Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat Jurnal Pelayanan Masyarakat
Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN HUKUM TATA NEGARA DALAM PENGUATAN MODERASI BERAGAMA DI KOTA GORONTALO Fitran Amrain; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir; Sofyan Piyo
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6475

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Tata Negara dalam penguatan moderasi beragama di Kota Gorontalo dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum tata negara diterapkan sebagai landasan konstitusional dan instrumen pengatur dalam menciptakan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, dan toleran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum tata negara memberikan jaminan kebebasan beragama yang kuat serta mendukung pembentukan lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah dialog antarumat beragama. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi menjadi kunci dalam menjaga moderasi beragama. Sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat bersama-sama berperan penting dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi faktor pendukung keberhasilan moderasi. Dengan demikian, hukum tata negara tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial dalam membangun kerukunan umat beragama di Kota Gorontalo. Kata kunci: Hukum Tata Negara, Moderasi Beragama, Kota Gorontalo
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIANDITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM Andres A Hamzah; Fence M. Wantu,; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i2.6762

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Salah tangkap terhadap anak berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, dan dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk menghindari dampak negatif terhadap anak tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dari perspektif HAM, dan kedua, bagaimana jaminan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan dalam bentuk hukum, baik melalui konvensi internasional maupun peraturan nasional, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi prosedural maupun implementasi di lapangan. Selain itu, jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap masih terbatas, memerlukan perhatian lebih dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Ganti Kerugian, Rehabilitasi.
Pendampingan Edukasi dan Konsultasi Hukum untuk Meningkatkan Peran Hukum Dalam Mewujudkan Desa Aman dan Sejahtera di Desa Bulili Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul Aziz Hadju; Ramadhan Usman; Sofyan Piyo; Nurul Fazri Elfikri; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Jurnal Pelayanan Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2025): September :Jurnal Pelayanan Masyarakat
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/jpm.v2i3.2188

Abstract

Community service (PkM) in the form of educational assistance and legal consultation in Bulili Village, Duhiadaa Subdistrict, was carried out with the aim of improving legal understanding and assisting the community in resolving legal issues they face. This educational support and legal consultation activity was based on two crucial issues: the community's lack of understanding of marriage and inheritance laws, and their low participation in the village regulation formation process. These two issues were chosen because they significantly affect the realization of a safe, orderly, and prosperous village. The methods used in this community service program include interactive outreach and participatory-based direct consultation, combining educational and legal empowerment approaches for village residents. The results of the program indicate an increase in community legal awareness regarding rights and obligations within the family context, as well as the importance of active community involvement in the formulation of village regulations. It is hoped that this activity can strengthen the legal culture at the local level and serve as a foundation for the development of a just, inclusive, and sustainable village.
Co-Authors Andres A Hamzah Dolot Alhasni Bakung Fence M. Wantu, Fitran Amrain Nurul Fazri Elfikri Ramadhan Usman Sofyan Piyo Zainal abdul aziz hadju