Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara
Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja Fitriani, Rizki Amalia; Satria, Rahmad; Astono, Agustinus; Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi; Utomo, Setyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5761

Abstract

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              
Sosialiasi Pentingnya Legalitas Tanah Pada Implementasi ISPO Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang Utomo, Setyo; Siswadi, Siswadi; Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 3 (2025): Edisi Juli - September
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i3.6402

Abstract

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat  dengan berkenaan dengan tema Sosialisasi Pentingnya Legalitas Tanah pada Implementasi ISPO di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, merupakan bentuk Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sertifikat tanah dan dasar hukum kepemilikan lahan dalam mendukung penerapan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).  Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas tanah dalam implementasi ISPO di Desa Radak Baru, Kecamatan Terentang, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepastian hukum, akses pasar, dan keberlanjutan lingkungan. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan pelatihan. Respon dari peserta pada kegiatan ini adalah sangat baik. Tantangan seperti biaya sertifikasi, prosedur administratif yang rumit, dan resistensi budaya dapat diatasi melalui pendekatan partisipatif dan kolaborasi antarlembaga. Hasil kegiatan  PKM ini yakni terjadinya peningkatan pemahaman peserta menjadi lebih baik berkenaan dengan legalitas tanah yg dikaitan dengan persyaratan dalam sertifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi  atas kegiatan PKM ini memperlihatkan bahwa peserta PKM memahami pentingnya legalitas tanah pada implementasi ISPO Di Desa Radak Baru Kecamatan Terentang. Hal ini dapat dilihat besarnya nilai rata-rata perubahan setelah kegiatan PKM  ini dilakukan yakni terjadi peningkatan perubahan atas legalitas tanah pada implementasi ISPO sebesar 41,49%.
Co-Authors Agustinus Astono Fitriani, Rizki Amalia Rahmad Satria, Rahmad Setyo Utomo Siswadi Siswadi