Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Degradasi Demokrasi Terhadap Sikap Yang Mengedepankan Politik Identitas Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Memilih Mulyadi, Ardian; Khoirudin, Akhmad Arif; Kurnia, Muhammad; Alfarisi, Muhammad Adib
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6918

Abstract

Persoalan politik identitas menjadi fenomena yang krusial di tengah-tengah pesta demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal ini menjadi pengaruh terhadap rakyat dalam memilih calon dari presiden hingga kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat. Selain itu, fenomena ini mengakibatkan dampak pada perpecahan di kalangan masyarakat, yang memunculkan kubu-kubu dan di khawatirkan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penelitian ini mengekspolarsi terhadap nilai-nilai demokrasi dan politik identitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber terdahulu untuk menawarkan sudut pandang yang lebih dinamis dalam analisis hasil, termasuk pandangan beberapa tokoh Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas menyebabkan adanya menyempitkan perspektif pemilih dan menurunkan kualitas proses pemilihan, di mana kompetensi kandidat sering kali diabaikan. Di samping itu, aspek Islam tidak menempatkan politik identitas sebagai faktor utama dalam memilih, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama (kemaslahatan). Demikian politik identitas mendapat pengaruh terhadap demokrasi, sekaligus menyoroti pentingnya upaya rekonsiliasi sosial dan edukasi politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan visioner dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (living state).
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH SECARA NON-LITIGASI MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL Harahap, Sarah Khairani; Khoirudin, Akhmad Arif
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i2.13679

Abstract

Yurisdiksi utama BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan adalah menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalat/perdata yang timbul di bidang perdagangan, keuangan, hukum, perindustrian, jasa yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Ditegaskan dalam Pasal 60 Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Dalam kenyataan, para pihak masih merasa tidak puas dengan putusan BASYARNAS yang diharapkan dapat mencapai win-win solution yang selama ini dianggap win-lose solution. Putusan BASYARNAS yang bersifat final dan mengikat pada kenyataanya masih terkesan diabaikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui BASYARNAS masih belum menjadi pilihan yang solutif bagi para pihak. Beberapa putusan lembaga tersebut masih sering diabaikan oleh para pihak dan tidak cepat dieksekusi. Keterbatasan sumber daya manusia yang belum merata juga menjadi kendala penyelesaian sengketa para pihak yang berada di daerah, sehingga menyita banyak waktu dan materi. Kesimpulannya, BASYARNAS dinilai masih belum efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi. BASYARNAS belum dapat memberikan kepuasan dan kepastian hukum yang diharapkan para pihak. Diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah, pembuat regulasi, dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesempurnaan tujuan Badan Arbitrase Syariah Nasional.