Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia
Zixy Mahar Nurtias
Unknown Affiliation
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM HAL AUTOPSI FORENSIK DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Zixy Mahar Nurtias; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 8 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran para penegak hukum dalam proses autopsi forensik serta kedudukan hukum hasil autopsi dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin para ahli hukum, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Penelitian yuridis normatif cocok digunakan karena makalah ini mengkaji kedudukan autopsi forensik sebagai alat bukti dalam sistem peradilan pidana serta menganalisis peran para penegak hukum berdasarkan ketentuan hukum positif. Autopsi forensik memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara tindak pidana pembunuhan di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk keterangan ahli dan/atau alat bukti surat dalam hukum acara pidana, autopsi forensik mampu mengungkap sebab dan cara kematian korban secara ilmiah, sehingga sangat membantu aparat penegak hukum dalam menetapkan unsur-unsur pidana dan mengidentifikasi pelaku. Peranan penegak hukum, baik advokat, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hingga hakim, sangat menentukan efektivitas penggunaan hasil autopsi forensik di persidangan.
Mental Disorder Terhadap Perilaku Kriminalitas Zixy Mahar Nurtias; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang mental disorder dan perilaku kriminalitas adalah dua bidang yang kompleks dan seringkali saling terkait dalam konteks psikologi dan kriminologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian ialah menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Alat pengumpulan data tersebut yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Mental illness (mental disorder), disebut juga dengan gangguan mental atau jiwa, adalah kondisi kesehatan yang memengaruhi pemikiran, perasaan, perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Jenis gangguan mental yang terkait dengan kejahatan, meliputi Skizofrenia (gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang memengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, emosional dan tingkah laku manusia), Depres (terkait dengan Psikis dan Fisik, apabila berkepanjangan biasanya diikuti dengan pikiran berulang tentang kematian dan bunuh diri), Mental Handicap And Crime, Psikopat (perilakunya biasanya merugikan orang-orang terdekatnya, namun psikopat tak sama dengan gila karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya). Untuk membantu penderita penyakit jiwa dapat dilakukan antara lain: mengikuti terapi, menghindari alkohol dan obat-obatan terlarang, tetap aktif, menerapkan gaya hidup sehat, menghindari keputusan penting saat gejala parah, belajar bersikap positif, bergabung dengan kelompok pendukung, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial
Kerjasama Investasi Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Zixy Mahar Nurtias; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN menyebabkan adanya selisih pendanaan (funding gap) yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah dituntut untuk menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian ialah menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Studi literatur didapat dari berbagai sumber baik jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Alat pengumpulan data tersebut yang digunakan penulisan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen dilakukan terhadap data primer dan data sekunder. Kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum disebut KPBU. Terdapat beberapa skema dalam KPBU, yaitu Kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M), Membangun Keuangan atau Build, Mendesain, Membangun, Keuangan dan Memelihara, serta Konsesi. Pemerintah menyediakan dukungan untuk KPBU, seperti fasilitas penyiapan proyek, dukungan kelayakan, dan jaminan infrastruktur. Pelaksanaan KPBU dilakukan melalui tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pelaksanaan perjanjian. Contoh proyek KPBU PT SMI tahun 2022 mencakup proyek sumber air seperti Jati Gede dan Kali Jorong, penerangan jalan umum di Surakarta, kawasan industri Bintuni, pengolahan sampah Jatibarang, dan Bendungan Merangin. PT SMI berencana mengucurkan dana sebesar 27 triliun pada kuartal pertama tahun 2022.
Tinjauan Efikasi Peran Hubungan Industrial Pada Perusahaan Go Publik Menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terkait Ketenagakerjaan Ratna Dewi; Frans Marzuki; Sri Susanti; Lusiana; Zixy Mahar Nurtias; Ghina Nurjannah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan perkembangan industri yang semakin maju, dunia kerja pun menjadi semakin dinamis. Banyak pelaku usaha, terutama perusahaan industri dan perbankan, mengambil tindakan untuk meningkatkan keuntungannya. Sumber daya manusia berkurang secara signifikan akibat kemajuan teknologi yang mengambil alih lapangan kerja manusia. Pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berfungsi sebagai simbiosis mutualistik, dimana pengusaha memperoleh keuntungan dan pekerja memperoleh kesejahteraan yang tinggi. Namun terkadang, perusahaan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja. Berbagai faktor dapat menyebabkan perselisihan antara perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, peran hubungan industrial harus dimainkan dengan baik. Hubungan industrial memegang peranan yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jarak antara perusahaan dan pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur lebih lanjut tentang penyelesaian hubungan industrial. Meskipun demikian, perusahaan Go Public dapat mencapai “solusi win-win” yang efektif jika pihak pemberi kerja dapat menerapkan atau mengelola sistem perusahaan, khususnya dalam strategi pengelolaannya. mengawasi aset dengan sumber daya yang ada, terutama perusahaan publik, yang sebagian besar adalah perusahaan negara di Indonesia. Untuk mempertahankan bisnis dan sumber daya karyawannya, Go Public menggunakan berbagai strategi, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan perpecahan. Strategi ini digunakan untuk mempercepat operasional perusahaan dan mengurangi biaya sebanyak mungkin. Dalam hubungan industrial, pekerja dapat melindungi tenaga kerjanya melalui serikat pekerja yang merupakan salah satu bentuk keterwakilan pekerja di perusahaan. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pekerja, perusahaan dan pekerja dapat menyampaikan aspirasi sederhana secara bipartit. Dengan menyelaraskan kondisi perusahaan maka aspirasi kedua belah pihak dapat tercapai dan hubungan harmonis antara perusahaan dan pekerja dapat terjaga
Co-Authors Frans Marzuki Ghina Nurjannah Hudi Yusuf Lusiana Ratna Dewi Sri Susanti SUYATNO