Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Self-Reliance sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Ghana pada Post Covid-19 Era Purnomo, Muhammad Aditya
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 02 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i02.2868

Abstract

Abstrak   Pada tahun 2019, Ghana merupakan negara yang diproyeksikan sebagai fastest growing economy di dunia. Sejak tahun 2017, Ghana telah konsisten berada pada 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Namun kedatangan pandemi COVID-19 sejak Desember 2019 dari Wuhan, China, mengakibatkan periode 2020 sebagai masa sulit, tidak hanya bagi perekonomian Ghana, namun juga seluruh dunia. Hantaman terhadap ekonomi dunia akibat COVID-19 dikatakan sebagai largest economic shock sejak beberapa dekade terakhir. Sejak masuknya virus tersebut di Ghana pada Maret 2020, pemerintah Ghana telah secara cepat dan tanggap menyiapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna merespon COVID-19 serta memulihkan perekonomian negara. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara mendetail strategi pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid-19 era. Teori yang digunakan pada tulisan ini adalah teori self-reliance. Penulis berargumen bahwa kunci penting dalam kebijakan pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid era terletak pada prinsip Presiden Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo Addo, bahwa negara harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan meminimalisir ketergantungan bantuan internasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapabilitas dan sumber daya domestik, serta pemenuhan basic human needs bagi masyarakat. Kata-kata kunci: Covid-19; Ghana; Pembangunan Ekonomi Paska Covid-19; Self-Reliance Abstract   In 2019, Ghana was projected as the fastest growing economy in the world. Since 2017, Ghana has been consistently placed among top 10 of the fastest growing economies in Africa. However, the arrival of COVID-19 pandemic since December 2019 from Wuhan, China, made 2020 as difficult period not only for Ghana’s economy, but also worldwide. Impact to global economy caused by COVID-19 was regarded as the largest economic shock since last decades. Since the arrival of the virus in Ghana in March 2020, Ghana’s government has swiftly and responsively prepared and implemented strategic moves in order to respond against COVID-19 as well as recovering the country’s economy. The purpose of this paper is to describe in detail about Ghana’s economic recovery in post covid-19 era. Theory used in this paper is the theory of self-reliance. The writer argues that the important key in Ghana’s economic recovery policy in post covid era is the President of Ghana’s principle that the country must be able to fulfil its own needs while minimizing international aid dependency. It is done by strengthening domestic capabilities and resources, as well as fulfilling basic human needs for its citizen. Keywords: Covid-19; Economic Development Post Covid-19; Ghana; Self-Reliance
Self-Reliance sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Ghana pada Post Covid-19 Era Purnomo, Muhammad Aditya
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i2.3007

Abstract

ABSTRACT In 2019, Ghana was projected as the fastest growing economy in the world. Since 2017, Ghana has been consistently placed among top 10 of the fastest growing economies in Africa. However, the arrival of COVID-19 pandemic since December 2019 from Wuhan, China, made 2020 as difficult period not only for Ghana’s economy, but also worldwide. Impact to global economy caused by COVID-19 was regarded as the largest economic shock since last decades. Since the arrival of the virus in Ghana in March 2020, Ghana’s government has swiftly and responsively prepared and implemented strategic moves in order to respond against COVID-19 as well as recovering the country’s economy. The purpose of this paper is to describe in detail about Ghana’s economic recovery in post covid-19 era. Theory used in this paper is the theory of self-reliance. The writer argues that the important key in Ghana’s economic recovery policy in post covid era is the President of Ghana’s principle that the country must be able to fulfil its own needs while minimizing international aid dependency. It is done by strengthening domestic capabilities and resources, as well as fulfilling basic human needs for its citizen. Keywords: Covid-19; Economic Development Post Covid-19; Ghana; Self-ReliancePada tahun 2019, Ghana merupakan negara yang diproyeksikan sebagai fastest growing economy di dunia. Sejak tahun 2017, Ghana telah konsisten berada pada 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Namun kedatangan pandemi COVID-19 sejak Desember 2019 dari Wuhan, China, mengakibatkan periode 2020 sebagai masa sulit, tidak hanya bagi perekonomian Ghana, namun juga seluruh dunia. Hantaman terhadap ekonomi dunia akibat COVID-19 dikatakan sebagai largest economic shock sejak beberapa dekade terakhir. Sejak masuknya virus tersebut di Ghana pada Maret 2020, pemerintah Ghana telah secara cepat dan tanggap menyiapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna merespon COVID-19 serta memulihkan perekonomian negara. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara mendetail strategi pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid-19 era. Teori yang digunakan pada tulisan ini adalah teori selfreliance. Penulis berargumen bahwa kunci penting dalam kebijakan pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid era terletak pada prinsip Presiden Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo Addo, bahwa negara harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan meminimalisir ketergantungan bantuan internasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapabilitas dan sumber daya domestik, serta pemenuhan basic human needs bagi masyarakat. Kata-kata kunci: Covid-19; Ghana; Pembangunan Ekonomi Paska Covid-19; SelfReliance  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3007
Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas Muhammad Aditya Purnomo
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jihi.v18i1.4362.55-73

