Garuda - Garba Rujukan Digital

Penyalahgunaan Kewenangan terhadap Adanya Pencabulan yang Dilakukan Seorang Guru kepada Murid Berdasarkan Pasal 289 KUHP tentang Pencabulan Saripudin, Akhmad; Ramadhan, Muhammad Ridha
Jurnal Studi Inovasi Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Studi Inovasi
Publisher : Inovbook

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52000/jsi.v4i1.152

Abuse of authority in the context of sexual abuse by someone against a student is an act that is abusive and disruptive. Sexual abuse committed by someone against a student must touch on legal interests and the interests of the student which have a major impact on psychological and emotional aspects. Students who are victims may experience trauma, lose trust in authority, and feel protected and emotionally distressed. This can disrupt their development academically and socially, and have serious long-term impacts on their future self-confidence and interpersonal relationships. Abuse of authority in cases of sexual abuse by parties who should be authority figures must continue to be emphasized. The education system needs to support training in ethical values, respect and equality, as well as strengthen protection for students in order to prevent the recurrence of similar cases in the future.

Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia Sulistiyono, Kartiko; Nasri, Muhammad; Ramadhan, Muhammad Ridha; Saripudin, Akhmad
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2244

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, menjadi sumber daya penting bagi yang bergantung pada pertanian. Signifikansi tanah melampaui sekadar sebagai aset sosial; itu adalah warisan yang sangat berarti bagi penduduk. Kejelasan status tanah menjadi krusial bagi mereka yang tinggal di tanah leluhur untuk menjaga harga diri. Artikel ini menjelajahi pentingnya tanah, khususnya dalam konteks reforma agraria di Indonesia, sejalan dengan prinsip konstitusional dan perjuangan untuk keadilan sosial.

Pemberdayaan Sistem Pengawasan Independen Terhadap Proses Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Yang Berkualitas Pambudi, Mbareb Slamat; Farna, Nuzulluddin; Hamada, Nourismi; Saripudin, Akhmad
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1619

The empowerment of an independent oversight system in the electoral process is crucial to achieving a high-quality democracy. Independent oversight systems, such as those implemented by Bawaslu, aim to ensure transparency, accountability, and fairness in the conduct of elections. This paper examines the roles and functions of independent electoral supervision, the challenges faced in its implementation, and strategies to strengthen its capacity in overseeing electoral processes. Through rigorous oversight, independent monitoring bodies help prevent electoral fraud, enhance public trust, and promote democratic integrity. The study concludes with recommendations to further empower independent oversight bodies and foster more democratic practices in electoral systems, thereby supporting a sustainable, high-quality democratic state.

Menilik Instrument Perencanaan Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara Di Indonesia Ali, Muhammad Husin; Saripudin, Akhmad; Fahmi, Fahmi; Husairi, Akhmad; Abidin, Ali Zainal
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1658

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia ke wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia telah menuai kritik luas dari masyarakat dan para ahli. Kritik ini muncul karena adanya kekhawatiran bahwa pemindahan tersebut tidak melalui proses perencanaan yang komprehensif atau, dengan kata lain, tidak memanfaatkan instrumen perencanaan yang memadai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: Bagaimana penerapan instrumen perencanaan dalam proses pemindahan ibu kota negara Indonesia? Serta, apa implikasi yang mungkin timbul jika pemindahan tersebut tidak didasarkan pada instrumen perencanaan yang tepat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara Indonesia mengabaikan Prinsip Kehati-hatian (Precautionary Principle), yang terlihat dari tidak adanya elemen yang sesuai dengan prinsip tersebut. Kurangnya perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tidak dilakukan secara hati-hati menyebabkan berbagai permasalahan, mulai dari proses legislasi, produk legislasi, hingga persoalan anggaran yang berkaitan dengan pemindahan ibu kota negara.

Politik Hukum Proliferasi Kementerian di Indonesia: Analisis Pro dan Kontra Maisarah, Maisarah; Fathanah, Sri; Amin, Rahmat; Saripudin, Akhmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.267-273

Penelitian ini mengkaji bagaimana fenomena dan dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan adanya penambahan jumlah kementerian di Indonesia yang bisa disebut sebagai proliferasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah. Fokus utama penelitian adalah menganalisis aspek politik hukum serta pro dan kontra kebijakan proliferasi kementerian serta implikasinya terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah. Jika melihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, namun dalam implementasinya adalah pembentukan kementerian tidak bisa dipungkiri bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Jika menelisik dari prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, adanya proliferasi kementerian menghadirkan pro dan kontra. Kalangan yang pro dengan proliferasi kementerian memiliki keyakinan bahwa bertambahnya kementerian dapat memberikan efektivitas dan fokus dalam menjalankan urusan pemerintahan. Di sisi yang berbeda, kalangan yang kontra dengan proliferasi kementerian berkeyakinan bahwa pembentukan setiap kementerian baru membutuhkan dana untuk alokasi anggaran yang tidaklah sedikit.

