Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUDGE: Jurnal Hukum Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Legal Advice Jurnal Hukum
Asokawati, Dewinta
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM TERHADAP PENYELENGGARAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENCEGAHAN KEJAHATAN Utama, Zain Arfin; Asokawati, Dewinta
Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 2 No 01 (2024): Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : PT. Naureen Digital Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan kominfo ,Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 tahun 2020 pada BAB III pasal 9 ayat 3 dimana sistem elektroniknya tidak diperbolehkan terdapat informasi dan dokumen yang dilarang. Akan tetapi, masih banyak ditemukan situs maupun aplikasi yang disalahgunakan oleh seseorang untuk mencari keuntungan pribadi sehingga melanggar peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku saat ini. Sehingga perlu adanya sistem atau pedoman yang tegas demi meminimalisir tindak pidana. Permenkominfo mempunyai beberapa kelemahan khususnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia bagi para penggunanya, hal tersebut fokus pada tiga hal. Pertama, kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat. Kedua, moderasi konten dalam sistem elektronik. Ketiga, pemberian akses sistem elektronik dan/atau data elektronik untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum pidana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk berkontribusi terhadap pembaharuan system hokum dimana aplikasi online saat ini dianggap telah menjamur di sekitar masyarakat sehingga meresahkan terkhusus para generasi muda sebagai penerus bangsa. Para penyelenggara aplikasi/aplikator belum dapat memberikan filterisasi terhadap keamanan penggunaan yang dimana aplikasi online saat ini dapat diakses oleh berbagai kalangan dari segala umur. Sehingga harapan kedepannya pembaharuan system hokum ini dapat meminimalisir suatu kejahatan dalam penyalahgunaan aplikasi online saat ini dan akan datang. Penulisan penelitian ini dilakukan secara pendekatan secara yuridis normative, yang melakukan penelitian dengan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doctrinal berdasarkan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach). Pertama sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder (data kepustakaan). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) pengaturan sistem hukum terhadap aplikasi online terdapat dalam Permenkominfo No. 50 Tahun 2020 dan di dukung oleh beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang telah diatur mempunyai beberapa kelemahan dalam pelaksanaan dan penegakan hokum dalam melakukan control system terhadap para aplikator (2) pembaharuan system hokum di masa depan diharapkan dapat lebih mengedepankan bagaimana penerapan substansi hokum yang teratur agar dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang secara struktur tanpa mengabaikan nilai-nilai dan budaya masyarakat agar tercipta kesadaran masyarakat dalam melakukan control social yang berkepanjangan Saran kepada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif perlu mempertimbangkan mekanisme aturan ketat dalam upaya penyelenggaraan system transaksi elektronik yang akan beredar di masyarakat, selain perlunya kesadaran dari masyarakat umum dalam konsumsi konten negative dalam aplikasi online, diperlukan juga dalam pengawasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs atau aplikasi online yang saat ini berbau konten negative baik secara pornografi,dll. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan secara berkala oleh pemerintah setiap bulanan atau tahunan guna meminimalisir konsumsi publik oleh masyarakat.
Problematika Waithood Sebagai Upaya Kontrol Sosial Terhadap Persoalan Perkawinan Dalam Menekan Angka Kemiskinan Asokawati, Dewinta; Utama, Zain Arfin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.620