Abstract

This article aims to explain the importance of NBI’s role in Nile River management. Transboundary basins are important water resources for 2 billion lives across the world. Those basins fulfil domestic water, drinking water, agriculture, industry, and electric generator needs. In north-east of Africa, Nile river plays the important role for its eleven riparian states. Nile river, being the longest river in the world, supports the lives of more than 300 million people, and the number is estimated to rise greatly in three to four decades in the future. The increase of population will affect the availability of water as the demands of agriculture, domestic, and industry grow. Nile riparian states realized that the best option in using, protecting, and managing the river in a sustainable and integrated manner is through international cooperation. In 1999, Nile Basin Initiative (NBI) was established with Nile riparian states as its member, with the purpose of facilitating discussions of cooperation regarding the management of the river. This article uses the theory of hydrosolidarity. Results show that NBI has important roles in Nile river management, namely in the creation of a cooperative institutional structure, supporting stakeholder participations, supporting data and knowledge sharing, and supporting integrations and linkages. Keywords: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Nile River; Transboundary River
Addressing Climate Change Impacts in Sub-Saharan Africa: Lessons from Ghana and Ethiopia Purnomo, Muhammad Aditya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30898

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mempelajari strategi ketahanan perubahan iklim di negara-negara Sub-Sahara. Perubahan iklim telah dianggap sebagai masalah yang terus berkembang di seluruh dunia. Afrika Sub-Sahara dianggap sebagai salah satu kawasan di dunia yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Studi ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian utamanya untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kebijakan iklim Ghana dan Ethiopia. Dalam makalah ini, Kebijakan Perubahan Iklim Nasional Ghana dan Rencana Adaptasi Nasional Ethiopia diuraikan dan dianalisis berdasarkan kepentingan nasional dan strategi implementasinya. Studi ini menemukan bahwa kebijakan iklim kedua negara tidak hanya menekankan pada pencegahan degradasi lingkungan, tetapi juga pada bagaimana memobilisasi sumber daya mereka untuk memperkuat perekonomian mereka dalam menghadapi perubahan iklim.
Dampak Globalisasi Terhadap Identitas Budaya dan Konsumerisme di Indonesia Purnomo, Muhammad Aditya; Syuryansyah, Syuryansyah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i9.61484

