Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Muhammad Choirul Yusuf
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektoral Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Muhammad Choirul Yusuf; M. Alvi Syahrin; Sohirin, Sohirin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2057

Abstract

Zona maritim tanpa batas fisik yang jelas menjadi titik rawan bagi tindak pidana transnasional yang kerap bersinggungan dengan aspek keimigrasian. Penelitian ini bertujuan meninjau kedudukan hukum patroli laut imigrasi berdasarkan peraturan sektoral nasional dan konvensi internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, serta wawancara pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi memperoleh dasar hukum melalui UNCLOS 1982 yang diratifikasi dalam UU No. 17 Tahun 1985 serta PP No. 13 Tahun 2022, meskipun belum diatur secara rigid dalam UU Keimigrasian dan peraturan teknis di bawahnya. Kondisi ini menyebabkan kewenangan imigrasi dalam patroli laut masih bersifat koordinatif bersama instansi lain, sementara kebutuhan penguatan armada dan regulasi yang eksplisit tetap mendesak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum dan tata kelola kelembagaan agar imigrasi memiliki legitimasi penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim.
Justifikasi Hakikat Manusia Terhadap Konstruksi Negara Berdaulat: Dualitas Gagasan Thomas Hobbes dan John Locke dalam Perspektif Filsafat Abad Modern Muhammad Choirul Yusuf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2825

Abstract

Hakikat Manusia dalam konstruksi masyarakat memiliki interkoneksi terhadap manifestasi suatu negara berdaulat melalui kontrak sosial sebagai starting point-nya. Pemaknaan terhadap aspek primordial manusia berpengaruh terhadap bagaimana negara terbentuk beserta pelaksanaan pemerintahan di dalamnya. Thomas Hobbes dan John Locke memberikan dualitas persepsi dalam menerjemahkan kondisi pra-masyarakat melalui sentuhan yang berbeda. Hobbes beranggapan bahwa kondisi alamiah manusia sarat akan kekacauan, sedangkan Locke memaknai kondisi alamiah sebagai titik awal kedamaian yang belum ternoda. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan antara hakikat manusia dan tatanan masyarakat dalam scope pemikiran kedua filsuf hingga berimplikasi pada pola pemerintahan suatu negara berdaulat berdasarkan pada kontrak sosial yang telah disepakati. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah library research dan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsepsi negara yang dipersepsikan oleh Hobbes bukanlah suatu negara hukum, melainkan negara kekuasaan (Machtstaat) karena bertumpu pada sifat mutlak negara di bawah figur penguasa. Sedangkan konsepsi negara Locke lebih mengedepankan pada nuansa cikal bakal liberalisme karena menunjukkan design negara modern yang lebih realistis dengan perlindungan hak kodrati manusia sebagai jaminan berlangsungnya pemerintahan suatu negara. Kontrak sosial atas pembentukan negara dapat dibatalkan ketika masyarakat direnggut hak alamiahnya dan penguasa gagal dalam memberikan jaminan atas hak yang melekat pada tiap individu.
Distorsi Prinsip “Mantenere Lo Stato” Dalam Pemikiran Realisme Politik Niccolò Machiavelli Melalui Fenomena Dinasti Politik Muhammad Choirul Yusuf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2845

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi fenomena dinasti politik di Indonesia melalui prisma realisme politik Niccolò Machiavelli. Realisme Machiavellian yang berpijak pada antroposentrisme politik dengan corak pesimistik dan prinsip necessità (kebutuhan), secara radikal mendeklarasikan otonomi kekuasaan dari moralitas normatif, menjadikan mantenere lo stato (mempertahankan negara atau kekuasaan) sebagai imperatif tunggal politik. Dalam konteks dinasti politik, realisme ini memberikan kerangka eksplanatif terhadap manuver instrumental yang dilakukan oleh para aktor politik. Dinasti politik dipandang sebagai manifestasi penggabungan strategis antara virtù dalam hal kecakapan politis kekerabatan dalam mengakuisisi dan memanfaatkan modalitas politik dan fortuna dalam hal peluang struktural, seperti celah regulasi atau momentum elektoral untuk mengamankan suksesi kekuasaan. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah library research dan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan argumentasi yang menunjukkan bahwa dinasti politik dapat dilegitimasi secara legal-formal dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, secara etis dan filosofis mencerminkan keberlanjutan logika Machiavellian yang mengesampingkan kepentingan umum demi perpetuasi kekuasaan golongan. Kajian ini mendalami implikasi etika politik-hukum dan potensi degenerasi demokrasi akibat instrumentalitas kekuasaan.
Co-Authors Sohirin, Sohirin Syahrin, Muhammad Alvi