Abstract

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia di seluruh belahan dunia juga mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan yang terjadi baik dari segi Teknologi, Peraturan yang berlaku, Pola perilaku dan tentunya mengenai Perkawinan. Pada dasarnya menusia merupakan makluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kesehariannya, dan manusia sendiri kodratnya saling bergantung satu sama lain. Sehingga perkawinan dianggap penting dalam membangun sebuah hubungan. Bagi masyarakat Indonesia, seseorang yang sudah menikah dianggap sebagai prestasi atau prestasi. Namun, pada masa ini muncullah suatu tren yang dikenal sebagai tren “ Waithood ” atau dalam bahasa Indonesia terjadi dengan tertundanya pernikahan, karena beberapa faktor. Menurut hasil laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2023 terdapat 1,58 juta pernikahan di dalam negeri, yang mana angka ini mengalami penurunan sebanyak 7,51% dibandingkan tahun 2022. laporan ini merupakan angka yang paling rendah dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Dengan adanya Tren Waithood , tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tren Waithood dan apakah tren waithood ini bisa dijadikan kotrol sosial dalam menekan angka kemisikinan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif.
Analisis Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Indonesia Utama , Zain Arfin; Asokawati, Dewinta; Jumadi, Dwi
Legal Advice Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2024): Legal Advice jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Harta bersama harus dibagi ½ (seperdua) apabila terjadi perceraian berdasarkan Pasal 97 KHI. Hambatan-hambatan dan solusi yang timbul dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama perselisihan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui proses Litigasi dan Non Litigasi Pembagian Harta Bersama penelitian deskriptif kualitatif yang menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain dan Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis sosiologis. Pasal 97 KHI melainkan konsep keadilan menurut islam itu bukan berarti sama. Hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama bagian Penggugat dan Tergugat masing- masing ½ ( Satu Perdua ) dari harta bersama karena adanya harta perkongsian. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempat sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya. Harta bersama dalam pelaksanaan diharapkan mampu adil dan sesuai dengan keadaan yang ada sehingga dapat menciptakan rasa nyaman bagi penerima harta bersama yang telah ditetapkan secara meyeluruh dalam perundang-undangan.
Tinjauan Yuridis Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan Terhadap Pengawasan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penguatan Dan Pengembangan Sektor Keuangan Agan Sutanto; Asokawati, Dewinta; Zaenal Arifin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1838

Abstract

Koperasi memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan koperasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekalongan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mencegah terjadinya wanprestasi dan sengketa keperdataan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan memadukan analisis normatif dan temuan lapangan melalui wawancara, telaah dokumen, dan kajian regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU P2SK memberikan peran strategis bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas utama koperasi simpan pinjam dan mendorong penerapan tata kelola berbasis risiko, transparansi, dan perlindungan konsumen. Namun, implementasi di tingkat daerah masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk keterbatasan sumber daya, minimnya infrastruktur teknologi, dan lemahnya koordinasi antar-lembaga
Analisis Viktimologis Terhadap Prosedur Izin Aborsi pada PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Juncto No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Utama, Zain Arfin; Asokawati, Dewinta
Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v5i02.961

Abstract

Problematikanya terdapat pada korban apabila ternyata korbannya anak akan menimbulkan permasalahan mental dan traumatik yang membuat seseorang takut untuk menceritakan kepada orangtua, bahkan yang sangat disayangkan adalah pelakunya ternyata dari keluarga atau kerabat dekat sendiri. Hal ini dapat dikatakan sebagai perkosaan inces atau sedarah. Perilaku seorang korban yang cenderung menutup diri dapat membuat keterlambatan dalam penanganan aborsi. Secara viktimologis dapat dikatakan sebagai viktimisasi sekunder (Secondary Victimzation) atau korban telah menjadi korban akibat dari sebuah reaksi lingkungan yang tidak jauh dari tempat tinggal. Pelaksanaan aborsi dapat dilakukan dengan mengikuti segala komponen prosedural perihal aborsi yang ditetapkan undang-undang, secara hukum aborsi yang dilakukan tanpa izin atau prosedur ketetapan akan mengakibatkan pelanggaran hukum yang telah di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah dan Undang-undang berkaitan dengan kesehatan. Prosedur izin aborsi tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan prosedur izin aborsi dan Undang-undang No.17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Peraturan tersebut sebagai bagian tindakan legal yang diperbolehkan oleh hukum untuk mengurangi praktik ilegal di lingkungan sekitar serta dapat mengakibatkan permasalahan medis.
Co-Authors Agan Sutanto Jumadi, Dwi Utama , Zain Arfin Utama, Zain Arfin Zaenal Arifin