Abstract

Globalization has significantly influenced various aspects of Indonesian society, particularly through innovations in information and communication technology. This study aims to analyze the impact of globalization on cultural identity and consumerism in Indonesia. Using a qualitative approach with a descriptive method, the research collected data through document analysis, participatory observations, and documentation from relevant sources. The study was conducted in major cities such as Jakarta, Bandung, and Surabaya to explore global cultural phenomena, including Japanese culture (Cosplay) and South Korean culture (K-Pop). The findings reveal that the development of information technology, such as the internet and social media, facilitates access to foreign products and cultures. While this has positive effects, such as the convenience of shopping through e-commerce platforms, it also poses challenges, including the gradual erosion of local culture due to the influence of foreign phenomena like Cosplay from Japan and the K-Pop craze from South Korea. These phenomena highlight the challenges Indonesian society faces in preserving local cultural identity amidst the strong currents of globalization.
Analisa Akuntabilitas International Non-Governmental Organization: Studi Kasus BRAC Purnomo, Muhammad Aditya; Yunazwardi, Muhammad Iqbal
Social Science Research Journal Vol. 1 No. 1 (2024): Oktober
Publisher : Inovasi Saintific Review - Center of Policy Innovation and Social Politics

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/ssrj.v1i1.2

Abstract

BRAC merupakan organisasi non-pemerintah (NGO) yang fokus pada akuntabilitas dalam hubungan dengan pemerintah, donor, dan masyarakat. Akuntabilitas BRAC terhadap pemerintah ditunjukkan melalui kepatuhan terhadap regulasi, penerbitan laporan tahunan, dan kerjasama erat dengan NGO Affairs Bureau of Bangladesh (NGOAB). Akuntabilitas terhadap donor diwujudkan melalui transparansi keuangan dan laporan kinerja yang mendorong pembentukan departemen kontrol internal. Selain itu, BRAC berupaya mencapai akuntabilitas sosial dengan melibatkan masyarakat lokal melalui program-program seperti Outreach, RCTP, dan RDP. Hasilnya, BRAC berhasil meraih kepercayaan dari berbagai donor dan pemerintah, serta memperkuat hubungan dengan komunitas lokal. Melalui struktur internal yang jelas dan kebijakan manajemen yang transparan, BRAC dapat menjalankan perannya sebagai jembatan bantuan internasional ke Bangladesh secara efektif.
Resettlement sebagai Durable Solution: Reorientasi Kebijakan Bangladesh dalam Krisis Pengungsi Rohingnya Purnomo, Muhammad Aditya
Journal of Citizenship Volume 4 Issue 2, 2025
Publisher : HK-Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v4i2.575

Abstract

The Rohingya refugee crisis has exerted profound socio-economic and environmental pressures on Bangladesh since the first major influx in 1978. With over 600,000 refugees recorded in 2017, Bangladesh has faced acute shortages of clean water and firewood, deteriorating sanitation, and increased labor market competition between refugees and local communities. As a developing country with limited resources and a dense population, Bangladesh struggles to sustain long-term humanitarian commitments. Drawing on the Durable Solutions Framework of UNHCR (2003) and the Commission of the European Communities (2004), this article argues that resettlement offers the most viable and sustainable policy alternative compared to repatriation or local integration. Resettlement to third countries—such as Indonesia and Malaysia—can alleviate domestic resource pressures while promoting equitable global burden-sharing. The study concludes that resettlement should be understood not merely as a humanitarian measure but as a strategic policy instrument balancing Bangladesh’s national interests with international solidarity and shared responsibility in refugee governance. Keywords: Rohingya refugees, Bangladesh, Resettlement, Durable Solution, Refugee Policy Abstrak Krisis pengungsi Rohingya yang melanda Bangladesh sejak 1978 hingga kini telah menciptakan tekanan multidimensional terhadap negara tuan rumah, terutama pada aspek sosial-ekonomi dan sumber daya alam. Lonjakan pengungsi yang mencapai lebih dari 600.000 jiwa pada 2017 menyebabkan kelangkaan sumber daya seperti air bersih dan kayu bakar, penurunan kualitas sanitasi, serta meningkatnya kompetisi tenaga kerja antara pengungsi dan masyarakat lokal. Kondisi ini memperlihatkan keterbatasan kapasitas Bangladesh sebagai negara dengan perekonomian lemah dan populasi tinggi dalam menyediakan perlindungan jangka panjang bagi pengungsi. Berdasarkan kerangka Durable Solution yang dikembangkan oleh UNHCR (2003) dan Komisi Eropa (2004), penelitian ini berargumen bahwa resettlement merupakan opsi paling realistis dan berkelanjutan dibandingkan repatriasi maupun integrasi lokal. Melalui pemukiman kembali ke negara ketiga, seperti Indonesia dan Malaysia, Bangladesh dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya domestik sekaligus berpartisipasi dalam skema burden-sharing global. Artikel ini menegaskan bahwa resettlement bukan semata tindakan kemanusiaan, tetapi strategi kebijakan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan nasional Bangladesh dan prinsip solidaritas internasional dalam tata kelola pengungsi. Kata kunci: Pengungsi Rohingya, Bangladesh, Resettlement, Durable Solution, Kebijakan Pengungsi
Sushi Diplomacy as an Instrument of Gastrodiplomacy Implications for Japan’s Public Diplomacy and National Identity Setiawan, Roy; Purnomo, Muhammad Aditya; Nihayati, Arina
Insignia: Journal of International Relations Vol 12 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2025.12.2.15555

