Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Metode MediasiĀ  Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia Rafa Ardhian; Rusma Renal Cholif; Togarma Sinaga; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/6e9q2c03

Abstract

Business disputes in Indonesia frequently arise from differences in interests, contract violations, and misunderstandings in the implementation of agreements. Litigation often proves inefficient due to high costs, lengthy processes, and the potential to damage long-term business relationships. Mediation emerges as a more efficient and flexible alternative dispute resolution mechanism, firmly supported by a normative foundation through Law Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as well as Supreme Court Regulation Number 1 of 2016. This study aims to analyze the effectiveness of mediation in resolving business disputes, examine the driving and inhibiting factors, and assess its implications for party satisfaction. The findings indicate that mediation can be effective when supported by trust in the mediator, confidentiality of the process, and the willingness of parties to preserve long-term business cooperation, while challenges include the low level of legal awareness, uncooperative attitudes of disputing parties, and the limited availability of competent mediators. In conclusion, mediation has the potential to ensure satisfaction and strengthen substantive justice if implemented optimally, making it a strategic instrument in resolving business disputes in Indonesia.
Implikasi Hukum Status Tersangka Korupsi terhadap Pelantikan Kepala Desa dalam Perspektif Pidana Khusus Naurah Edsa Zakiyah; Nadine Alysa Azura; Dhiyaa Husniyyah; Rusma Renal Cholif; Bagas Prithajaya Putra; Asep Suherman
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/3mmebj77

Abstract

Kasus pelantikan seorang tersangka korupsi sebagai kepala desa di Bengkulu menimbulkan polemik hukum dalam sistem pidana khusus di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana status hukum tersangka tindak pidana korupsi (X) memengaruhi implikasi hukum terhadap jabatan publik (Y), serta mengapa terdapat celah hukum yang memungkinkan pelantikan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan teori hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Desa tidak memiliki ketentuan eksplisit yang melarang tersangka korupsi untuk tetap dilantik sebagai kepala desa. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, yang mengatur larangan bagi calon kepala daerah yang berstatus tersangka dalam kasus pidana berat. Celah hukum ini diperparah dengan penerapan asas praduga tak bersalah, yang sering digunakan sebagai pembenaran untuk tetap melantik tersangka. Dalam konteks pidana khusus, prinsip ini seharusnya diimbangi dengan asas kepentingan umum dan pencegahan korupsi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Desa agar lebih sinkron dengan hukum pidana khusus dalam mencegah pejabat publik dengan status tersangka korupsi untuk menjabat.