Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Challenges of Non-English Teachers and Students’ Views on English Learning at SDN Cilaja 2 Eti Nurcholisah; Chintia Mutiasari; Ghina Nurjannah; Risya Kamila; Selnistia Hidayani
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 6 (2025): JUNI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the challenges non-English teachers face and students' views on English learning at SDN Cilaja 2, an elementary school in a rural area of Banten Province, Indonesia. Using a qualitative descriptive method, data were collected through semi-structured interviews with three non-English teachers, and questionnaires were distributed to 52 students in grades IV and V. The results showed that the teachers experienced limitations in English language mastery, pedagogical competence, and availability of learning resources. Despite this, they try to engage students through basic strategies such as songs, games, and visual media. On the other hand, students are highly interested in English lessons, especially when learning activities are interactive and fun. However, many students find it challenging to understand the material and feel confused due to the limited teaching methods and the absence of exceptional teachers. The gap between students' motivation and their ability to understand lessons underscores the importance of the presence of competent English teachers and a better teaching approach in rural schools. This study concludes that effective English learning at the primary school level requires student motivation, teacher readiness, and a supportive learning environment. Therefore, it is recommended that the government place professional English teachers in primary schools and provide pedagogical training for non-specialist teachers to improve the quality of English language learning.
NARKOTIKA DENGAN PIDANA MATI TERHADAP PENURUNAN JUMLAH KASUS NARKOTIKA DI KOTA JAKARTA Ghina Nurjannah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan narkotika sangat bertentangan dengan Sila I dan Sila II dari Pancasila, bahwa akibat yang ditimbulkan dari narkotika dan zat adiktif yang dipergunakan oleh pelakunya dapat membawa akibat buruk yang dapat merusak tatanan kehidupan pribadi, keluarga, bangsa dan negara. Dalam ajaran agama dan aliran kepercayaan yang diakuidi negara Indonesia melarang segala sesuatu yang dapat menimbulkan akibat buruk pada kehidupan umat-Nya. Hukum dari aspek agama penggunaan narkotika adalah haram hukumnya.Pemerintah telah melakukan berbagai perlawanan terhadap pelaku kejahatan narkotika di Indonesia, salah satu bentuknya adalah dengan memberlakukan Undang- Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kota Medan merupakan jalan masuk yang strategis untuk mengedarkan narkotikabaik melalui darat, laut bahkan melalui udara. Polisi, dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Besar Medan hadir sebagai instansi dengan visi mewujudkan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanandidalam negeri yang mantapserta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.Presiden Joko Widodo sudahmenyampaikan bahwa Indonesia darurat narkotika. Peredaran narkotika sangat mengkhawatirkan, karena semakin banyak pelaku kejahatan narkotika yang ada diIndonesia. Menghancurkan negara dan generasi bangsa. Mengancam eksistensi akal sehat umat manusia. Mereka melakukan berbagai cara untuk memasok, mendistribusikan dan memasarkan narkotika. Menyusup dalam berbagai elemen, menjadi oknum bahkan membentuk jaringan dan sindikat.Meskipun pidana mati banyak dibahas parapakarahli hukum pidana, masalah tersebuttetap menjadimasalah yang cukup penting untuk dibahas, yang mana terdapat beberapapendapat mengenai mekanisme penerapan sanksi pidana mati di Indonesia.Ada pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pidana mati kepada pelaku kejahatan narkotikadapat memberi efek penurunan kejahatan dimaksud, namun ada pula pendapat sebaliknya.Hal ini disebabkan bahwa Pancasila sertaUUD 1945 dalam pasal-pasalnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia,terutama hak untuk hidup dalam Pasal 28A. Namun penetapan dalam Undang-Undang Narkotika mengenai pidana mati adalah dimaksud sebagai esensi efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh kepada yang lain agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang.Akan tetapi fakta yang terjadi, ditemukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kejahatan narkotika dari waktu ke waktu. Para pelaku kejahatan yang terusmeningkat jumlahnya harusdiberikan pemberitahuan yang mengejutkan yaitu berupa pidanamati yang memang tidak mungkinlagi diharapkan bisa berubah
KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN BADAN USAHA KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG Ghina Nurjannah; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Infrastruktur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dikembangkan untuk mengembangkan kinerja angkutan umum. Namun, pekerjaan pembangunan di KCJB terhambat oleh pembiayaan pembebasan lahan yang panjang dan mahal. Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran pencapaian tujuan pembangunan KCJB dan menjelaskan urgensi pelaksanaan konsultasi publik dan partisipasi masyarakat (KPPM) yang bermakna dalam proses pengadaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui penelitian literatur. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia dan Tiongkok berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan KCJB. Meski pembebasan lahan memakan waktu lima tahun (2017-2021), namun kegiatan tersebut mampu menyediakan lahan seluas 7,6 juta meter persegi dan panjang 142,3 kilometer. Lamanya proses pembebasan lahan berdampak pada peningkatan pembiayaan pembebasan lahan dari rencana semula sebesar 2 triliun menjadi 113 triliun. Hingga akhir tahun oktober pekerjaan kontruski proyek mencapai 100 persen.
Tinjauan Efikasi Peran Hubungan Industrial Pada Perusahaan Go Publik Menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terkait Ketenagakerjaan Ratna Dewi; Frans Marzuki; Sri Susanti; Lusiana; Zixy Mahar Nurtias; Ghina Nurjannah
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan perkembangan industri yang semakin maju, dunia kerja pun menjadi semakin dinamis. Banyak pelaku usaha, terutama perusahaan industri dan perbankan, mengambil tindakan untuk meningkatkan keuntungannya. Sumber daya manusia berkurang secara signifikan akibat kemajuan teknologi yang mengambil alih lapangan kerja manusia. Pada dasarnya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berfungsi sebagai simbiosis mutualistik, dimana pengusaha memperoleh keuntungan dan pekerja memperoleh kesejahteraan yang tinggi. Namun terkadang, perusahaan melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja. Berbagai faktor dapat menyebabkan perselisihan antara perusahaan dan karyawan. Oleh karena itu, peran hubungan industrial harus dimainkan dengan baik. Hubungan industrial memegang peranan yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur jarak antara perusahaan dan pekerja. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur lebih lanjut tentang penyelesaian hubungan industrial. Meskipun demikian, perusahaan Go Public dapat mencapai “solusi win-win” yang efektif jika pihak pemberi kerja dapat menerapkan atau mengelola sistem perusahaan, khususnya dalam strategi pengelolaannya. mengawasi aset dengan sumber daya yang ada, terutama perusahaan publik, yang sebagian besar adalah perusahaan negara di Indonesia. Untuk mempertahankan bisnis dan sumber daya karyawannya, Go Public menggunakan berbagai strategi, seperti merger, konsolidasi, akuisisi, dan perpecahan. Strategi ini digunakan untuk mempercepat operasional perusahaan dan mengurangi biaya sebanyak mungkin. Dalam hubungan industrial, pekerja dapat melindungi tenaga kerjanya melalui serikat pekerja yang merupakan salah satu bentuk keterwakilan pekerja di perusahaan. Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pekerja, perusahaan dan pekerja dapat menyampaikan aspirasi sederhana secara bipartit. Dengan menyelaraskan kondisi perusahaan maka aspirasi kedua belah pihak dapat tercapai dan hubungan harmonis antara perusahaan dan pekerja dapat terjaga