Politik Hukum Proliferasi Kementerian di Indonesia: Analisis Pro dan Kontra Maisarah, Maisarah; Fathanah, Sri; Amin, Rahmat; Saripudin, Akhmad
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i1.2025.267-273

Penelitian ini mengkaji bagaimana fenomena dan dinamika ketatanegaraan Indonesia dengan adanya penambahan jumlah kementerian di Indonesia yang bisa disebut sebagai proliferasi dan dampaknya terhadap pemerintahan daerah. Fokus utama penelitian adalah menganalisis aspek politik hukum serta pro dan kontra kebijakan proliferasi kementerian serta implikasinya terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintahan di tingkat daerah. Jika melihat Pasal 17 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, namun dalam implementasinya adalah pembentukan kementerian tidak bisa dipungkiri bisa dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Jika menelisik dari prinsip pemerintahan yang baik atau good governance, adanya proliferasi kementerian menghadirkan pro dan kontra. Kalangan yang pro dengan proliferasi kementerian memiliki keyakinan bahwa bertambahnya kementerian dapat memberikan efektivitas dan fokus dalam menjalankan urusan pemerintahan. Di sisi yang berbeda, kalangan yang kontra dengan proliferasi kementerian berkeyakinan bahwa pembentukan setiap kementerian baru membutuhkan dana untuk alokasi anggaran yang tidaklah sedikit

Rekontruksi Pengaturan Koalisi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Upaya Memperkuat Sistem Demokrasi Di Indonesia Husin Ali, Muhammad; Saripudin, Akhmad; Syaprillah, Aditia; Denero, Muhammad Calvin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 9, No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v9i3.2025.1519-1530

Praktek koalisi yang selama ini terjadi di Indonesia cenderung bersifat pragmatis, hal ini dapat dilihat dari pemilu-pemilu sebelum 2024, khususnya pada pemilu 2019 masyarakat ditampakkan dengan penampakan pragmatisme dalam pembentukan koalisi parpol di Indonesia. Pragmatisme ini membawa dampak buruk bagi jalannya pemerintahan sekaligus bagi keberadaan demokrasi di Indonesia, salah satunya ialah kealpaan parpol oposisi di Indonesia, yang mengakibatkan tidak adanya kontrol dalam jalannya pemerintahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana pola koalisi partai politik pada pemilu tahun 2024 ? dan Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai koalisi partai politik di Indonesia ?. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum doktriner dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yakni, memang pola koalisi yang terbentuk pada pemilu 2024 ini bersifat pragmatis yang mengakibatkan terkebirinya eksistensi parpol oposisi. Padahal keberadaan oposisi dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan, khususnya dalam mengontrol jalannya pemerintahan yang ada. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Indonesia harus segera mengukuhkan ketentuan mengenai pengaturan koalisi dalam undang-undang, pengaturan yang dimaksud yakni pengaturan kapan parpol dapat membentuk koalisi dan kapan parpol tidak boleh membentuk koalisi. Pengaturan seperti ini akan membentuk koalisi yang permanen dan melahirkan keseimbangan antara koalisi parpol pemerintahan dan parpol oposisi diluar pemerintahan

Kebijakan Reforma Agraria Dalam Menjamin Kesejahteraan Sosial Ekonomi di Indonesia Sulistiyono, Kartiko; Nasri, Muhammad; Ramadhan, Muhammad Ridha; Saripudin, Akhmad
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2244

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, menjadi sumber daya penting bagi yang bergantung pada pertanian. Signifikansi tanah melampaui sekadar sebagai aset sosial; itu adalah warisan yang sangat berarti bagi penduduk. Kejelasan status tanah menjadi krusial bagi mereka yang tinggal di tanah leluhur untuk menjaga harga diri. Artikel ini menjelajahi pentingnya tanah, khususnya dalam konteks reforma agraria di Indonesia, sejalan dengan prinsip konstitusional dan perjuangan untuk keadilan sosial.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search