Garuda - Garba Rujukan Digital

Legal dualism of priority rights for tax debts by the state when taxpayers go bankrupt Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Mhd Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 5 (2025): May 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i5.573

The existence of dual regulations governing the State's preferential right to tax debt repayment presents a distinct issue in resolving matters related to taxpayers who have been declared bankrupt by the court. The two domains of public law and civil law both regulate the privilege of priority in the repayment of debts by the debtor. Therefore, an in-depth analysis is necessary to address the issue of tax debt repayment when a taxpayer has been declared bankrupt. The objective of this study is to analyze and seek answers regarding the position of the state as a creditor in the repayment of tax debts, as well as to provide an analysis of the regulation concerning the State’s preferential right over tax debts. The research method used is a qualitative normative approach, utilizing secondary data and descriptive-analytical techniques for data analysis. The results of this study indicate that the state holds a higher position than other types of creditors as regulated in the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law (BSDPO Law), and therefore must be given priority. However, the two sets of regulations remain unreconciled in terms of harmonizing the position of creditors in fulfilling tax debt obligations. Moreover, the regulation regarding the repayment of tax debts mandates that such debts must be settled before the repayment of other types of debts owed by the debtor.

AL-HAJR SEBAGAI DASAR HUKUM SITA JAMINAN MENURUT HUKUM ISLAM Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam praktik sehari-hari diantara manusia seringkali menimbulkan hubungan hukum didalamnya. Dimana dalam setiap hubungan hukum tersebut tidak selalu terjadi hubungan yang baik, terkadang muncul penyelewengan, pelanggaran, dan ingkar janji dalam hubungan hukum tersebut. Salah satu cara untuk menuntut haknya kembali karena pelanggaran itu, maka Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan aturan dan akomodasi untuk pihak-pihak tersebut menuntut melalui pengadilan. Dalam hal melindungi apa yang dituntt oleh penggugat dalam pengadilan, terdapat satu intrumen untuk melindungi hak-hak dari penggugat yaitu siat jaminan. Namun Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai sita jaminan tersebut, sehingga perlu dilihatlah konsep apa yang berkaitan dengan sita jaminan dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan pusata dan bahan sekunde belaka. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa al-hajr yang merupakan mencegah pengelolaan harta terhadap orang orang yang dilarang mengelola hartanya telah memilki pengaturan tertentu dan didalannya juga berkaitan dengan penyitaan. Berdasarkan hal itu ditemukan kesimpulan bahwa al-hajr karena memiliki kemiripan dan merupakan dasar pelaksanaan penyitaan dalam hukum Islam dapat menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sita jaminan jika ditinjau dari Hukum Islam.

ANALISIS HUKUM GREEN BANKING (SUSTAINABLE FINANCE) BERDASARKAN POJK NOMOR 51/POJK.03/2017 PADA BANK BRI SYARIAH Mbunai, La Ode; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerapan konsep Green banking (Sustainable Finance) berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik pada BRI Syariah. Green banking (Sustainable Finance) merupakan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mitigasi risiko pada aspek risiko sosial dan lingkungan hidup dari aktivitas perbankan yang dijalani oleh Bank. Salah satunya adalah penyaluran pembiayaannya BRI Syariah KC Madiun yang telah melaksanakan konsep Green banking (Sustainable Finance) dalam bentuk penyaluran pembiayaan yang mengutamakan upaya pelestarian pengelolaan lingkungan hidup yang dalam pemberian pembiayaan kepada calon debitur maupun debitur selalu mengacu pada dokumen lingkungan. Di Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan WWF turut serta menggandeng 8 (delapan) bank dalam implementasi integrasi lingkungan, sosial dan tata kelola salah satunya yakni BRI Syariah. Konsep green banking sangat erat kaitannya dengan istilah green financing, namun green banking tidak hanya berkutat pada pembiayaan saja tapi juga dalam hal program-program lainnya yang berwawasan lingkungan.

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI ASN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK PADA BIDANG KESEHATAN DI INDONESIA Putri, Zahra Malinda; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji pengaruh pelayanan publik di Indonesia yang diberikan oleh birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bidang kesehatan setelah terjadinya reformasi birokrasi pasca masa Orde Baru. Metofe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis-normatif dengan data kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa setelah terjadinya reformasi birokrasi setelah dikeluarkannya Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pelayanan Publik belum dapat menjamin perbaikan pelayanan publik yang diberikan, masyarakat masih merasakan ketidaknyamanan atas pelayanan publikk yang kurang optimal yang diberikan oleh birokrasi atau ASN..

ANALISIS HUKUM PENGGUNAAN ILMU FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1056 K/PID/2012/PN. KDI) Mbunai, La Ode; Rahmadani, Fitrah; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji untuk mengetahui bahwa tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP pada Putusan Perkara Nomor: 1056 K/PID/2012/PN.KDI. Merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan dan menghilangkan hak orang lain sehingga memerlukan penanganan hukum yang baik dalam proses pembuktianya, kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya, kasus pemalsuan surat diperlukan suatu pembuktian secara cepat. Salah satunya yaitu melalui pembuktian menggunakan barang bukti surat dan melalui pemeriksaan oleh ahli bidang Forensik Kriminalistik yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan pemeriksaan barang bukti guna memperoleh kebenaran materil dalam proses pengungkapan kasus tindak Pidana. Dalam penggunaan Ilmu Forensik sangat berpengaruh dalam proses pembuktian serta mempermudah penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum dan penegakan hukum di Bangsa Indonesia ini.

