Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta JKP (Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government Social and Politics) Jurnal Kajian Ilmu Hukum Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Zaharnika, R. Febrina Andarina
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
SOSIALISASI PKM TENTANG PEMENUHAN HAK-HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI PANTI ASUHAN AS-SHOHWAH PEKANBARU Zaharnika, R. Febrina Andarina; Nuraini, Putri; Erlina; Lestari, Meilan; Shanty; Arifah, Zannuba
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Agustus 2025 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perceraian pada dasarnya merupakan putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan dengan adanya cukup alasan bahwa di antara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami dan istri. Sosialisasi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilakukan pada Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru terkait permasalahan hak-hak asuh anak pasca terjadi perceraian. Tujuan dari Sosialisasi  ini agar mitra memahami hak, Kewajiban serta Tanggung Jawab Orang Tua terkait Hak-Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Metode pelaksanaannya adalah melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi kepada peserta yang diikutkan dalam kegiatan PKM. Hasil dari PKM ini adalah Pihak yang berhak mendapatkan hak asuh anak bisa dari pihak ibu atau pihak ayah. Hal ini tergantung dari penilaian hakim. Maka besar tanggung jawab hak dan kewajiban orang tua terhadap anak sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang mesti di indahkan karna anak merupakan karunia keberkahan yang Allah SWT turunkan kepada setiap orang tua yang harus memberikan secara baik, kasih sayang, memberikan bekal ilmu agama, memberikan nasihat dan merawat, melindungi anak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Hukum Islam
SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DILINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN BAGI SISWA SMP NEGERI 13 PEKANBARU Lestari, Meilan; Raihana; Erlina; Zaharnika, R. Febrina Andarina; Arnanda, Rivan; Devanza, Rahmadillah Aisha
Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Agustus 2025 Hawa : Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (HAWAJPPM)
Publisher : Yayasan Wayan Marwan Pulungan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sekolah merupakan lahan utama pembentukan karakter dan kepribadian bagi anak bangsa. Sekolah merupakan rumah kedua bagi peserta didik, karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah. Namun, tidak menutup kemungkinan sekolah juga menjadi tempat yang kurang aman bagi peserta didik, karena adanya tiga dosa besar dalam Pendidikan seperti Bullying, Intoleransi dan Kekerasan Seksual. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk mengupayakan Pencegahan terhadap tindakan kekerasan berupa Bullying/Perundungan yang dilakukan oleh Siswa SMP Negeri 13 Pekanbaru. Metode pelaksanaannya adalah melalui tahapan sosialisasi, penyuluhan dan evaluasi kepada peserta yang akan diikutkan dalam kegiatan ini yaitu Siswa SMP Negeri 13 Pekanbaru. Hasil dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Siswa SMP Negeri 13 Pekanbaru yaitu siswa menjadi lebih mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan Bullying dan siswa juga menjadi lebih mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Tindakan Kekerasan Bullying bagi siswa lainnya serta siswa juga mengetahui tentang larangan Allah Subhanawata'ala untuk meremehkan dan mengolok-olok orang lain.
AKIBAT HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA Erlina, Erlina; Idris, Zulherman; Zaharnika, R. Febrina Andarina
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.239

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan kebagian pendaftaran fidusia di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat Fidusia. Terbitnya sertifikat fidusia akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris serta tidak mendaftarkan kebagian pendaftaran fidusia. Dengan demikian berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan.
Analisis Yuridis Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perjanjian Sewa Rahim (Surrogacy) Terhadap Ibu Pengganti Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Zaharnika, R. Febrina Andarina; Erlina, Erlina
Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics Vol. 11 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/jkp.2025.vol11(2).27253

Abstract

The development of assisted reproductive technology, particularly the practice of surrogacy, has given rise to various legal issues, especially concerning the legal status of children born through surrogacy and their legal relationship with the surrogate mother. In Indonesia, surrogacy is not explicitly regulated in statutory law, resulting in legal uncertainty regarding the civil status of the child and the rights and obligations of the parties involved. This issue becomes more complex when examined from the perspective of Islamic law, which has specific provisions concerning lineage (nasab), motherhood, and the validity of agreements. This research aims to analyze the legal consequences concerning the status of children born from surrogacy agreements in relation to the surrogate mother from the perspectives of positive law and Islamic law. The research method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results of the study indicate that from the perspective of Indonesian positive law, the practice of surrogacy is not legally recognized and contradicts statutory provisions in the fields of health and marriage law, rendering surrogacy agreements legally unenforceable. Consequently, the legal status of the child tends to follow the woman who gives birth, based on the principle of mater semper certa est. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, surrogacy is generally considered impermissible as it leads to the mixing of lineage and contradicts the principle of clarity of descent. The child is attributed to the woman who gives birth rather than to the genetic mother. Therefore, both positive law and Islamic law place the surrogate mother as the party having a legal relationship with the child born through surrogacy.
Legal Certainty and the Enforceability of Marriage Agreements on Marital Property Zaharnika, R. Febrina Andarina
JURNAL AKTA Vol 13, No 1 (2026): March 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i1.48403

Abstract

A marriage agreement, or huwelijksche voorwaarden, is a legal instrument recognized under Article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and reinforced by the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This agreement serves to regulate the separation of assets between husband and wife while at the same time providing legal certainty for the parties involved. However, in practice, marriage agreements often raise legal issues, particularly regarding their consequences for joint property as well as individual property. This study aims to analyze the legal consequences of marriage agreements through a case study of Pekanbaru District Court Decision No. 68/PDT/G/2009/PN.PBR Jo No. 62/PDT.G/2015/PN.PBR, in connection with the principle of legal certainty. The research method applied is normative juridical, employing statutory, doctrinal, and case study approaches. The findings reveal that although marriage agreements are legally valid, their implementation continues to face challenges, especially in relation to the enforcement of legal certainty. This study emphasizes the necessity for harmonization of legal norms and consistency in judicial decisions in order to ensure that marriage agreements have binding legal force in protecting the interests of the parties.
Co-Authors Arifah, Zannuba Arnanda, Rivan Devanza, Rahmadillah Aisha ERLINA Erlina Erlina Idris, Zulherman Meilan Lestari, Meilan Nuraini, Putri Raihana Shanty