Lia Amilinda Putri Pertiwi
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Analisis Key Performance Indicator Berbasis Balanced Scorecard sebagai Alat Pengukur Kinerja: (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang) Lia Amilinda Putri Pertiwi
Journal of Public and Business Accounting Vol. 6 No. 1 (2025): Januari-Juni
Publisher : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jopba.v6i1.383

Abstract

Pengukuran kinerja organisasi publik menjadi krusial dalam memastikan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang menggunakan Key Performance Indicator (KPI) berbasis Balanced Scorecard (BSC) sebagai alat evaluasi kinerja. BSC, yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton, menilai kinerja dari empat perspektif: keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka untuk menganalisis implementasi KPI berbasis BSC pada instansi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa penerapan BSC memberikan evaluasi kinerja yang menyeluruh dan membantu dalam perencanaan strategis serta pengalokasian sumber daya. Kesimpulannya, pendekatan BSC efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan strategis.
Efektivitas Pengukuran Kinerja Kementerian Agama melalui Penerapan Balanced Scorecard: Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Lia Amilinda Putri Pertiwi
Journal of Public and Business Accounting Vol. 4 No. 2 (2023): Juli - Desember
Publisher : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jopba.v4i2.384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengukuran kinerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang melalui penerapan Balanced Scorecard (BSC) pada periode 2021–2023. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan dukungan data kuantitatif, yang diperoleh dari laporan Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), wawancara dengan pejabat struktural, serta observasi non-partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor IKPA meningkat dari 88,65 (kategori baik) pada tahun 2021 menjadi 93,11 (kategori sangat baik) pada tahun 2023. Selain capaian keuangan, analisis berdasarkan perspektif pelanggan memperlihatkan peningkatan kepuasan masyarakat pasca-digitalisasi layanan. Perspektif proses internal menunjukkan efisiensi kerja melalui penggunaan sistem informasi, sementara perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mencerminkan penguatan kapasitas sumber daya manusia meskipun masih terkendala infrastruktur teknologi. Integrasi IKPA dengan BSC terbukti memberikan pengukuran yang lebih komprehensif dan dapat dijadikan model evaluasi kinerja instansi pemerintah. Secara akademis, penelitian ini memperluas literatur BSC di sektor publik Indonesia, sedangkan secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan sistem evaluasi yang tidak hanya berbasis anggaran, tetapi juga berorientasi pada pelayanan publik dan penguatan kompetensi pegawai.
Penerapan Prinsip Good Governance dalam Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI): Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Lia Amilinda Putri Pertiwi
Journal of Public and Business Accounting Vol. 5 No. 1 (2024): January - June
Publisher : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jopba.v5i1.385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menilai peran Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mendukung tata kelola keuangan publik di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAKTI memperkuat lima dimensi utama good governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum, responsibilitas, serta efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas tercapai melalui pencatatan akrual dan pelaporan yang lebih akurat, sementara transparansi diperkuat dengan inovasi layanan digital PTSP. Penegakan hukum terkonfirmasi melalui penghargaan PRISMA, dan responsibilitas terwujud dalam layanan publik sesuai regulasi. Dari aspek efektivitas dan efisiensi, capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2023 mencapai nilai 92,73 (kategori baik), meskipun masih terdapat kelemahan pada deviasi DIPA dan pengelolaan UP/TUP. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa SAKTI berperan strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan publik, dengan implikasi praktis berupa kebutuhan peningkatan kapasitas SDM, konsistensi dokumentasi, dan infrastruktur digital. Penelitian ini terbatas pada satu instansi dan satu periode anggaran, sehingga studi lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan dan menggunakan metode campuran.
Peran Etika dalam Akuntansi: Membangun Akuntabilitas Kinerja dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang Lia Amilinda Putri Pertiwi
Journal of Public and Business Accounting Vol. 5 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jopba.v5i2.386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika akuntansi dalam membangun akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara dengan studi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang. Latar belakang penelitian berangkat dari pentingnya etika akuntansi dalam menjaga transparansi, keandalan, dan kredibilitas laporan keuangan publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan yang diperkaya melalui observasi lapangan terbatas pada periode April–Mei 2024. Data diperoleh dari literatur akademik, regulasi pemerintah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai IKPA mencapai 92,73, menandakan tata kelola anggaran yang baik. Namun, kelemahan pada indikator deviasi Halaman III DIPA (74,23) dan pengelolaan Uang Persediaan serta Tambahan Uang Persediaan (75,08) mengindikasikan perlunya penguatan prinsip etika dalam perencanaan dan pengendalian kas. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kinerja anggaran bukan hanya persoalan teknis administratif, tetapi juga refleksi dari komitmen etis aparatur dalam menjalankan tanggung jawab publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur akuntansi publik dengan menekankan integrasi etika dalam pengukuran kinerja, serta implikasi praktis berupa rekomendasi internalisasi kode etik ASN dalam siklus anggara
Systematic Literature Review: Penerapan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) di Negara Maju dan Berkembang Lia Amilinda Putri Pertiwi
Journal of Public and Business Accounting Vol. 5 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widya Gama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/jopba.v4i1.387

Abstract

Reporting Standards (IFRS) di negara maju dan berkembang melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian dilakukan dengan menelusuri literatur pada basis data akademik terkemuka menggunakan kata kunci terkait adopsi, implementasi, dan interpretasi IFRS dalam rentang publikasi 2010–2024. Dari proses penyaringan diperoleh tujuh artikel utama yang dianalisis secara tematik untuk melihat dinamika adopsi, tantangan interpretasi, serta dampaknya terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara maju mampu menerapkan IFRS secara penuh berkat dukungan regulasi dan infrastruktur kelembagaan yang kuat, sementara negara berkembang cenderung melakukan adopsi bertahap dengan mempertahankan standar nasional seperti PSAK sebagai bentuk adaptasi kontekstual. Tantangan terbesar muncul dari sifat IFRS yang berbasis prinsip, yang seringkali menimbulkan perbedaan interpretasi antar yurisdiksi. Meski demikian, secara umum IFRS terbukti meningkatkan transparansi, keterbandingan, dan reliabilitas laporan keuangan, serta memperkuat legitimasi pasar modal. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya peta jalan transisi IFRS yang realistis, penguatan kapasitas akuntan melalui pelatihan intensif, serta peran aktif institusi pengawas agar adopsi IFRS tidak berhenti pada level formalitas, melainkan benar-benar meningkatkan kualitas informasi akuntansi.