Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analisis Hukum Jurnal Ragam Pengabdian
Mulyadi, Ardian
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini Arif, Muhammad Zaenul; Mulyadi, Ardian; Zayyanurroihan, Maris
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6103

Abstract

Konsep Blue Constitution merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip Blue Constitution diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain seperti Ekuador dan Norwegia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur (library research), penelitian menemukan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip Blue Constitution masih bersifat fragmentaris. Tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum lingkungan di masyarakat pesisir menghambat efektivitas implementasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak ekosistem laut, penguatan regulasi berbasis ekosistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses penerapan Blue Constitution. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan agar Blue Constitution benar-benar menjadi fondasi konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.
Degradasi Demokrasi Terhadap Sikap Yang Mengedepankan Politik Identitas Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Memilih Mulyadi, Ardian; Khoirudin, Akhmad Arif; Kurnia, Muhammad; Alfarisi, Muhammad Adib
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6918

Abstract

Persoalan politik identitas menjadi fenomena yang krusial di tengah-tengah pesta demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal ini menjadi pengaruh terhadap rakyat dalam memilih calon dari presiden hingga kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat. Selain itu, fenomena ini mengakibatkan dampak pada perpecahan di kalangan masyarakat, yang memunculkan kubu-kubu dan di khawatirkan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penelitian ini mengekspolarsi terhadap nilai-nilai demokrasi dan politik identitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber terdahulu untuk menawarkan sudut pandang yang lebih dinamis dalam analisis hasil, termasuk pandangan beberapa tokoh Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas menyebabkan adanya menyempitkan perspektif pemilih dan menurunkan kualitas proses pemilihan, di mana kompetensi kandidat sering kali diabaikan. Di samping itu, aspek Islam tidak menempatkan politik identitas sebagai faktor utama dalam memilih, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama (kemaslahatan). Demikian politik identitas mendapat pengaruh terhadap demokrasi, sekaligus menyoroti pentingnya upaya rekonsiliasi sosial dan edukasi politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan visioner dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (living state).
Batasan Kebutuhan Digital Sebagai Nafkah dalam Perspektif Maqashid Syariah Wildan, Zamhura; Mulyadi, Ardian
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/5034ed05

Abstract

This study aims to analyze the limitations of family maintenance (nafkah) in the digital era and examine the perspective of maqashid shariah in determining digital needs as part of family maintenance. This research employs a normative juridical method using approaches to Islamic law and Indonesian family law, particularly the Compilation of Islamic Law (KHI), through literature and document studies. The data are analyzed qualitatively by examining the legal norms governing maintenance and their relevance to the development of family needs in the digital era. The findings indicate that technological transformation has expanded family needs, making internet access, communication devices, and certain digital devices potentially part of family maintenance when they serve genuine functions in education, employment, communication, health, and family well-being. However, their fulfillment is limited by the husband's economic capacity, the principle of kifayah (sufficiency), reasonableness, and the level of necessity. The perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, through hifz ad-dīn, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, and hifz al-māl, provides a basis for assessing the welfare and necessity of digital needs proportionately. The novelty of this study, distinguishing it from previous research, lies in its formulation of the boundaries of digital family maintenance by integrating actual needs, economic capacity, the principle of kifāyah, urgency-based classification, and maqāṣid al-sharī‘ah as parameters for determining family maintenance in the digital era.  
Co-Authors Alfarisi, Muhammad Adib Arif, Muhammad Zaenul Khoirudin, Akhmad Arif Kurnia, Muhammad Wildan, Zamhura Zayyanurroihan, Maris