk perubahan peran istri menjadi pencari nafkah utama, serta tekanan psikologis yang dialami suami akibat kehilangan pekerjaan. Stigma sosial terhadap suami yang tidak bekerja juga menyebabkan perubahan perilaku hukum dalam masyarakat. Diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap aspek keadilan gender dan perlindungan sosial. Temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial ekonomi keluarga pasca PHK massal.
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan Agan Sutanto; Asokawati, Dewinta; Zaenal Arifin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1838

Abstract

Koperasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan sengketa keperdataan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan temuan lapangan melalui wawancara, telaah dokumen, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK memberikan peran strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama koperasi simpan pinjam dan mendorong penerapan tata kelola berbasis risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga