Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Aparatur Sipil Negara (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi) Briando, Bobby; Widayat, Wisnu; Sohirin, Sohirin; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Adillah, M. Arief; Firlana, Habbi; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Mastur, Anida Sri Rahayu
Jurnal Ilmu Manajemen Vol 13, No 2 (2024): Jurnal Ilmu Manajemen
Publisher : Universitas muhammadiyah palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/jimn.v13i2.7190

Abstract

Informasi dan teknologi membuat masyarakat semakin sadar akan kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam mengimplementasikan peningkatan kualitas pelayanan publik, tidak terlepas dari kontribusi kinerja pegawai. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menempatkan motivasi dan kompetisi sebagai faktor yang mempengaruhi kualitas kinerja pegawai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam apakah terdapat pengaruh antara motivasi dan kompetensi khususnya pada kantor imigrasi sebagai garda terdepan dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh dan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner melalui Google Form. Hasil penelitian menemukan bahwa motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan memberikan kontribusi sebesar 21,29%. Koefisien regresi yang bernilai positif ini berarti bahwa semakin tinggi motivasi maka akan semakin tinggi pula kinerja. Kemudian kompetensi juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi dengan memberikan kontribusi sebesar 55,88%. Koefisien regresi yang bernilai positif ini berarti bahwa semakin tinggi kompetensi akan membuat kinerja semakin baik.  Motivasi dan kompetensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi. Oleh karena itu, motivasi dan kompetensi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Semakin tinggi motivasi dan kompetensi akan meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi dan kompetensi memberikan kontribusi sebesar 77,17% terhadap kinerja karyawan.
Data mining implementation: a survey Widayat, Wisnu; Assiroj, Priati; Sohirin, Sohirin; Prabadhi, Isidorus Anung; Kautsar, Pasha Adelia
Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science Vol 36, No 3: December 2024
Publisher : Institute of Advanced Engineering and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.11591/ijeecs.v36.i3.pp1960-1968

Abstract

In the current era, the relentless advancement of information technology necessitates efficient information acquisition, which relies on proper data processing. To address the challenges in data organization, data mining emerges as a pivotal solution. This study aims to delve into various methodologies for data grouping. Employing a survey approach, the research scrutinizes journals published from 2020 to 2024. The findings illuminate prevalent techniques, algorithms, and software tools utilized in similar research domains. Notably, the study reveals that the predominant approach entails clustering via K-Means leveraging RapidMiner. This insight underscores the significance of employing robust methodologies and tools to streamline data processing and analysis in the contemporary information landscape. By elucidating the prevalent techniques and tools, this study contributes to enhancing understanding and fostering advancements in data mining practices, thereby facilitating more efficient data utilization and decision-making processes.
Menjembatani Kekosongan Hukum: Peran Diskresi Pejabat Imigrasi Dalam Menangani Anak Berkewarganegaraan Ganda Kencana, Ni Putu Sekar Kencana Yustisia; Aji, Koesmoyo Ponco; Sohirin, Sohirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20537

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang peran diskresi pejabat imigrasi dalam menangani anak yang memiliki dua kewarganegaraan secara tidak sengaja (dual citizenship by accident). Dalam praktiknya, banyak anak hasil perkawinan campuran atau lahir di luar negeri yang secara otomatis memiliki dua paspor tanpa pernah mengajukan status Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) sesuai ketentuan. Ketika anak tersebut terlambat mendaftar atau memperbarui dokumen, muncul persoalan hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Melalui pendekatan normatif dan kualitatif, penelitian ini menelaah bagaimana diskresi digunakan oleh pejabat imigrasi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi anak-anak tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan diskresi tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum administratif, tetapi juga asas keadilan, perlindungan anak, dan asas non-retroaktif sebagai dasar kebijakan yang bijaksana. Kata kunci: Diskresi, Anak Berkewarganegaraan Ganda, Dual Citizenship by Accident, Imigrasi, Keadilan Hukum
Penegakan Hukum Keimigrasian Sejalan dengan Pelaksanaan Selective Policy terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa Puspitaisari, Aisya Galuh; Purwanti, Maidah; Sohirin, Sohirin
RESEARCH FAIR UNISRI Vol 9 No 1 (2025): Research Fair UNISRI
Publisher : Universitas Slamet Riyadi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/rsfu.v9i1.12987

