Marselia, Nisa Livani
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Peran Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Tata Usaha Negara Marselia, Nisa Livani; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.181

Abstract

Sengeta Tata Usaha Negara (TUN) umumnya diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan TUN. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontatif. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan hadi sebagai solusi yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediasi dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap perarturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus penyelesaian sengketa TUN melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kompleksitas sengketa TUN, terutama dalam hal hubungan antara warga negara dan aparatur pemerintah. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh minimnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran para pihak, dan keterbatasan kapasitas mediator, dan sosialisai intensif untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif yang kredibel dan efektifitas dalam penyelasain sengketa TUN.
The Harmonisasi Regulasi Pemungutan PPN Sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Pajak Dewi, Nashwa Fadila; Wisudawati, Putri Nur; Anugrah, Puspita Puspa; Marselia, Nisa Livani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 8 No 1 (2026): Hukum Indonesia
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v8i1.219

Abstract

Hadirnya norma hukum yang saling bertentangan dalam peraturan perpajakan yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, khususnya dalam kasus sengketa PPN Chevron Makassar Ltd terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk Masa Pajak Januari s.d. Februari 2009 yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 467/B/Pk/Pjk/2022 tertanggal 1 Maret 2022. Perbedaan penafsiran antara Peraturan Pemerintah (PP) No. 143 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa PPN dipungut pada saat pembayaran dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 11/PMK.03/2005 yang mengharuskan PPN dipungut pada saat penyerahan barang atau jasa tanpa menunggu pembayaran menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan hukum. Inkonsistensi ini menimbulkan kerugian bagi wajib pajak ketika Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung mengacu pada PMK yang secara hierarki lebih rendah dari PP. Melalui metode normatif, penelitian ini mengkaji penerapan asas lex superior derogat legi inferiori untuk menilai penting mendahulukan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi peraturan agar perbedaan norma tidak merugikan wajib pajak dan penegakan hukum berjalan secara konsisten.