Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN ANGGARAN MAHASISWA PERANTAUAN: STUDI KASUS MAHASISWA UIN SUNAN GUNUNG DJATI Dini Hanifah; Marsha Nur Fauziah
Gunung Djati Conference Series Vol. 56 (2025): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan anggaran mahasiswa perantauan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan pendekatan kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan kajian literatur, penelitian ini mengeksplorasi faktor internal seperti literasi keuangan dan pengendalian diri, serta faktor eksternal berupa pengaruh lingkungan sosial dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan literasi keuangan yang baik dan pengendalian diri yang kuat cenderung lebih efektif dalam mengelola anggaran, sementara tekanan sosial dan pengaruh media sosial dapat menyebabkan pengeluaran tidak terencana. Strategi pengelolaan keuangan yang efektif meliputi pencatatan pengeluaran secara rutin, pemisahan dana untuk kebutuhan harian dan tabungan, memasak sendiri, serta menyiapkan dana darurat. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakkonsistenan pencatatan dan pengendalian pengeluaran impulsif. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara literasi keuangan, disiplin diri, dan kesadaran terhadap pengaruh sosial untuk menjaga kestabilan keuangan mahasiswa selama masa studi.
PEMAHAMAN KONSEPTUAL PEGADAIAN SYARIAH (RAHN) DALAM PERSPEKTIF FIQH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Marsha Nur Fauziah; Muhammad Arif Desfian; Rasikh Khiyar Rabbany; Iwan Setiawan; Nema Widiantini
Gunung Djati Conference Series Vol. 56 (2025): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pegadaian Syariah merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum islam, khususnya dalam konsep Rahn (gadai). Dalam fiqih, Rahn diartikan sebagai penahanan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas utang yang diberikan oleh pemberi pinjaman tanpa menerapkan riba atau bunga. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam transaksi muamalah. Pegadaian Syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembiayaan yang cepat dan praktis, namun juga menegakkan nilai-nilai tolong menolong dan kejujuran sesuai syariat islam. Dalam pelaksanaannya, pegadaian syariah menggunakan akad Rahn sebagai dasar hukum, serta akad ijarah untuk pengelolaan barang jaminan, seperti biaya penyimpanan. Keberadaan Pegadaian Syariah di Indonesia menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim yang ingin menghindari praktik konvensional yang mengandung bunga. Penelitian ini mengkaji aspek hukum, prinsip, dan mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah berdasarkan literatur fiqih dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi dan manfaaatnya dalam konteks ekonomi syariah.
Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Pendapatan Nasional, Daya Beli, dan Stabilitas Ekonomi Dewi, Rika Puspa; Najwa; Fauziah, Marsha Nur; Dzikrayah, Fithri; Ahmad, Sulthon
Islamic Economics and Business Review Vol 4 No 1 (2025): IESBIR, June 2025
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59580/iesbir.v4i1.10024

Abstract

Abstract Value Added Tax (VAT) is the main instrument in increasing state revenue in Indonesia. The policy of increasing the VAT rate from 11% to 12%, as stipulated in the Harmonization of Tax Regulations Act, aims to strengthen state revenue, reduce dependence on foreign debt, and adjust the rate to international standards. However, this VAT rate increase policy raises concerns for the public that it may affect people's purchasing power, inflation, and economic stability, which in turn affects national income both directly and indirectly. This study aims to analyze the impact of the policy on national income, people's purchasing power, and economic stability. The approach used is the literature study method, by reviewing literature related to VAT and relevant economic factors. The results of the analysis show that although an increase in the VAT rate can increase state revenue, it has the potential to reduce people's purchasing power and trigger inflation, especially in an unstable global situation. In the context of Islamic economics, the application of the ihtisab principle is important to ensure that this policy is implemented fairly and does not burden the community. Keywords: VAT Increase; National Income; Economic Stability; Ihtisab   Abstrak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan penerimaan negara di Indonesia. Kebijakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12%, yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, bertujuan untuk memperkuat penerimaan negara, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, dan menyesuaikan tarif dengan standar internasional. Namun, kebijakan kenaikan tarif PPN ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang memungkinkan akan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, inflasi, dan stabilitas ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap pendapatan nasional, daya beli masyarakat, dan stabilitas ekonomi. Pendekatan yang digunakan adalah metode studi pustaka, dengan menelaah literatur terkait PPN dan faktor ekonomi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara, namun berpotensi menurunkan daya beli masyarakat dan memicu inflasi, terutama dalam situasi global yang tidak stabil. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan prinsip ihtisab menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan secara adil dan tidak memberatkan masyarakat. Kata kunci: Kenaikan PPN; Pendapatan Nasional; Stabilitas Ekonomi; Ihtisab