Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Bagas Prithajaya Putra
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Clause Dalam Kontrak Bisnis- Analisis Yuridis Efektivitas Alternative Dispute Resolution (Adr) Di Indonesia. Rahmat Rizziawan; Habib Dwi Putra; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis di Indonesia memunculkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan berkeadilan. Multi-Tiered Dispute Resolution Clause (MTDRC) atau klausula penyelesaian sengketa berjenjang, yang mengatur tahapan mediasi, negosiasi, dan arbitrase sebelum berlanjut ke litigasi, menjadi pilihan yang kian populer dalam kontrak bisnis modern. Namun, implementasi klausula ini masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum dan daya eksekutorial hasil penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan tematik melalui analisis bahan hukum sekunder, meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan terkait ADR. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis urgensi penerapan MTDRC dalam kontrak bisnis dan menilai efektivitasnya dalam mendukung kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MTDRC mampu mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa, namun masih memerlukan penguatan normatif terutama terkait eksekusi kesepakatan hasil ADR. Dengan demikian, urgensi klausula penyelesaian sengketa berjenjang dalam kontrak bisnis tidak hanya mendukung efektivitas ADR, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang sehat dan berdaya saing. Kata kunci:Multi-Tiered Dispute Resolution Clause, kontrak bisnis, alternative dispute resolution, efektivitas hukum, kepastian hukum.
Implikasi Hukum Status Tersangka Korupsi terhadap Pelantikan Kepala Desa dalam Perspektif Pidana Khusus Naurah Edsa Zakiyah; Nadine Alysa Azura; Dhiyaa Husniyyah; Rusma Renal Cholif; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3mmebj77

Abstract

Kasus pelantikan seorang tersangka korupsi sebagai kepala desa di Bengkulu menimbulkan polemik hukum dalam sistem pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status hukum tersangka tindak pidana korupsi (X) memengaruhi implikasi hukum terhadap jabatan publik (Y), serta mengapa terdapat celah hukum yang memungkinkan pelantikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa tidak memiliki ketentuan eksplisit yang melarang tersangka korupsi untuk tetap dilantik sebagai kepala desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur larangan bagi calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus pidana berat. Celah hukum ini diperparah dengan penerapan asas praduga tak bersalah, yang sering digunakan sebagai pembenaran untuk tetap melantik tersangka. Dalam konteks pidana khusus, prinsip ini seharusnya diimbangi dengan asas kepentingan umum dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Desa agar lebih sinkron dengan hukum pidana khusus dalam mencegah pejabat publik dengan status tersangka korupsi untuk menjabat.
Co-Authors Asep Suherman Asep Suherman Dhiyaa Husniyyah Habib Dwi Putra Nadine Alysa Azura Naurah Edsa Zakiyah Rahmat Rizziawan Rusma Renal Cholif