Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan
Fitriani, Rizki Amalia
Unknown Affiliation
Education Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengawasan Ketenagakerjaan Terhadap Upah Minimum Pekerja Fitriani, Rizki Amalia; Satria, Rahmad; Astono, Agustinus; Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi; Utomo, Setyo
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 5 No. 2 (2022): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v5i2.5761

Abstract

Labor and wages are like two sides of a coin which is always a problem. The regulation of wages is regulated in Law  Number  13 of 2003 concerning Manpower and confirmed through Government Regulation Number 78 of 2015 concerning Wages and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 15 of 2018 concerning Minimum Wages.  This study aims to answer the factors that cause the ineffective supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers, as well as the efforts that can be made by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection in making effective supervision of the provision of minimum wages for workers through normative juridical research method  (doctrinal) is an approach that views law as a doctrine or a set of normative rules  (law in  the  book).  The factors causing the ineffectiveness of the supervision carried out by the Technical Implementation Unit  (UPT) of Labor Inspection on the provision of minimum wages for workers are due to limited personnel and the efforts that can be made by the UPT through:  (a) conducting a sudden inspection  (Sidak) to the  worker s  premises, and  (b) impose strict sanctions on employers World Health Organization provide workers wages that are not in accordance with the minimum wage as stipulated in the laws and regulations in the field of wages.  Tenaga kerja dan upah bagaikan dua sisi mata uang yang selalu menjadi permasalahan. Pengaturan tentang upah diatur dalam ketentuan terkait Ketenagakerjaan serta dipertegas melalui ketentuan mengenai Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta ketentuan mengenai Upah Minimum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab faktor yang menyebabkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja, serta upaya yang dapat dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan dalam mengefektifkan pengawasan terhadap pemberian upah minimum pekerja melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) adalah suatu pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (law in book). Faktor penyebab belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan terhadap pemberian upah minimum pekerja dikarenakan keterbatasan personil serta upaya yang dapat dilakukan oleh UPT melalui:   (a) melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke tempat pekerja; dan (b) memberikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang memberikan upah pekerjanya tidak sesuai dengan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengupahan.              
Analisis Yuridis Partisipasi Pemilih Pemula Sebuah Refleksi Pelaksanaan Pemilu Inklusif 2024 Fitriani, Rizki Amalia; Nafsiatun, Nafsiatun; Zamboni, Mauro; Bagijo, Himawan Estu
Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan Vol 4 No 3: Oktober (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajpp.v4i3.1759

Abstract

Penelitian ini membahas partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 di Indonesia dengan metode analisis secara normatif terhadap pelaksanaan hak pilih sebagai wujud partisipasi politik warga negara. Pemilu serentak yang menggabungkan pemilihan legislatif dan eksekutif menjadi momentum penting untuk mengukur tingkat kesadaran politik generasi muda, khususnya usia 17-25 tahun yang berjumlah sekitar 20% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) nasional. Tingginya jumlah tersebut menunjukkan peran strategis pemilih pemula dalam menentukan arah pembangunan nasional. Namun partisipasi mereka masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pengetahuan tentang prosedur pemilu, rendahnya literasi politik, serta terbatasnya sosialisasi dari penyelenggara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. Penelitian ini menelaah aspek normatif dari hak memilih, syarat kepemilikan hak pilih, serta implementasi di lapagan. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana kerangka hukum menjamin dan mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam Pemilu serentak 2024, serta merefleksikan efektivitas pelaksanaannya di Provinsi Kalimantan Barat.
Co-Authors Agustinus Astono Himawan Estu Bagijo . Mastiurlani Christina Sitorus, Angelia Pratiwi Nafsiatun Rahmad Satria, Rahmad Setyo Utomo Zamboni, Mauro