Abstract

This study examines the strategic use of sushi as a central instrument in Japan’s gastrodiplomacy, aiming to enhance public diplomacy, soft power, and national identity on the global stage. Utilizing a qualitative case study design combined with media discourse analysis, the research maps the engagement of state and non-state actors—including government agencies, renowned chefs, international restaurants, and digital media platforms—in shaping cultural narratives through culinary diplomacy. Data are drawn from policy documents, academic literature, global media sources, and digital trend analysis via Brand24. The findings reveal that sushi serves not only as a gastronomic product but also as a cultural symbol representing Japanese values, including aesthetics, omotenashi (hospitality), health consciousness, and craftsmanship. Cross-sector collaborations have fostered a dynamic diplomatic ecosystem that advances Japan’s cultural positioning while stimulating trade and tourism. Challenges persist in managing authenticity and commercialization, particularly in markets where sushi has undergone significant local adaptation. Compared to gastrodiplomacy campaigns such as Thai Select and Kimchi Diplomacy, Japan’s approach is marked by strategic flexibility and a commitment to preserving culinary heritage. This study enriches scholarly discourse by providing a comprehensive conceptual mapping of sushi diplomacy as a geopolitical tool and cultural branding strategy, offering practical insights for policymakers and cultural practitioners seeking to leverage cuisine in international engagement. Keywords: sushi diplomacy, gastrodiplomacy, soft power, public diplomacy, cultural identity
Navigating power dynamics: Guanxi-capitalism and market Access for MNCs in China Purnomo, Muhammad Aditya
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.895

Abstract

This research emphasizes the intersection between China’s Guanxi principle and capitalism in shaping market access for Multinational corporations (MNC) in the country. The analysis draws upon the theories of state capitalism and transnational capitalism to examine how the guanxi principle functions as both an informal institution and a strategic business tool that serves as a mediator of the power dynamics between the state and private firms. According to this research’s qualitative analysis of secondary sources and case studies, the results indicate that guanxi-capitalism serves as a hybrid mechanism that combines a traditional social networking mechanism among its people with modern economic practices, in which the purpose is to emphasize trust-building, minimize transaction costs, and streamline the MNCs to navigate within the institutional voids. This paper argues that guanxi-capitalism not only enhances formal legal frameworks but also serves as a balancer between state control and private control of the market. Unfortunately, there are numerous Western criticisms regarding the high possibility of corruption and lack of transparency, which are regarded as ethical dilemmas within guanxi capitalism, which occurred in a past MNC operational within China. This study concludes that guanxi-capitalism serves as an example of a blended model of capitalism that combines social norms, state intervention within the market, and global economic participation, which simultaneously redefines traditional Western market governance.