Articles
<![CDATA[MELURUSKAN PENAFSIRAN TENTANG PANCASILA ]]>
<![CDATA[Hajri, Wira Atma]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Riantono, Masriko]]>
<![CDATA[ WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 5 No. 2 (2019): (Oktober 2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR PRESS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/wedana.2019.vol5(2).4413
<![CDATA[Pancasila has a very strategic position in the life of the nation and state. Pancasila is not only as a source of all sources of law, but also as the basis of the state, state ideology, and philosophical basis of the state. Nevertheless, ironically the interpretation of Pancasila itself is even diverse. It simply depends on the holder of power. The purpose of this study is to find out the correct interpretation of Pancasila in Indonesia, especially the principle of the Almighty God who illuminates the other precepts. This research is a library research. Analysis was carried out qualitatively using a statutory approach, case approach, conceptual approach, and historical approach, political approach, and comparison approach. The results of this study are that there is a deviation from Pancasila when Pancasila is not interpreted correctly and does not want to be honest with the history of the formulation of Pancasila itself. Therefore it is not surprising when in practice, there are laws, understandings, actions or actions that are contrary to Pancasila.]]>
<![CDATA[RELEVANSI PENGECUALIAN TERHADAP PELAKU USAHA KECIL MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI EKONOMI ]]>
<![CDATA[Apriani, Desi]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54629/jli.v17i4.670
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengecualiakan pelaku usaha kecil yang berarti undang-undang tersebut tidak berlaku bagi usaha kecil. Di sisi lain, globalisasi ekonomi yang berdampak pada persaingan global ditandai oleh perdagangan bebas yang semakin tidak mengenal batas negara harus dihadapi oleh semua bangsa dan negara di dunia. Tulisan ini berangkat dari latar belakang tersebut untuk membahas relevansi pengecualian pelaku usaha kecil menurut hukum persaingan usaha di Indonesia dengan era globalisasi ekonomi yang menuntut kemampuan daya saing, bila ingin tetap eksis di tengah persaingan global tersebut. Kajian ini adalah kajian normatif dengan analisis deskriptif. Hasil kajian menggambarkan bahwa Pengecualian pelaku usaha kecil dari undang-undang yang malarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat justru dapat menghambat kreativitas, menumbuhkan budaya anti persaingan dan perilaku persaingan usaha tidak sehat, sehingga pada akhirnya melemahkan daya saing pelaku usaha kecil. Oleh sebab itu pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan globalisasi ekonomi.]]>
<![CDATA[Lembaga Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>
<![CDATA[ Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lumbung Pare Cendekia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.60126/sainmikum.v2i1.805
<![CDATA[Terjadinya perdebatan Pro-Kontra terhadap eksistensi Lembaga Asuransi ini, diawali oleh teknis operasionalnya yang bertentangan dengan nilai islam, seperti adanya unsur untung-untungan, perjanjian yang dikaitkan dengan peristiwa yang tidak tertentu serta pengumpulan dana oleh Lembaga Asuransi yang berupa perusahaan mengandung nilai riba. Mengingat kebutuhan akan lembaga ini sebagai lembaga yang dapat menopang serta membantu kerugian yang dialami oleh subjek hukum atas suatu peristiwa tertentu, maka memperlihatkan lembaga ini sangat dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Kesimpulan yang bisa diambil yakni dilihat dari eksistensi lembaga asuransi serta dikaitkan dengan tujuannya yaitu membantu serta menolong dari kesusahan akibat kerugian yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut, maka justifikasi atas lembaga ini diakui sepanjang memenuhi syarat sesuai dengan paradigma islam. Dalam perkembangnnya lembaga asuransi yang dijadikan alternatif dimana operasionalnya sesuai dengan syariat Islam adalah Asuransi Takaful. yaitu suatu asuransi, operasionalnya terdapat klarifikasi serta arahan terhadap investasi dana yang terkumpul kesektor-sektor investasi yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam, serta adanya porsi bagi hasil yang dapat diterima oleh setiap peserta atau tertanggung. Sehingga terlihat adanya penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerjasama dan perlindungan dalam kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan Masyarakat.]]>
<![CDATA[REVISI SANKSI DENDA ADMINISTRATIF MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA : SUATU ANALISIS HUKUM ]]>
<![CDATA[Apriani, Desi]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Kurniasih, Esy]]>;
<![CDATA[Sinaga, Pandu]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 10 No 2 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v10i2.9045
