Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analisis Hukum Asas wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Keagamaan
Mulyadi, Ardian
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Blue Constitution Dalam Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia Hingga Saat Ini Arif, Muhammad Zaenul; Mulyadi, Ardian; Zayyanurroihan, Maris
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i1.6103

Abstract

Konsep Blue Constitution merupakan pendekatan konstitusional yang menempatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini relevan mengingat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan laut yang melimpah. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prinsip Blue Constitution diakomodasi dalam kerangka hukum Indonesia, mengidentifikasi tantangan struktural dan kelembagaan dalam implementasinya, serta membandingkannya dengan praktik serupa di beberapa negara lain seperti Ekuador dan Norwegia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis studi literatur (library research), penelitian menemukan bahwa meskipun UUD 1945 telah mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta prinsip pembangunan berkelanjutan, penerapan prinsip Blue Constitution masih bersifat fragmentaris. Tumpang tindih regulasi sektoral, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya literasi hukum lingkungan di masyarakat pesisir menghambat efektivitas implementasi. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa pengakuan eksplisit terhadap hak ekosistem laut, penguatan regulasi berbasis ekosistem, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci sukses penerapan Blue Constitution. Oleh karena itu, penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta edukasi hukum lingkungan bagi masyarakat pesisir perlu dilakukan agar Blue Constitution benar-benar menjadi fondasi konstitusional bagi pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan di Indonesia.
Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan Dalam Menopang Kemandirian UMKM Di Indonesia Sunanda, Erwin; Fatimah, Siti; Irwan, Irwan; Alfarisi, Muhammad Adib; Mulyadi, Ardian
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 4 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v4i2.2899

Abstract

Analyzing the effectiveness of trade legal politics in supporting the independence of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia through the implementation of Law Number 20 of 2008. MSMEs are a strategic sector that plays a vital role in the national economy but still face various challenges such as limited access to capital, markets, technology, and adequate legal protection. This study employs a normative-empirical approach with literature and policy document analysis, based on Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness and Mahfud MD’s theory of legal politics. The findings indicate that although the regulation provides a strong legal framework for MSME development, its implementation remains less than effective due to complex bureaucracy, low digital literacy, and lack of institutional synergy. This study recommends the need for more adaptive policy reform, bureaucratic simplification, enhanced institutional synergy, and capacity building for MSMEs through training and the utilization of information technology.
Degradasi Demokrasi Terhadap Sikap Yang Mengedepankan Politik Identitas Sebagai Salah Satu Unsur Dalam Memilih Mulyadi, Ardian; Khoirudin, Akhmad Arif; Kurnia, Muhammad; Alfarisi, Muhammad Adib
Jurnal Analisis Hukum Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v8i2.6918

Abstract

Persoalan politik identitas menjadi fenomena yang krusial di tengah-tengah pesta demokrasi, khususnya pemilihan umum (pemilu) 2024. Hal ini menjadi pengaruh terhadap rakyat dalam memilih calon dari presiden hingga kepala daerah maupun anggota dewan perwakilan rakyat. Selain itu, fenomena ini mengakibatkan dampak pada perpecahan di kalangan masyarakat, yang memunculkan kubu-kubu dan di khawatirkan dapat memicu konflik. Oleh karena itu, penelitian ini mengekspolarsi terhadap nilai-nilai demokrasi dan politik identitas yang berdasarkan nilai-nilai Islam dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Penelitian ini merujuk pada sumber-sumber terdahulu untuk menawarkan sudut pandang yang lebih dinamis dalam analisis hasil, termasuk pandangan beberapa tokoh Islam. Sehingga penelitian ini menunjukkan bahwa politik identitas menyebabkan adanya menyempitkan perspektif pemilih dan menurunkan kualitas proses pemilihan, di mana kompetensi kandidat sering kali diabaikan. Di samping itu, aspek Islam tidak menempatkan politik identitas sebagai faktor utama dalam memilih, tetapi lebih mengutamakan kepentingan bersama (kemaslahatan). Demikian politik identitas mendapat pengaruh terhadap demokrasi, sekaligus menyoroti pentingnya upaya rekonsiliasi sosial dan edukasi politik untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan visioner dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (living state).
Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional Lorenza, Thessa Nada; Mulyadi, Ardian
Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan Vol. 5 No. 1 (2026): In Progress
Publisher : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47200/awtjhpsa.v5i1.3089

Abstract

This study examines the direction of Indonesia's legal politics through a critical analysis of the logic behind national law-making, referencing the perspectives of Mahfud MD and Satjipto Rahardjo's progressive legal theory. Using a normative-juridical approach and qualitative analysis, the research explores the relationship between legal politics, constitutionalism, and substantive justice in legislative practices. The findings reveal that the formation of national law often involves a tug-of-war between constitutional idealism and the pragmatic interests of power, leading to a distortion of justice values. Mahfud MD’s perspective emphasizes the importance of aligning legal politics with Pancasila and the constitution, while Satjipto Rahardjo’s progressive law advocates for a participatory, adaptive, and pro-people approach. This study recommends participatory, transparent, and accountable legislative reforms to restore the function of law as an instrument of social justice and sustainable social transformation.
Co-Authors Alfarisi, Muhammad Adib Arif, Muhammad Zaenul Irwan Irwan Khoirudin, Akhmad Arif Kurnia, Muhammad Lorenza, Thessa Nada Siti Fatimah Sunanda, Erwin Zayyanurroihan, Maris