Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Self-Reliance sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Ghana pada Post Covid-19 Era Purnomo, Muhammad Aditya
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 02 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i02.2868

Abstract

Abstrak   Pada tahun 2019, Ghana merupakan negara yang diproyeksikan sebagai fastest growing economy di dunia. Sejak tahun 2017, Ghana telah konsisten berada pada 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Namun kedatangan pandemi COVID-19 sejak Desember 2019 dari Wuhan, China, mengakibatkan periode 2020 sebagai masa sulit, tidak hanya bagi perekonomian Ghana, namun juga seluruh dunia. Hantaman terhadap ekonomi dunia akibat COVID-19 dikatakan sebagai largest economic shock sejak beberapa dekade terakhir. Sejak masuknya virus tersebut di Ghana pada Maret 2020, pemerintah Ghana telah secara cepat dan tanggap menyiapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna merespon COVID-19 serta memulihkan perekonomian negara. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara mendetail strategi pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid-19 era. Teori yang digunakan pada tulisan ini adalah teori self-reliance. Penulis berargumen bahwa kunci penting dalam kebijakan pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid era terletak pada prinsip Presiden Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo Addo, bahwa negara harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan meminimalisir ketergantungan bantuan internasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapabilitas dan sumber daya domestik, serta pemenuhan basic human needs bagi masyarakat. Kata-kata kunci: Covid-19; Ghana; Pembangunan Ekonomi Paska Covid-19; Self-Reliance Abstract   In 2019, Ghana was projected as the fastest growing economy in the world. Since 2017, Ghana has been consistently placed among top 10 of the fastest growing economies in Africa. However, the arrival of COVID-19 pandemic since December 2019 from Wuhan, China, made 2020 as difficult period not only for Ghana’s economy, but also worldwide. Impact to global economy caused by COVID-19 was regarded as the largest economic shock since last decades. Since the arrival of the virus in Ghana in March 2020, Ghana’s government has swiftly and responsively prepared and implemented strategic moves in order to respond against COVID-19 as well as recovering the country’s economy. The purpose of this paper is to describe in detail about Ghana’s economic recovery in post covid-19 era. Theory used in this paper is the theory of self-reliance. The writer argues that the important key in Ghana’s economic recovery policy in post covid era is the President of Ghana’s principle that the country must be able to fulfil its own needs while minimizing international aid dependency. It is done by strengthening domestic capabilities and resources, as well as fulfilling basic human needs for its citizen. Keywords: Covid-19; Economic Development Post Covid-19; Ghana; Self-Reliance
Self-Reliance sebagai Strategi Pembangunan Ekonomi Ghana pada Post Covid-19 Era Purnomo, Muhammad Aditya
Global and Policy Journal of International Relations Vol 9, No 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jgp.v9i2.3007