Abstract

Kebijakan keimigrasian merupakan manifestasi kedaulatan negara dalam merespons tantangan keamanan global. Penelitian ini mengkaji implementasi selective policy oleh Pemerintah Indonesia sebagai kerangka kerja utama dalam mengelola masuknya warga negara asing, dengan fokus pada perlakuan terhadap negara calling visa. Penetapan status calling visa didasarkan pada asesmen terhadap tingkat kerawanan suatu negara pada dimensi ideologis, politis, ekonomis, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. Kebijakan ini beroperasi pada dua pilar fundamental: pendekatan keamanan (security approach) untuk mitigasi ancaman, dan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) untuk memfasilitasi masuknya orang asing yang kontributif. Penerapan standar pemeriksaan yang lebih stringent dan selektif terhadap individu dari negara calling visa merefleksikan rasionalitas kebijakan untuk melindungi kepentingan nasional secara preventif, sejalan dengan tingkat risiko yang diasosiasikan dengan negara asal. Kata-kata Kunci: Calling Visa, Kebijakan Selektif, Keimigrasian
Legalitas Patroli Laut Imigrasi Berdasarkan Peraturan Sektoral Keimigrasian Merujuk Pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi Muhammad Choirul Yusuf; M. Alvi Syahrin; Sohirin, Sohirin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2057

Abstract

Zona maritim tanpa batas fisik yang jelas menjadi titik rawan bagi tindak pidana transnasional yang kerap bersinggungan dengan aspek keimigrasian. Penelitian ini bertujuan meninjau kedudukan hukum patroli laut imigrasi berdasarkan peraturan sektoral nasional dan konvensi internasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, serta wawancara pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imigrasi memperoleh dasar hukum melalui UNCLOS 1982 yang diratifikasi dalam UU No. 17 Tahun 1985 serta PP No. 13 Tahun 2022, meskipun belum diatur secara rigid dalam UU Keimigrasian dan peraturan teknis di bawahnya. Kondisi ini menyebabkan kewenangan imigrasi dalam patroli laut masih bersifat koordinatif bersama instansi lain, sementara kebutuhan penguatan armada dan regulasi yang eksplisit tetap mendesak. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi hukum dan tata kelola kelembagaan agar imigrasi memiliki legitimasi penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah maritim.
Penerapan Soft Approach Dalam Upaya Deteksi Dini Indikasi Perdagangan Orang Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Nur Fauzan Hafizh Arkanuddin; Tony Mirwanto; Sohirin, Sohirin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2080

Abstract

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang masih marak terjadi seiring dengan meningkatnya migrasi nonprosedural pekerja migran Indonesia ke luar negeri, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi, penipuan, dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini tindak pidana perdagangan orang melalui penerapan soft approach di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa soft approach yang meliputi verifikasi dokumen secara proporsional, observasi perilaku, wawancara non-konfrontatif, dan pemetaan risiko dapat menjadi instrumen efektif dalam mengidentifikasi indikasi awal korban perdagangan orang. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan soft approach tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai strategi preventif berbasis perlindungan HAM yang memperkuat peran imigrasi dalam mencegah kejahatan lintas negara
MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA, MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 DI SEKOLAH ANAK PERCAYA Firlana, Habbi; Sohirin, Sohirin; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Adillah, Muhammad Arief; Astuti, Rita Kusuma; Ardi, Imma Yedida
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.819