<![CDATA[After the Job Creation Law, there have been substantive changes to Indonesia's business competition law,one of which is related to administrative sanctions in the form of fines. The change in the fine sanctionwas then followed up through a government regulation which actually caused confusion about themaximum fine limit and caused criticism from business economic observers of the law of competition, soit is necessary to conduct in-depth research from the aspect of legal analysis to get answers to theconfusion and offer a conceptual solution towards an effective business competition law. This research isa normative legal research with a legislative, conceptual, and philosophical approach. Based on theresults of the research, it can be explained that the philosophy of changing the administrative finesanction is in line with the philosophy of the Job Creation Law, namely maintaining investment interestsand the interests of labor. However, legally and based on data, the provision of a maximum fine of only50% of net profit or 10% of sales turnover during the occurrence of a violation is seen as not having adeterrent effect in order to prevent the occurrence of monopoly practices and unfair business competitionas one of the objectives of the law. The author suggests that a more in-depth study be carried out on theformulation of administrative fine sanctions in the context of the development of business competition lawin the future by paying more attention to the interests of many parties.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PERJANJIAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Zaharnika, R. Febrina Andarina]]>
<![CDATA[ Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Kajian Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Pendidikan Islam Almatani ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55583/jkih.v1i2.239
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, menyatakan bahwa setiap pembebanan objek jaminan dengan fidusia dilakukan dengan sebuah Akta Notaris, setelah itu akta tersebut didaftarkan kebagian pendaftaran fidusia di kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan sertifikat Fidusia. Terbitnya sertifikat fidusia akan mendapat hak-hak kebendaan bagi penerima fidusia dalam hal ini perusahaan pembiayaan, sehingga penerima fidusia akan diuntungkan dengan mendapatkan hak-hak kebendaan, seperti kemutlakan dalam kepemilikan objek jaminan, hak untuk mengikuti kemanapun benda berada serta didahulukan pemenuhan piutangnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dalam pembiayaan konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pembiayaan Konsumen yang tidak disertai dengan perjanjian fidusia dalam bentuk Akta Notaris serta tidak mendaftarkan kebagian pendaftaran fidusia. Dengan demikian berakibat tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya bagi pihak perusahaan pembiayaan dalam bentuk penguasaan objek jaminan.]]>
<![CDATA[Ketentuan Sanksi Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Ditelaah Dari Aspek Law is a Tool of Social Engineering ]]>
<![CDATA[apriani, desi]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Nasir, M]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR LAW REVIEW ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).24394
<![CDATA[After the job creation law, the provisions for sanctions for violations of the law on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have changed significantly. Criminal sanctions are abolished, and administrative fines are changed to a maximum of 50 percent of net profits or 10 percent of total sales during the period of the violation. This change has attracted the attention of researchers who study from various aspects, including from the accounting aspect. In law, there is one of the famous theories, namely Law is a Tool of Social Engineering, which means that law is a tool for social engineering (changing society for the better). Based on that, the author sees that this study is important to be carried out so that the researcher will produce ideal conclusions and recommendations for future business competition law reform. This research is a normative legal research with a legislative, and theoretical approach. The results of the study show that sanctions according to the business competition law after the job creation law do not support the functioning of the business competition law to achieve positive changes among business actors according to the purpose of the law to prevent the occurrence of monopoly practices and unfair business competition. The author suggests that the provisions of the sanctions be reviewed and reviewed in the future reform of the business competition law so that the business competition law is able to form behavior and culture that prioritizes healthy business competition by prioritizing creation and innovation.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PENGAKUAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT TERHADAP HAK TANAH ULAYAT ]]>
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Sari, Yuliana Indah]]>;
<![CDATA[Butar Butar, Mayra Azzura]]>
<![CDATA[ ANDREW Law Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Desember 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[ANDREW Law Center ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61876/alj.v4i2.125
