<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengkaji pola integrasi kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menitikberatkan pada praktik Tudang Sipulung dan sistem nilai Siri’ na Pacce. Kedua unsur tersebut diposisikan sebagai landasan budaya dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan bersama. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan melibatkan 25 informan yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif terbatas, serta analisis dokumen kebijakan desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tudang Sipulung berperan sebagai ruang deliberasi yang menjembatani nilai-nilai adat dengan mekanisme pemerintahan formal, sekaligus meningkatkan ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Nilai Siri’ na Pacce berfungsi sebagai pedoman etis yang menekankan martabat, empati, dan tanggung jawab sosial, sehingga mendorong aparatur desa menjalankan tugas secara berintegritas sesuai norma adat dan hukum formal. Integrasi tersebut menghadapi tantangan berupa potensi konflik kewenangan akibat adanya legitimasi kultural dan legal-formal yang berjalan bersamaan. Praktik Tudang Sipulung umumnya dimanfaatkan sebagai tahapan awal sebelum Musyawarah Desa formal, meskipun tingkat partisipasi aktif masyarakat masih terbatas. Selain itu, efektivitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh kemampuan elit lokal dalam mengelola perbedaan kepentingan. Temuan lain menunjukkan rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai adat, meskipun mereka lebih melek teknologi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penerapan model institutional bricolage untuk memperkuat integrasi kearifan lokal dan pemerintahan formal secara berkelanjutan. The Role of Local Wisdom in Village Public Policy Governance: A Phenomenological Study in Moncongloe Village This study examines the integration of local wisdom into village governance by focusing on the practices of Tudang Sipulung and the value system of Siri’ na Pacce. Both concepts function as cultural foundations for deliberation and collective decision-making processes. A descriptive qualitative approach was employed, involving 25 informants selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, limited participatory observation, and analysis of village policy documents.The findings indicate that Tudang Sipulung serves as a deliberative forum that bridges local cultural values with formal governance mechanisms, while also expanding opportunities for community members to express collective aspirations. Meanwhile, Siri’ na Pacce operates as an ethical framework that emphasizes personal dignity, empathy, and collective responsibility, encouraging village leaders to perform their duties with high integrity in accordance with customary norms and formal legal standards. However, the integration process faces several challenges, particularly tensions arising from dual legitimacy cultural and legal-formal which may lead to authority conflicts. In practice, Tudang Sipulung is often positioned as a preliminary stage prior to the formal Village Assembly to build initial consensus, although levels of active community participation remain uneven. Governance effectiveness is also influenced by the capacity of local elites to mediate diverse interests. Additionally, the study reveals that younger generations, despite higher digital literacy, demonstrate lower understanding of traditional values. Based on these findings, the study recommends the adoption of an institutional bricolage model to strengthen the sustainable integration of local wisdom within formal village governance systems.]]>