Abstract

ABSTRACT In 2019, Ghana was projected as the fastest growing economy in the world. Since 2017, Ghana has been consistently placed among top 10 of the fastest growing economies in Africa. However, the arrival of COVID-19 pandemic since December 2019 from Wuhan, China, made 2020 as difficult period not only for Ghana’s economy, but also worldwide. Impact to global economy caused by COVID-19 was regarded as the largest economic shock since last decades. Since the arrival of the virus in Ghana in March 2020, Ghana’s government has swiftly and responsively prepared and implemented strategic moves in order to respond against COVID-19 as well as recovering the country’s economy. The purpose of this paper is to describe in detail about Ghana’s economic recovery in post covid-19 era. Theory used in this paper is the theory of self-reliance. The writer argues that the important key in Ghana’s economic recovery policy in post covid era is the President of Ghana’s principle that the country must be able to fulfil its own needs while minimizing international aid dependency. It is done by strengthening domestic capabilities and resources, as well as fulfilling basic human needs for its citizen. Keywords: Covid-19; Economic Development Post Covid-19; Ghana; Self-ReliancePada tahun 2019, Ghana merupakan negara yang diproyeksikan sebagai fastest growing economy di dunia. Sejak tahun 2017, Ghana telah konsisten berada pada 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Namun kedatangan pandemi COVID-19 sejak Desember 2019 dari Wuhan, China, mengakibatkan periode 2020 sebagai masa sulit, tidak hanya bagi perekonomian Ghana, namun juga seluruh dunia. Hantaman terhadap ekonomi dunia akibat COVID-19 dikatakan sebagai largest economic shock sejak beberapa dekade terakhir. Sejak masuknya virus tersebut di Ghana pada Maret 2020, pemerintah Ghana telah secara cepat dan tanggap menyiapkan dan mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna merespon COVID-19 serta memulihkan perekonomian negara. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan secara mendetail strategi pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid-19 era. Teori yang digunakan pada tulisan ini adalah teori selfreliance. Penulis berargumen bahwa kunci penting dalam kebijakan pemulihan ekonomi Ghana dalam post covid era terletak pada prinsip Presiden Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo Addo, bahwa negara harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan meminimalisir ketergantungan bantuan internasional. Hal ini dilakukan melalui penguatan kapabilitas dan sumber daya domestik, serta pemenuhan basic human needs bagi masyarakat. Kata-kata kunci: Covid-19; Ghana; Pembangunan Ekonomi Paska Covid-19; SelfReliance  DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3007
Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas Muhammad Aditya Purnomo
Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 18 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional
Publisher : Parahyangan Center for International Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26593/jihi.v18i1.4362.55-73

Abstract

This article aims to explain the importance of NBI’s role in Nile River management. Transboundary basins are important water resources for 2 billion lives across the world. Those basins fulfil domestic water, drinking water, agriculture, industry, and electric generator needs. In north-east of Africa, Nile river plays the important role for its eleven riparian states. Nile river, being the longest river in the world, supports the lives of more than 300 million people, and the number is estimated to rise greatly in three to four decades in the future. The increase of population will affect the availability of water as the demands of agriculture, domestic, and industry grow. Nile riparian states realized that the best option in using, protecting, and managing the river in a sustainable and integrated manner is through international cooperation. In 1999, Nile Basin Initiative (NBI) was established with Nile riparian states as its member, with the purpose of facilitating discussions of cooperation regarding the management of the river. This article uses the theory of hydrosolidarity. Results show that NBI has important roles in Nile river management, namely in the creation of a cooperative institutional structure, supporting stakeholder participations, supporting data and knowledge sharing, and supporting integrations and linkages. Keywords: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Nile River; Transboundary River
Addressing Climate Change Impacts in Sub-Saharan Africa: Lessons from Ghana and Ethiopia Purnomo, Muhammad Aditya
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.30898

Abstract

Makalah ini bertujuan untuk mempelajari strategi ketahanan perubahan iklim di negara-negara Sub-Sahara. Perubahan iklim telah dianggap sebagai masalah yang terus berkembang di seluruh dunia. Afrika Sub-Sahara dianggap sebagai salah satu kawasan di dunia yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Studi ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian utamanya untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kebijakan iklim Ghana dan Ethiopia. Dalam makalah ini, Kebijakan Perubahan Iklim Nasional Ghana dan Rencana Adaptasi Nasional Ethiopia diuraikan dan dianalisis berdasarkan kepentingan nasional dan strategi implementasinya. Studi ini menemukan bahwa kebijakan iklim kedua negara tidak hanya menekankan pada pencegahan degradasi lingkungan, tetapi juga pada bagaimana memobilisasi sumber daya mereka untuk memperkuat perekonomian mereka dalam menghadapi perubahan iklim.
Dampak Globalisasi Terhadap Identitas Budaya dan Konsumerisme di Indonesia Purnomo, Muhammad Aditya; Syuryansyah, Syuryansyah
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v10i9.61484