<![CDATA[Masyarakat Hukum Adat (MHA) dengan berbagai eksistensinya serta pengakuan hak atas tanah ulayat telah memberikan pandangan serius dalam berbagai kajian para pakar dan pengaturan Perundang-undangan. Namun pemasalahan terus bergulir, ditengah adanya pengakuan dan penghormatan Konstitusi, Pasal 18 B ayat(1) UUD Tahun 1945 atas Masyarakat Hukum Adat. Tujuan penelitian agar pemerintah perlu segera mengeluarkan kebijakan yang implementatif terhadap pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat atas hak ulayat. Metode penelitian ini penelitian normatif, menggunakan metode library. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum atas penentuan status ulayat masyarakat hukum adat tersebar dalam banyak peraturan perundang-undangan, penegakkan dan perlindungan masyarakat hukum adat terhadap hak ulayat sering menimbulkan permasalahan disebabkan oleh perubahan sistem pemerintahan yang meliputi wilayah masyarakat hukum adat dengan mengenal konsep hak menguasai Negara, sebagaimana terlihat dalam hukum pertanahan, hukum kehutanan dan pengaturan atas pengelolaan sumber daya alam lainnya.]]>
<![CDATA[Pembangunan Hukum Ekonomi di Indonesia (Dalam Perspektif Alih Teknologi ) ]]>
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Apriani, Desi]]>; Rachman, Miftahur;
<![CDATA[Erlina, Erlina]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 3 No. 2 (2019): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(2).16288
<![CDATA[The existence of foreign capital which can be called the owner of the technology is very much needed. However, this great need and hope is not accompanied by a perfect clear legal basis, in fact specifically regarding technology transfer it is only contained and part of the law on foreign capital investment and patent provisions, whereas in reality the legal actions that occur cannot only be accommodated by the provisions foreign investment law and patents only, but also other aspects. This research is normative legal research which examines primary legal materials and other secondary data. From the results of the study, it was concluded that there are no specific regulations for technology transfer in Indonesia. In practice, it is only accommodated by licensing provisions, articles 9-13 of the Foreign Investment Law, and the Patent Law. Even these regulations are not yet representative and comprehensive so they cannot accommodate problems that arise in rapidly developing business practices. In connection with technology transfer regulations that do not yet have a specific code of conduct, this deficiency needs to be addressed relatively quickly so that there is certainty and legal protection for the parties involved in it, because so far the existing regulations have not been able to comprehensively accommodate legal problems. which arises mainly in relation to technology transfer which occurs through direct investment in the form of capital goods, except through licensing of technology.]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya): Bantuan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Sejarah dan Perkembangannya) ]]>
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>; Rachman, Miftahur;
<![CDATA[Hajri, Wira Atma]]>;
<![CDATA[Erlina]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 6 No. 1 (2022): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2022.vol6(1).16348
<![CDATA[The topic of Legal Aid Institutions is an important topic to discuss, because all of this is closely related to law enforcement and the expected goals of the law. This means that in the existing legal phenomenon, it turns out that law enforcement often results in injustice, so it is like an anecdote which states that “law enforcement is blunt upwards and sharp downwards". In fact, we often hear that law enforcement is always related to “will and power”, especially when it comes into contact with small and poor groups.]]>
<![CDATA[Ketentuan Sanksi Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Ditelaah Dari Aspek Law is a Tool of Social Engineering ]]>
<![CDATA[apriani, desi]]>;
<![CDATA[Idris, Zulherman]]>;
<![CDATA[Nasir, M]]>
<![CDATA[ UIR Law Review Vol. 9 No. 1 (2025): UIR Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[UIR Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25299/uirlrev.2025.vol9(1).24394
<![CDATA[After the job creation law, the provisions for sanctions for violations of the law on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition have changed significantly. Criminal sanctions are abolished, and administrative fines are changed to a maximum of 50 percent of net profits or 10 percent of total sales during the period of the violation. This change has attracted the attention of researchers who study from various aspects, including from the accounting aspect. In law, there is one of the famous theories, namely Law is a Tool of Social Engineering, which means that law is a tool for social engineering (changing society for the better). Based on that, the author sees that this study is important to be carried out so that the researcher will produce ideal conclusions and recommendations for future business competition law reform. This research is a normative legal research with a legislative, and theoretical approach. The results of the study show that sanctions according to the business competition law after the job creation law do not support the functioning of the business competition law to achieve positive changes among business actors according to the purpose of the law to prevent the occurrence of monopoly practices and unfair business competition. The author suggests that the provisions of the sanctions be reviewed and reviewed in the future reform of the business competition law so that the business competition law is able to form behavior and culture that prioritizes healthy business competition by prioritizing creation and innovation.]]>
