Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Husin Ali, Muhammad
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Rekontruksi Pengaturan Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Upaya Memperkuat Sistem Demokrasi Di Indonesia Husin Ali, Muhammad; Saripudin, Akhmad; Syaprillah, Aditia; Denero, Muhammad Calvin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1519-1530

Abstract

Praktek koalisi yang selama ini terjadi di Indonesia cenderung bersifat pragmatis, hal ini dapat dilihat dari pemilu-pemilu sebelum 2024, khususnya pada pemilu 2019 masyarakat ditampakkan dengan penampakan pragmatisme dalam pembentukan koalisi parpol di Indonesia. Pragmatisme ini membawa dampak buruk bagi jalannya pemerintahan sekaligus bagi keberadaan demokrasi di Indonesia, salah satunya ialah kealpaan parpol oposisi di Indonesia, yang mengakibatkan tidak adanya kontrol dalam jalannya pemerintahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana pola koalisi partai politik pada pemilu tahun 2024 ? dan Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai koalisi partai politik di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum doktriner dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yakni, memang pola koalisi yang terbentuk pada pemilu 2024 ini bersifat pragmatis yang mengakibatkan terkebirinya eksistensi parpol oposisi. Padahal keberadaan oposisi dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang ada. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Indonesia harus segera mengukuhkan ketentuan mengenai pengaturan koalisi dalam undang-undang, pengaturan yang dimaksud yakni pengaturan kapan parpol dapat membentuk koalisi dan kapan parpol tidak boleh membentuk koalisi. Pengaturan seperti ini akan membentuk koalisi yang permanen dan melahirkan keseimbangan antara koalisi parpol pemerintahan dan parpol oposisi diluar pemerintahan
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PETA JALAN TRANSFER ANGGARAN BERBASIS EKOLOGI (TAKE) 2025-2029 SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN HIJAU Syaprillah, Aditia; Sutrisno, Adi; Ahmad Zein, Yahya; Wahyuni, Ety; Rohman, Arif; Husin Ali, Muhammad
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 10 (2025): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v8i10.4051-4059

Abstract

Degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan perubahan iklim menjadi tantangan serius dalam pembangunan. Salah satu kebijakan yang dikembangkan untuk menjawab isu tersebut adalah Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE) sebagai mekanisme insentif fiskal berbasis kinerja pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan menyusun peta jalan (roadmap) implementasi TAKE Bulungan Hijau 2025–2029 sebagai instrumen penguatan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan mixed methods dengan desain studi kebijakan dan studi kasus di Kabupaten Bulungan, melibatkan analisis dokumen, wawancara, FGD, observasi lapangan, survei desa, serta analisis kuantitatif melalui pembobotan indikator, skenario formula, dan analisis spasial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa roadmap TAKE Bulungan Hijau dirancang dalam lima tahapan utama: (1) penguatan kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya ramah lingkungan (2025), (2) pengembangan inovasi pengelolaan lingkungan (2026), (3) peningkatan kualitas hidup masyarakat desa berbasis inovasi (2027), (4) pemantapan kualitas hidup masyarakat desa berbasis inovasi (2028), dan (5) perwujudan kemandirian masyarakat desa dalam pemanfaatan sumber daya ramah lingkungan (2029). Roadmap ini diharapkan mampu menjadikan TAKE sebagai instrumen efektif dalam mendorong komitmen daerah terhadap pembangunan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
Co-Authors Adi Sutrisno Aditia Syaprillah, Aditia Ahmad Zein, Yahya Arif Rohman Denero, Muhammad Calvin Saripudin, Akhmad Wahyuni, Ety