Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI
Triyani, Desti
Unknown Affiliation
Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Dinamika Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia: Tantangan dalam Implementasi Otonomi dan Desentralisasi Ramdhani, Fahmi Ali; Triyani, Desti; Oktafiana, Harry; Nananda, Isti Febyan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30605

Abstract

Otonomi daerah adalah prinsip mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kuasa kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan warga setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks desentralisasi, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas layanan publik, memperkuat demokrasi di tingkat daerah, dan mendorong pembangunan yang adil. Namun, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, ketergantungan fiskal daerah terhadap dana dari pusat, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi di level daerah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan hukum terkait pemerintahan daerah di Indonesia dengan mengangkat berbagai masalah dalam praktik otonomi dan desentralisasi. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan kajian pustaka, penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran hukum dalam memperjelas pembagian kewenangan dan peningkatan kapasitas institusi merupakan kunci untuk mencapai pemerintahan daerah yang mandiri dan bertanggung jawab.
Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: antara Regulasi dan Implementasi Puannandini, Dewi Asri; Triyani, Desti; Nananda, Isti Febyan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31483

Abstract

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, dalam praktiknya, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, hingga keterbatasan kapasitas penegak hukum. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara regulasi dan implementasi penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memadai, penerapan hukum di lapangan masih belum optimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha guna menciptakan sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif dan berkeadilan.
Tanggung Jawab Hukum Penjual dan Platform Shopee terhadap Janji Komersial dalam Live Streaming Shopping Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Puannandini, Dewi Asri; Triyani, Desti; Nananda, Isti Febyan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.37259

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengalami perubahan besar dengan munculnya fitur belanja melalui siaran langsung di platform marketplace, salah satunya adalah Shopee. Dengan adanya fitur ini, penjual dan pembawa acara bisa menyampaikan tawaran komersial secara real-time kepada pembeli, termasuk klaim tentang kualitas produk, diskon, serta jaminan tertentu. Namun, seringkali janji-janji komersial tersebut tidak dipenuhi, yang mengakibatkan kerugian untuk konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum, apakah hanya penjual atau juga Shopee sebagai penyelenggara platform online. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji tanggung jawab hukum antara penjual dan Shopee mengenai janji komersial dalam belanja melalui siaran langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan konsep. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penjual tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab atas keakuratan informasi dan janji komersial yang diberikan, tetapi Shopee juga memiliki tanggung jawab terbatas dalam hal pengawasan, menyediakan sistem yang dapat diandalkan, serta perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, penting untuk memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan agar perlindungan konsumen dalam belanja melalui siaran langsung dapat terlaksana dengan baik.
Co-Authors Fahmi Ali Ramdhani Nananda, Isti Febyan Oktafiana, Harry Puannandini, Dewi Asri