Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Inconcreto
Winkar Setya, Kartika
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Business Judgment Rule in the Amendment of the State-Owned Enterprises Law Habibie, Muhammad Mirza; Catur Rini, Yuliani; Winkar Setya, Kartika; Sukirno
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Hukum In Concreto Volume 4 Nomor 2 2025
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v4i2.1904

Abstract

The third amendment to the BUMN Law marks a new paradigm in BUMN management, adopting the Business Judgment Rule (BJR) doctrine. The material of the amendment is that BUMN directors cannot be held legally responsible for losses that occur if it is proven that the loss was not caused by error or negligence, decisions were taken in good faith and caution, there was no conflict of interest, and preventive measures were taken to prevent or stop losses. This BJR changes the pattern of directors' accountability, BUMN losses are no longer considered state financial losses so that they are not included in the realm of corruption based on the Corruption Law, this study uses a normative legal method through a doctrinal and conceptual approach, and uses secondary data. The analysis used uses the deductive method. With the amendment to the Law, it provides guidance for directors to be more careful in carrying out BUMN business processes. Providing certainty to corporate directors professionally without being overshadowed by fear of criminalization.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Nihayati Inayah, Wafa; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 1 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah Inayah, Wafa Nihayati; Winkar Setya, Kartika; Suwarno, Ernawati; Dahlia, Dea; Syamkirana Putra, Ade M
Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 16 No. 2 (2025): Surya Kencana Satu
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penilitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganilis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai Manifestasi Kemandirian Daerah. Pendapatn Asli Daerah (PAD) ini dapat menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan Pemerintahan Daerah. Metode penelitian yang digunakan, adalah peneliatian yuridis normative, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sehingga kemampuan fiskal nantinya untuk melaksanakan pembangunan di daerah berjalan secara efektif, efisien dan merata serta optimal. Namun ada beberapa langkah- langkah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya Ekstensifikasi Pendapatan; Intensifikasi Pendapatan; Penguatan Kelembagaan.
Co-Authors Catur Rini, Yuliani Dea Dahlia Inayah, Wafa Nihayati Muhammad Mirza Habibie Nihayati Inayah, Wafa SUKIRNO Suwarno, Ernawati Syamkirana Putra, Ade M