Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Eco-Crime dan Ketidakadilan Ekologis dalam Pembebasan Lahan Proyek Geothermal Pocoleok: Studi Kriminologis terhadap Eksploitasi Ruang Hidup Masyarakat Lokal Wihelmus Asal Brahi Kamis; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 7 (2025): JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dimotivasi untuk meneliti praktik eco-crime dalam proses pembebasan lahan proyek geothermal di Pocoleok, Kabupaten Manggarai, NTT, dengan menggunakan pendekatan green criminology. Pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Unit 5 & 6 telah menciptakan konflik sosial, kerusakan ekologis, serta kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang memperjuangkan ruang hidupnya. Penelitian ini menemukan bahwa meski proyek ini berjalan atas nama pembangunan nasional dan energi terbarukan, ternyata menampakkan wujud-wujud kejahatan ekologis dan ketidakadilan struktural. Proses pembebasan tanah sangat rendah partisipasi, tidak transparan, dan tidak mengakomodir hak masyarakat adat sebagai penghuni sah tanah ulayat. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka, analisis dokumen, dan laporan advokasi dari NGO lingkungan dan hak asasi manusia. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa proyek ini merupakan bentuk state-corporate crime yang dilegalkan tapi melukai masyarakat dan lingkungan
Ketimpangan Struktural Dalam Pembangunan Pariwisata Labuan Bajo: Tinjauan Kriminologi Kritis Terhadap Hak Warga Lokal Wihelmus Asal Brahi Kamis; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan sektor pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, sebagai salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas, membawa dampak yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan kultural. Alih-alih menjadi jalan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, proses pembangunan ini justru memunculkan berbagai persoalan sosial, seperti konflik agraria, penggusuran paksa, kriminalisasi warga, serta terjadinya eksklusi sosial dan ekonomi. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat dan risiko pembangunan yang lebih berpihak pada kepentingan negara dan modal besar dibandingkan pada hak-hak masyarakat lokal. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis dinamika tersebut dengan menggunakan pendekatan kriminologi kritis dan struktural. Pendekatan ini digunakan untuk mengungkap bentuk-bentuk kejahatan struktural yang seringkali tersembunyi dalam kebijakan pembangunan dan tidak terjangkau oleh instrumen hukum formal. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata di Labuan Bajo mencerminkan proses marginalisasi sistematis terhadap masyarakat lokal melalui berbagai mekanisme kekuasaan dan regulasi yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif berbasis keadilan restoratif dan pembangunan partisipatif yang menempatkan komunitas lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan pariwisata. Dengan demikian, pembangunan pariwisata dapat diarahkan menjadi lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat
Analisis Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Wihelmus Asal Brahi Kamis; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelecehan seksual terhadap anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan isu serius yang terus meningkat, dengan data menunjukkan lonjakan kasus dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dan dampak dari pelecehan seksual terhadap anak, serta mengevaluasi upaya perlindungan hukum yang ada. Melalui pengumpulan data kasus dan contoh konkret, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya pendidikan seksual, norma sosial yang menekan korban untuk tidak melapor, dan lemahnya penegakan hukum berkontribusi pada meningkatnya kasus pelecehan. Upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti program pendidikan dan pendampingan hukum, menunjukkan adanya kemajuan, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak- anak di NTT, serta perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak anak.
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: KRITIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN DINAMIKA KELEMBAGAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI Wihelmus Asal Brahi Kamis; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 3 No. 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan kejatahan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak pada perekonomian negara, kepercayaan publik, dan kualitas demokrasi. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk memberantas korupsi, namun realitas penegakan hukum di Indonesia saat ini masih menjadi fenomena serius yang tidak dapat dianggap biasa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penanganan perkara korupsi, khususnya terkait tidak adanya efek jera bagi pelaku, praktik persaingan terget antar Lembaga yang bertugas untuk memberantasi dan mencegah korupsi, serta problematika pengelolaan narapidana korupsi di Lembaga pemasyarakatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan melakukan pemdekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukan bahwa pemberantasan korupsi belum sepenuhnya berorientasi pada keadilan substantif, melinkan cenderug terjebak pada formalitas penanganan perkara dan pencapaian target institusional.