Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Kajian Ilmu Hukum Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Idris, Zulherman
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Chemistry Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
MELURUSKAN PENAFSIRAN TENTANG PANCASILA Hajri, Wira Atma; Idris, Zulherman; Riantono, Masriko
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 5 No. 2 (2019): (Oktober 2019)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/wedana.2019.vol5(2).4413

Abstract

Pancasila has a very strategic position in the life of the nation and state. Pancasila is not only as a source of all sources of law, but also as the basis of the state, state ideology, and philosophical basis of the state. Nevertheless, ironically the interpretation of Pancasila itself is even diverse. It simply depends on the holder of power. The purpose of this study is to find out the correct interpretation of Pancasila in Indonesia, especially the principle of the Almighty God who illuminates the other precepts. This research is a library research. Analysis was carried out qualitatively using a statutory approach, case approach, conceptual approach, and historical approach, political approach, and comparison approach. The results of this study are that there is a deviation from Pancasila when Pancasila is not interpreted correctly and does not want to be honest with the history of the formulation of Pancasila itself. Therefore it is not surprising when in practice, there are laws, understandings, actions or actions that are contrary to Pancasila.
RELEVANSI PENGECUALIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI Apriani, Desi; Idris, Zulherman
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i4.670

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualiakan pelaku usaha kecil yang berarti undang-undang tersebut tidak berlaku bagi usaha kecil. Di sisi lain, globalisasi ekonomi yang berdampak pada persaingan global ditandai oleh perdagangan bebas yang semakin tidak mengenal batas negara harus dihadapi oleh semua bangsa dan negara di dunia. Tulisan ini berangkat dari latar belakang tersebut untuk membahas relevansi pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dengan era globalisasi ekonomi yang menuntut kemampuan daya saing, bila ingin tetap eksis di tengah persaingan global tersebut. Kajian ini adalah kajian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menggambarkan bahwa Pengecualian pelaku usaha kecil dari undang-undang yang malarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru dapat menghambat kreativitas, menumbuhkan budaya anti persaingan dan perilaku  persaingan usaha tidak sehat, sehingga pada akhirnya melemahkan daya saing pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan globalisasi ekonomi.
Lembaga Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam Idris, Zulherman
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.805

Abstract

Terjadinya perdebatan Pro-Kontra terhadap eksistensi Lembaga Asuransi ini, diawali oleh teknis operasionalnya yang bertentangan dengan nilai islam, seperti adanya unsur untung-untungan, perjanjian yang dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tertentu serta pengumpulan dana oleh Lembaga Asuransi yang berupa perusahaan mengandung nilai riba. Mengingat kebutuhan akan lembaga ini sebagai lembaga yang dapat menopang serta membantu kerugian yang dialami oleh subjek hukum atas suatu peristiwa tertentu, maka memperlihatkan lembaga ini sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kesimpulan yang bisa diambil yakni dilihat dari eksistensi lembaga asuransi serta dikaitkan dengan tujuannya yaitu membantu serta menolong dari kesusahan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, maka justifikasi atas lembaga ini diakui sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan paradigma islam. Dalam perkembangnnya lembaga asuransi yang dijadikan alternatif dimana operasionalnya sesuai dengan syariat Islam adalah Asuransi Takaful. yaitu suatu asuransi, operasionalnya terdapat klarifikasi serta arahan terhadap investasi dana yang terkumpul kesektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, serta adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh setiap peserta atau tertanggung. Sehingga terlihat adanya penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan Masyarakat.
REVISI SANKSI DENDA ADMINISTRATIF MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : SUATU ANALISIS HUKUM Apriani, Desi; Idris, Zulherman; Kurniasih, Esy; Sinaga, Pandu
JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9045

Abstract

After the Job Creation Law, there have been substantive changes to Indonesia's business competition law,one of which is related to administrative sanctions in the form of fines. The change in the fine sanctionwas then followed up through a government regulation which actually caused confusion about themaximum fine limit and caused criticism from business economic observers of the law of competition, soit is necessary to conduct in-depth research from the aspect of legal analysis to get answers to theconfusion and offer a conceptual solution towards an effective business competition law. This research isa normative legal research with a legislative, conceptual, and philosophical approach. Based on theresults of the research, it can be explained that the philosophy of changing the administrative finesanction is in line with the philosophy of the Job Creation Law, namely maintaining investment interestsand the interests of labor. However, legally and based on data, the provision of a maximum fine of only50% of net profit or 10% of sales turnover during the occurrence of a violation is seen as not having adeterrent effect in order to prevent the occurrence of monopoly practices and unfair business competitionas one of the objectives of the law. The author suggests that a more in-depth study be carried out on theformulation of administrative fine sanctions in the context of the development of business competition lawin the future by paying more attention to the interests of many parties.
AKIBAT HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA Erlina, Erlina; Idris, Zulherman; Zaharnika, R. Febrina Andarina
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v1i2.239