Abstract

Globalization has significantly influenced various aspects of Indonesian society, particularly through innovations in information and communication technology. This study aims to analyze the impact of globalization on cultural identity and consumerism in Indonesia. Using a qualitative approach with a descriptive method, the research collected data through document analysis, participatory observations, and documentation from relevant sources. The study was conducted in major cities such as Jakarta, Bandung, and Surabaya to explore global cultural phenomena, including Japanese culture (Cosplay) and South Korean culture (K-Pop). The findings reveal that the development of information technology, such as the internet and social media, facilitates access to foreign products and cultures. While this has positive effects, such as the convenience of shopping through e-commerce platforms, it also poses challenges, including the gradual erosion of local culture due to the influence of foreign phenomena like Cosplay from Japan and the K-Pop craze from South Korea. These phenomena highlight the challenges Indonesian society faces in preserving local cultural identity amidst the strong currents of globalization.
Navigating power dynamics: Guanxi-capitalism and market Access for MNCs in China Purnomo, Muhammad Aditya
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.895

Abstract

This research emphasizes the intersection between China’s Guanxi principle and capitalism in shaping market access for Multinational corporations (MNC) in the country. The analysis draws upon the theories of state capitalism and transnational capitalism to examine how the guanxi principle functions as both an informal institution and a strategic business tool that serves as a mediator of the power dynamics between the state and private firms. According to this research’s qualitative analysis of secondary sources and case studies, the results indicate that guanxi-capitalism serves as a hybrid mechanism that combines a traditional social networking mechanism among its people with modern economic practices, in which the purpose is to emphasize trust-building, minimize transaction costs, and streamline the MNCs to navigate within the institutional voids. This paper argues that guanxi-capitalism not only enhances formal legal frameworks but also serves as a balancer between state control and private control of the market. Unfortunately, there are numerous Western criticisms regarding the high possibility of corruption and lack of transparency, which are regarded as ethical dilemmas within guanxi capitalism, which occurred in a past MNC operational within China. This study concludes that guanxi-capitalism serves as an example of a blended model of capitalism that combines social norms, state intervention within the market, and global economic participation, which simultaneously redefines traditional Western market governance.
Navigating power dynamics: Guanxi-capitalism and market Access for MNCs in China Muhammad Aditya Purnomo
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i1.895

Abstract

This research emphasizes the intersection between China’s Guanxi principle and capitalism in shaping market access for Multinational corporations (MNC) in the country. The analysis draws upon the theories of state capitalism and transnational capitalism to examine how the guanxi principle functions as both an informal institution and a strategic business tool that serves as a mediator of the power dynamics between the state and private firms. According to this research’s qualitative analysis of secondary sources and case studies, the results indicate that guanxi-capitalism serves as a hybrid mechanism that combines a traditional social networking mechanism among its people with modern economic practices, in which the purpose is to emphasize trust-building, minimize transaction costs, and streamline the MNCs to navigate within the institutional voids. This paper argues that guanxi-capitalism not only enhances formal legal frameworks but also serves as a balancer between state control and private control of the market. Unfortunately, there are numerous Western criticisms regarding the high possibility of corruption and lack of transparency, which are regarded as ethical dilemmas within guanxi capitalism, which occurred in a past MNC operational within China. This study concludes that guanxi-capitalism serves as an example of a blended model of capitalism that combines social norms, state intervention within the market, and global economic participation, which simultaneously redefines traditional Western market governance.
Pemberdayaan OSIS SMAN 14 Palembang sebagai Agen Diseminasi Nilai Anti Kekerasan Aulia, Nurul; Purnomo, Muhammad Aditya; Rimapradesi, Yulia; Ilham, Muhamad Hidayatul
Jurnal Abdimas Mandiri Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jam.v10i1.6702