STUDI KOMPARASI ANJAK PIUTANG DALAM FATWA DSN-MUI DAN AKAD HIWALAH DALAM SURAT EDARAN BANK INDONESIA SERTA PENERAPANNYA DALAM PERBANKAN SYARIAH Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Putri, Zahra Malinda; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 1 No. 01 (2024): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk membahas perbandingan hiwalah dan anjak piutang/take over dan penerapannya pada perbankan syariah. Kajian in merupakan kajian kepustakaan. Hasil kajian ditemukan Konsep anjak piutang dirumuskan sejak awal dengan berbagai pertimbangan keuntungan untuk bank dan menjadi salah satu produk yang ditawarkan kepada nasabah. Dikemudiannya pada saat bank syariah ingin menjalankan program yang sama dituntut untuk menyesuaikan dengan ketentuan syariat dengan tanpa mengubah konsep anjak piutang yang telah ada. Kondisi ini berakibat kepada adanya sedikit artikulasi yang kadang keluar dari subtansi jenis-jenis akad yang ditawarkan syariat. Ini terlihat dari MUI yang mencoba menjabarkan anjak piutang dalam bentuk akad wakalah bil ujrah dan Bank Indonesia melalui dewan perbankan syariah mengartikan anjak piutang sebagai akad hiwalah. Keduanya dengan nama yang berbeda pada intinya mengingi nkan agar pelaksaan peralihan hutang yang dijalankan oleh perbankan harus sesuai dengan tuntanan syariat.

ANALISIS PANDANGAN ETIKA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSTITUSI DENGAN KONSEP KAWIN KONTRAK Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Putri, Zahra Malinda; Mbunai, La Ode
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Maraknya praktik prostitusi dengan metode kawin kontrka menjadi diperlukannya pandangan khusu dari sisi etika dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penejlasan berkaitan pandangan etika dan hukum Islam terhadap pelaksanaan prostitusi dengan cara atau metode kawin kontrak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang m=berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Prostitusi dengan konsep kawin kontrak merupakan perbuatan yang melanggar etika yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu hukum Islam juga memandang bahwa Kawin Kontrak adalah haram sehingga pihak yang melakukan kawin kontrak sama dengan melakukan perbuatan zinah dan prostitusi yang terselubung karena di dalamnya terdapat jangka waktu pernikahan, hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak selama kawin kontrak berlangsung.

REKONSTRUKSI PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA MENURUT PASAL 33 AYAT (3) UUD 1945 Bahari, Syaiful; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Mbunai, La Ode; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Hak Menguasai Negara (HMN) adalah hak konstitusional yang diberikan kepada negara dalam menguasai sumber daya agraria. HMN tersebut tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan selanjutnya diturunkan dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). HMN dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, tidak dimaknai sebagaimana konsep penguasaan tanah di masa kolonial yang dikenal dengan domein verklaring. Namun, penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, harus dimaknai secara luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber agraria yang ditujukan untuk kemakmuran bersama. Meskipun Indonesia sudah merdeka dan memiliki hukum agraria nasional yang baru, namun asas-asas hukum agraria kolonial Belanda yang tercantum dalam Agrarische Wet S.1870 masih melekat dan mempengaruhi pembentukan hukum pertanahan nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengembalikan pemaknaan HMN yang sebenarnya menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari kajian ini diperoleh temuan bahwa HMN adalah salah satu asas hukum publik yang digunakan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, HMN yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bukan dalam pemaknaan asas domein verklaring.

ANALISIS YURIDIS VONIS HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANAKORUPSI (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI joNomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.) Elawati, Tuti; Putri, Zahra Malinda; Bahari, Syaiful; Suparman, Yusup; Pramono, Budi
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi elemen krusial dalam mewujudkan keadilan dan akuntabilitas publik. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi civil law, hakim memiliki kewenangan luas dalam menjatuhkan vonis berdasarkan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan yudisial dalam menjatuhkan vonis terhadap terdakwa kasus korupsi berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 1/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI jo Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst., serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan hakim dan mekanisme pengawasan yang tersedia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan teori kewenangan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menggunakan kewenangannya secara mandiri dengan memperhatikan unsur formil dan materil, namun terdapat celah penilaian subjektif yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan kontrol publik masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang yudisial. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem pengawasan dan penyusunan pedoman pemidanaan yang terstruktur guna menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan integritas dalam putusan hakim atas perkara korupsi.

PENERAPAN TEORI KEMANFAATAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIFDALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Sinaga, Muhammad Mahendra Maskhur; Sinaga, Muhammad Panca Prana Mustaqim; Putri, Zahra Malinda
JUSTLAW : Journal Science and Theory of law Vol. 2 No. 01 (2025): JUSTLAW : Journal Science and Theory of Law
Publisher : Universitas Sains Indonesia Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dan memiliki hasil yang diharapkan lebih mudah dan damai yaitu Arbitrase masih jarang dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan indutrial. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan hukum dan memberikan penjelasan berkaitan penerapan teori kemanfaatan untuk mendukung penggunaan arbitrasi sebegai alternatif penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase dibatasi hanya terhadap 2 (dua) perselisihan dari 4 (empat) perselisihan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga penerapan teori kemanfaatan dalam arbiterasi kurang maksimal karena Prinsip dari Utilitarianisme yaitu manusia dapat menciptakan kebahagiaan dengan maksud mengurangi penderitaan dengan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Hal ini dapat terlihat dengan kurangnya kewanangan arbitrase dalam menyelesaikan jenis perselisihan, biaya selama proses penyelesaian melalui arbitrase ditanggung oleh para pihak, dan putusan arbitrase yang tidak dapat menjadi yurisprudensi di masa yang akan datang dalam menyelesaikan jenis perselisihan yang sama.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search