Abstract

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan kebagian pendaftaran fidusia di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat Fidusia. Terbitnya sertifikat fidusia akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris serta tidak mendaftarkan kebagian pendaftaran fidusia. Dengan demikian berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan.
Analisis Penghapusan Sanksi Pidana Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Apriani, Desi; Idris, Zulherman; Hidayat, Nur; Rafly, Dwi Yusuf
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i4.1294

Abstract

Pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan fundamental terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satunya yaitu penghapusan sanksi pidana pokok pada Pasal 48 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 tentang pidana tambahan. Penghapusan tersebut cukup kontroversial dan mengakibatkan kerancuan ketentuan prosedur penegakan undangundang serta memunculkan problematika dalam pemahaman konsep ketentuan undang-undang. Penulis tertarik melakukan analisis secara mendalam sehingga terjawab secara filosofis, historis, dan berujung pada rekomendasi konsep yang ideal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, historis dan konseptual. Secara historis dan filosofis sejak awal pembahasan rancangan undang-undang telah terjadi perdebatan terkait sanksi pidana, sehingga sanksi pidana setelah undang-undang disahkan lebih ringan bahkan akhirnya berujung pada dihapusnya sanksi tersebut melalui undang-undang ciptakerja, yang selalu mengedepankan alasan investasi dan perkembangan ekonomi. Pro-kontra terkait penghapusan sanksi pidana tersebut dapat dikurangi dengan mengedepankan konsep perundang-undangan yang lebih konsisten dan jelas. Apabila sanksi pidana dihapus, harusnya pasal yang mengatur suatu perkara dapat menjadi perkara pidana juga dihapus. Bila tidak, akan berakibat pada rendahnya wibawa putusan KPPU. Untuk itu perlu upaya dalam memperkuat wibawa putusan KPPU dengan cara membuat aturan tentang integrasi antar lembaga terkait di bidang usaha, sehingga pelaksanaan putusan KPPU dapat dimonitor dangan menjadikannya sebagai syarat pengurusan adminstratif di lembaga terkait.
Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan Konsumen Pada Kasus Kepailitan Developer Perumahan Rachman, Miftahur; Santoso, Mulia Akbar; Idris, Zulherman; Hajar, Ragil Ibnu
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 4 No. 11 (2025): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, November 2025
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v4i11.4874

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sering sekali digunakan pihak developer perumahan terlebih bagi mereka yang tanah yang dijadikan untuk perumahan belum lunas dilakukan peralihan dari pemilik asli tanah kepada pihak developer perumahan. Namun potensi masalah akan muncul mengenai adanya ancaman kepailitan yang dialami oleh pihak developer, mengingat bisnis perumahan merupakan salah satu bisnis yang memberikan keuntungan yang tinggi namun juga diiringi dengan resiko yang tinggi pula. Ketika devoleper perumahan mengalami proses kepailitan, maka akan berdampak kepada konsumen perumahan yang sudah terlanjur menjadi bagian dari proyek developer tersebut, terlebih banyak para konsumen ini hanya mendapatkan PPJB dari developer meskipun lunas dibayar dalam proses pembelian rumah dan tanah, maka penting melihat aspek perlindungan hukum pada permasalah ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan data sekunder. Hasil pembahasan yang didapat peneliti antara lain, pertama, kedudukan hukum PPJB dalam sistem hukum perdata Indonesia masih bersifat ambigu karena secara formil hanya dianggap sebagai perjanjian pendahuluan (voorovereenkomst) yang tidak mengalihkan hak milik, namun dalam praktik memiliki peran penting sebagai dasar transaksi properti. Walaupun sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, PPJB kerap menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara developer dan konsumen, terlebih dalam pembagian budel pailit developer perumahan. Kedua, meskipun Mahkamah Agung melalui yurisprudensi terbaru mulai melindungi pembeli beritikad baik dengan mengeluarkan rumah dari boedel pailit, sifat yurisprudensi yang kasuistik belum menjamin kepastian hukum menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang menegaskan hak konsumen atas rumah yang dibayar lunas agar perlindungan hukum lebih kuat dan kepastian hukum benar-benar terwujud.
Co-Authors DESI APRIANI, DESI Erlina Erlina Hajar, Ragil Ibnu Kurniasih, Esy Mulia Akbar Santoso Nur Hidayat Rachman, Miftahur Rafly, Dwi Yusuf Riantono, Masriko Sinaga, Pandu Wira Atma Hajri, Wira Atma Zaharnika, R. Febrina Andarina