Abstract

Kekerasan masih menjadi perhatian penting terutama di satuan pendidikan menengah. Cakupannya meliputi perundungan, kekerasan seksual, serta intoleransi yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan para siswa. Fenomena ini masih diperkuat dengan rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap jenis-jenis kekerasan, serta belum optimalnya pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi untuk kampanye edukatif. Kota Palembang, salah satu yang terbesar di Pulau Sumatera, tidak luput dari fenomena kekerasan di kalangan anak dan remaja. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) di SMA Negeri 14 Palembang ini dirancang untuk menyasar persoalan tersebut, dengan cara memberdayakan kalangan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolah tersebut sebagai agen diseminasi nilai anti kekerasan di lingkungan sekolah. Metode PkM ini mentitikberatkan pada pendekatan partisipatif yang mencakup persiapan, pelatihan tematik anti kekerasan (perundungan, kekerasan seksual, intoleransi), pelatihan literasi digital dan pembuatan konten kampanye memanfaatkan aplikasi Canva, diseminasi hasil, serta monitoring dan evaluasi. Adapun jumlah peserta kegiatan PkM di SMA Negeri 14 Palembang ini berjumlah 20 orang siswa kelas X dan XI yang merupakan anggota pengurus OSIS. Indikator yang diukur mencakup pemahaman peserta mengenai aspek kesadaran kritis, kepemimpinan sosial pelajar, dan aspek kepemimpinan dan kolaborasi digital dalam memproduksi konten kampanye anti kekerasan di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada indikator yang diukur, yang mencakup kesadaran kritis, kepemimpinan sosial pelajar, dan kolaborasi digital dalam memproduksi konten kampanye anti kekerasan di lingkungan sekolah. Peningkatan tersebut terpapar melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang menunjukkan rata-rata peningkatan persentase sebesar 54%. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan OSIS merupakan strategi efektif guna mendorong terciptanya budaya sekolah yang inklusif, aman, serta bebas dari kekerasan.
MAPPING GENDER-RELATED PROVISIONS IN INDONESIA'S FREE TRADE AGREEMENT Nurul Aulia; Yulia Rimapradesi; Muhammad Aditya Purnomo; Larassita Damayanti
Intermestic: Journal of International Studies Vol 10 No 2 (2026)
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/intermestic.v10n2.1

Abstract

International trade is increasingly recognized as a policy arena that is not gender-neutral.  However, systematic mapping of gender mainstreaming across Indonesia’s trade agreement portfolio remains limited. This study maps the presence and design of gender-related provisions in 19 Indonesian international trade agreements concluded up to 2025. It applies a gender-related provisions framework and assesses five agreements containing explicit provisions using the International Trade Centre instrument across ten dimensions. The study combines document-based content analysis, corpus analysis using AntConc, manual verification, and a staged scoring procedure with triangulation to reach consensus scores. The findings indicate that 14 agreements (74%) are gender-blind, while five agreements (26%) contain explicit gender-related provisions. The Indonesia–Canada CEPA (2025) achieves an Advanced Gender Responsiveness score (85%), while the remaining agreements fall into the Evolving (42.5% and 35%) and Limited (32.5% and 20%) categories. The frequency dimension is most commonly met, whereas the dispute settlement dimension is most frequently absent.
The Role of ESPA in Japan’s Economic Security and Institutionalization of Economic Statecraft Anindya Azzahra; Muhammad Aditya Purnomo
JURNAL HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi Vol. 3 No. 1 (2026): Jurnal HAK : Kajian Ilmu Hukum, Administrasi Negara, dan Komunikasi
Publisher : Faculty of Social, Politic, and Law Science, Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/crpj4342

Abstract

This article analyzes the role of Japan’s Economic Security Promotion Act (ESPA) in strengthening the country’s economic security while simultaneously institutionalizing economic statecraft within the Indo-Pacific region. The enactment of ESPA in 2022 marked a significant shift in Japan’s strategic orientation from a post-war framework focused primarily on economic growth toward a more integrated approach that combines economic policy and national security objectives. Using a descriptive qualitative method, this article examines how ESPA functions through its four primary pillars: strengthening supply chain resilience, securing critical infrastructure, promoting strategic technologies, and protecting sensitive patents and innovations. The findings show that ESPA serves as a legal and political instrument that enables the Japanese government to reduce strategic dependence on external actors, particularly in critical sectors such as semiconductors, energy, and digital technologies. Furthermore, the study finds that ESPA institutionalizes economic statecraft by embedding economic security considerations into Japan’s regulatory and industrial policies.