Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pertanggungjawaban Pidana Direktur Atas Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Sujono, Salsabilla; Iryani, Dewi; Rae, Gradios Nyoman Tio
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4423

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Strategi deskriptif analitis digunakan untuk melaksanakan spesifikasi penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan kejadian-kejadian aktual, baik yang terjadi di masa sekarang maupun di masa lampau. Dari perspektif teori regulasi, UUPPLH mencerminkan penerapan pendekatan regulasi responsif yang mengombinasikan mekanisme perintah-dan-kendali dengan instrumen berbasis insentif, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan kapasitas institusional dan kegagalan koordinasi antar-lembaga. Landasan hukum yang menyeluruh, efektivitasnya masih terhambat oleh kelemahan sistemik dalam infrastruktur penegakan hukum serta resistensi budaya terhadap kepatuhan lingkungan di kalangan sektor korporasi. Dalam konteks ini, UUPPLH menegaskan pentingnya seluruh pemangku kepentingan, termasuk direksi perusahaan, untuk menunjukkan kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan lingkungan melalui ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan praktik terbaik dalam manajemen lingkungan. Analisis komparatif antara UUPPLH dengan pendahulunya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menunjukkan adanya evolusi transformatif dalam ketentuan hukum pidana yang mencerminkan komitmen legislatif untuk memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan.
Legal Protection of Health Workers on the Installation of Mechanical Ventilation of Covid-19 Patients in Hospitals Suwito, Suwito; Setiawan, Puguh Aji Hari; Rae, Gradios Nyoman Tio
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 05 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i05.1121

Abstract

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) is a disease that causes an epidemic with a high number of deaths and morbidity in Indonesia. Covid-19 sufferers often experience respiratory failure, so they need to receive mechanical ventilation assistance. This research aims to find out the rules for legal protection for health workers in the act of installing mechanical ventilation for Covid-19 patients in hospitals and to find out the implementation of legal protection. This type of research is normative juridical based on a legal approach. Data collection is based on literature study, taken from legislation, research results and literature books. The results of the research found that the provision of health services was carried out responsibly, safely, of good quality and evenly and non-discriminatory. The position faced by medical personnel or health workers is sometimes problematic because installing mechanical ventilators for Covid-19 patients from a criminal law perspective is a mistake if it is done outside of their authority, even though the medical personnel or health workers are dealing with the function and task of carrying out actions. for patient safety which is of course tied to the Hippocratic Oath as an ethical and moral basis. The suggestion in this research is that the government must provide legal protection to medical personnel whose rights are not fulfilled by policy organizers, even though their obligations have been fulfilled by health personnel.