Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Konstruksi Hukum Atas Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Perubahan Peran Gender dan Perilaku Hukum di Masyarakat Dewinta Asokawati; Agan Sutanto; Zain Arfin Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1749

Abstract

Pemutusan hubungan kerja secara massal pada tahun 2025 menyebabkan gelombang krisis sosial-ekonomi dan pergeseran struktural dalam kehidupan keluarga di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum terhadap PHK massal serta dampaknya terhadap perubahan peran gender dan perilaku hukum masyarakat. Dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, serta ketidaktepatan mekanisme kompensasi menjadi faktor utama timbulnya ketidakpastian hukum bagi pekerja. Dampak PHK terhadap keluarga sangat kompleks, termasuk perubahan peran istri menjadi pencari nafkah utama, serta tekanan psikologis yang dialami suami akibat kehilangan pekerjaan. Stigma sosial terhadap suami yang tidak bekerja juga menyebabkan perubahan perilaku hukum dalam masyarakat. Diperlukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap aspek keadilan gender dan perlindungan sosial. Temuan ini menegaskan urgensi rekonstruksi hukum yang tidak hanya mengedepankan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial ekonomi keluarga pasca PHK massal.
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan Agan Sutanto; Asokawati, Dewinta; Zaenal Arifin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1838

Abstract

Koperasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan sengketa keperdataan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan temuan lapangan melalui wawancara, telaah dokumen, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK memberikan peran strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama koperasi simpan pinjam dan mendorong penerapan tata kelola berbasis risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga
Tinjuan Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Murid Di Sekolah Yang Dilakukan Oleh Guru di Kota Pekalongan Elvina Melinda; Dewinta Asokawati; Agan Sutanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4000

Abstract

Perlindungan Anak telah di atur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang perubahan kedua ataas UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak. Kota Pekalongan banyak terjadi Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap anak dengan berbagai macam latar belakang dan kejadian. Ada seorang anak yang di titipkan ke pamannya karena ibunya harus bekerja di luar negeri justru menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya sendiri, terdapat oknum seorang guru di salah satu sekolah di kota pekalongan yang melakukan kekerasan seksual terhadap muridnya sendiri. Permasalahan pertama dalam penelitian ini pertanggungjawaban pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan guru kepada murid di sekolah berdasarkan hukum positif Indonesia. Kedua, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru kepada murid di Pengadilan Negeri Pekalongan Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur terkait permasalahn penelitian ini. Perlu ada evaluasi dan reformasi regulasi terkait perlindungan anak dan pengaturan lingkungan sekolah agar lebih responsif terhadap kasus kekerasan seksual mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk memberikan pendidikan mengenai hak-hak anak dan pentingnya menjaga etika dan batasan profesional di lingkungan Pendidikan.