Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Dhiyaa Husniyyah
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaruh Penerapan Alternative Dispute Resolution(ADR) Melalui Mediasi Terhadap EfektivitasPerlindungan Hak Konsumen Di Indonesia Nadine Alysa Azura; Dhiyaa Husniyyah; Fourega Gamelia Lubis; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9x6th027

Abstract

Perkembangan transaksi konsumen di Indonesia semakin kompleks, khususnya dengan meningkatnya perdagangan elektronik (e-commerce) yang kerap menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi sering kali tidak efektif karena memakan waktu, biaya, serta menimbulkan beban psikologis bagi para pihak. Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui mediasi hadir sebagai instrumen penting dalam memperkuat efektivitas perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ADR melalui mediasi dapat memberikan perlindungan hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, berbasis pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta literatur akademik terkait ADR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi sebagai bagian dari ADR mampu meningkatkan akses keadilan bagi konsumen melalui penyelesaian yang win-win solution, namun masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran konsumen akan haknya serta keterbatasan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan.
Implikasi Hukum Status Tersangka Korupsi terhadap Pelantikan Kepala Desa dalam Perspektif Pidana Khusus Naurah Edsa Zakiyah; Nadine Alysa Azura; Dhiyaa Husniyyah; Rusma Renal Cholif; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3mmebj77

Abstract

Kasus pelantikan seorang tersangka korupsi sebagai kepala desa di Bengkulu menimbulkan polemik hukum dalam sistem pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status hukum tersangka tindak pidana korupsi (X) memengaruhi implikasi hukum terhadap jabatan publik (Y), serta mengapa terdapat celah hukum yang memungkinkan pelantikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa tidak memiliki ketentuan eksplisit yang melarang tersangka korupsi untuk tetap dilantik sebagai kepala desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur larangan bagi calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus pidana berat. Celah hukum ini diperparah dengan penerapan asas praduga tak bersalah, yang sering digunakan sebagai pembenaran untuk tetap melantik tersangka. Dalam konteks pidana khusus, prinsip ini seharusnya diimbangi dengan asas kepentingan umum dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Desa agar lebih sinkron dengan hukum pidana khusus dalam mencegah pejabat publik dengan status tersangka korupsi untuk menjabat.
Co-Authors Asep Suherman Asep Suherman Bagas Prithajaya Putra Fourega Gamelia Lubis Nadine Alysa Azura Naurah Edsa Zakiyah Rusma Renal Cholif