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia dini serta meningkatkan kapasitas pendamping lokal melalui metode pembelajaran interaktif dan pelatihan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman nilai Pancasila di keluarga kurang mampu, keterbatasan akses pendidikan karakter, serta minimnya sumber dana untuk mendukung kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah penerapan media pembelajaran interaktif seperti drama boneka, puzzle, gambar, dan buku ajar; pelatihan fasilitator dan pendamping lokal; serta pengelolaan dana mandiri melalui pengumpulan dan penjualan sampah. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila oleh anak-anak, peningkatan kapasitas pendamping, dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi komunitas yang mendukung keberlanjutan program. Kegiatan ini membuktikan efektivitas intervensi edukatif dan pemberdayaan ekonomi dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.
Eksaminasi Surat Edaran Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: Imi-Gr.03.03-1194 Tentang Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi: Studi Kritis Pengawasan Pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi Hidayatullah, Andre Rahman; Tambunan, Alrin; Sohirin, Sohirin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.12816

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan hukum dan implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.03.03-1194 Tahun 2017 tentang Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi, khususnya pada pelaksanaannya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Permasalahan utama terletak pada ketidaksesuaian pelaksanaan surat edaran di lapangan dengan ketentuan normatif yang berlaku, di mana beberapa Rudenim menugaskan fungsi pengawasan kepada seksi yang berbeda dari ketentuan surat edaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif-kritis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penugasan pengawasan kepada Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan (RAP) dalam surat edaran tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena fungsi RAP terbatas pada aspek administratif dan pelaporan. Sebaliknya, tugas pengawasan seharusnya dilaksanakan oleh Seksi Keamanan dan Ketertiban yang secara fungsional memiliki mandat untuk pengamanan dan penjagaan terhadap pengungsi. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi atau harmonisasi regulasi agar mekanisme pengawasan pengungsi di seluruh Rudenim dapat dilaksanakan secara seragam, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan serta keamanan nasional.
Uji Kredibiltas Penjamin orang Asing Sebagai Upaya Preventif Pelanggaran Keimigrasian Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia M Rafly Farizal; Tony Mirwanto; Sohirin, Sohirin
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20875

Abstract

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan penjamin bagi orang asing memegang peran penting untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Namun, belum adanya mekanisme penilaian kredibilitas penjamin secara menyeluruh menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan, seperti overstay atau penyalahgunaan visa. Artikel ini mengkaji kebutuhan mendesak atas penerapan uji kredibilitas penjamin sebagai langkah preventif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kasus terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Jepang yang ditampung oleh penjaminnya. Penelitian ini juga menyajikan perbandingan sistem penjaminan di Kanada dan Australia, yang telah menerapkan prosedur verifikasi kredibel, seperti wawancara, evaluasi hubungan hukum, dan kemampuan finansial. Temuan menunjukkan bahwa Permenkumham No. 36 Tahun 2021 masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek substansial dari tanggung jawab hukum penjamin.
Peran Ideal Intelijen Keimigrasian dan Urgensi Produk Intelijen: Tinjauan Normatif dan Teoretis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Keimigrasian Shofa, Ghaitsa Zahira; Sohirin, Sohirin; Aji, Koesmoyo Ponco
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 4 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i4.20888

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran ideal intelijen keimigrasian berdasarkan pendekatan normatif dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta menjelaskan urgensi keberadaan produk intelijen dalam mendukung penegakan hukum keimigrasian yang efektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, intelijen keimigrasian tidak hanya berfungsi menangani pelanggaran berat, tetapi juga wajib melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh aktivitas keimigrasian. Dalam perspektif efektivitas hukum, produk intelijen yang akurat menjadi elemen kunci penguatan struktur aparat dan sarana pendukung, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Penelitian ini menegaskan bahwa tanpa produk intelijen yang sistematis, pengawasan cenderung bersifat reaktif dan tidak konsisten. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual untuk mendorong penguatan fungsi intelijen sebagai instrumen utama pencegahan dan penegakan hukum keimigrasian yang adaptif terhadap tantangan global.