Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Innovative: Journal Of Social Science Research
Pradana, Ardiva Galih
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Peraturan Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah Najiib, Alfian Naufal; Pradana, Ardiva Galih; Ramdhani, Helmy Rizal; Ramdhani, Fahmi Ali
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20356

Abstract

The era of regional autonomy has given broader authority to regional governments to regulate and manage government affairs in accordance with the principle of decentralization. In the context of protecting human rights, regional regulations (Perda) have a strategic role as a legal instrument that can guarantee the protection, fulfillment, and enforcement of human rights at the local level. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to analyze the position of Perda in the national legal system and its correlation with the principles of regional government law. The analysis was carried out on various related regulations, starting from the 1945 Constitution, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights, to various Perda that have been issued by regional governments in Indonesia. The results of the study indicate that Perda has a dual function in protecting human rights, namely as an operationalization of the authority of regional governments in carrying out mandatory human rights protection affairs as well as a bridge for the implementation of universal human rights norms into the local context. However, there are significant challenges in harmonizing Regional Regulations with the hierarchy of national laws and regulations, especially in ensuring that Regional Regulations do not conflict with higher regulations and remain in line with the principles of the rule of law. The effectiveness of human rights protection through Regional Regulations also depends heavily on the institutional capacity of regional governments, community participation in the process of forming Regional Regulations, and comprehensive monitoring and evaluation mechanisms. This finding implies the need to strengthen synergy between the central and regional governments in creating a legal ecosystem that is conducive to sustainable human rights protection in the era of regional autonomy.
Transformasi Hukum Lingkungan Pascapandemi: Analisis Dampak Covid-19 terhadap Kebijakan Lingkungan dan Penegakan Hukum Pradana, Ardiva Galih; Ramadhani, Helmy Rizal; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31476

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menghadirkan transformasi fundamental dalam paradigma hukum lingkungan global, menciptakan dinamika baru antara kepentingan kesehatan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menganalisis perubahan kebijakan lingkungan pascapandemi melalui pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada evolusi regulasi lingkungan, mekanisme penegakan hukum, dan adaptasi instrumen hukum lingkungan dalam menghadapi tantangan pascapandemi. Analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan reaktif menuju proaktif dalam pengelolaan lingkungan, dengan penekanan pada prinsip pencegahan dan kehati-hatian sebagai fondasi kebijakan lingkungan baru. Dampak COVID-19 terhadap sistem penegakan hukum lingkungan mencakup reformulasi sanksi administratif, penguatan peran pengawasan lingkungan berbasis teknologi digital, dan harmonisasi regulasi lingkungan dengan protokol kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa penegakan hukum lingkungan pascapandemi mengalami evolusi signifikan dalam aspek procedural law, substantive law, dan enforcement mechanism, yang tercermin dalam penerapan environmental impact assessment yang lebih komprehensif dan integrasi prinsip One Health dalam kebijakan lingkungan. Hasil analisis menunjukkan bahwa transformasi hukum lingkungan pascapandemi membawa implikasi jangka panjang terhadap efektivitas perlindungan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan nasional.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Streaming Ilegal atas Pelanggaran Hak Cipta: Analisis Kasus Penyiaran Ulang Konten Tanpa Lisensi di Platform Digital Najiib, Alfian Naufal; Pradana, Ardiva Galih; Puannandini, Dewi Asri
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37228

Abstract

Fenomena streaming ilegal yang menyiarkan ulang konten tanpa lisensi dari platform resmi mengalami peningkatan signifikan di Indonesia, mengakibatkan kerugian ekonomi industri kreatif mencapai triliunan rupiah. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis tanggung jawab hukum pelaku streaming ilegal dengan fokus pada kasus penyiaran ulang konten film, serial TV, dan pertandingan olahraga tanpa izin pemegang hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan enforcement hukum hak cipta, ambiguitas konsep "penyiaran" dalam era digital, keterbatasan yurisdiksi terhadap pelaku lintas negara, minimnya sanksi efektif yang memberikan efek jera, serta ketiadaan mekanisme kompensasi memadai bagi pemegang hak. Faktor penyebab meliputi fragmentasi regulasi, keterbatasan kapasitas penegak hukum dalam investigasi digital, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta tingginya permintaan konsumen terhadap akses konten murah atau gratis. Kasus streaming ilegal platform "IndoMovieStream" dan "LiveSportID" mengeksploitasi kekosongan hukum, mengakibatkan kerugian industri perfilman Rp 2,3 triliun dan kehilangan hak siar olahraga senilai Rp 1,8 triliun. Penelitian merekomendasikan konstruksi tanggung jawab hukum komprehensif berbasis strict liability, harmonisasi regulasi hak cipta dan telekomunikasi, penguatan kapasitas penegakan hukum digital, mekanisme site blocking efektif, dan sistem kompensasi yang memberikan keadilan bagi pemegang hak cipta.
Co-Authors Fahmi Ali Ramdhani Najiib, Alfian Naufal Puannandini, Dewi Asri Ramadhani, Helmy Rizal Ramdhani, Helmy Rizal