Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SWARNA SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Sugi Asadi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Supremasi Hukum dalam Kerangka Konstitusi: Studi Kritis terhadap Implementasi Prinsip Negara Hukum di Era Reformasi Sugi Asadi; Sukurman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1519

Abstract

Penegakan supremasi hukum dalam kerangka konstitusi merupakan pilar fundamental bagi tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia, khususnya pada era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan, desentralisasi kekuasaan, dan penguatan lembaga-lembaga demokrasi. Studi kritis ini menelaah secara mendalam dinamika implementasi prinsip negara hukum berdasarkan UUD 1945, sekaligus mengidentifikasi tantangan struktural dan kultural yang menghambat efektivitas supremasi hukum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur, analisis putusan Mahkamah Konstitusi, serta telaah terhadap praktik-praktik pemerintahan pasca-Reformasi, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan realitas praktik hukum. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum, pengaruh kepentingan politik, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama. Di sisi lain, Reformasi juga membuka ruang pembaruan melalui penguatan peran Mahkamah Konstitusi, desentralisasi, dan partisipasi publik. Kajian ini menegaskan pentingnya revitalisasi komitmen politik, penguatan budaya hukum, dan konsistensi penegakan hukum sebagai prasyarat untuk mewujudkan supremasi hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan amanat konstitusi.
Eksistensi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap Tanah Negara dalam Perspektif Keadilan Agraria: - Sugi Asadi; ruhadini
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 5 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Oktober 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i5.1577

Abstract

Hak Guna Usaha (HGU) merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang diberikan negara kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah yang termasuk dalam kategori tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Eksistensi HGU memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya agraria. Namun demikian, implementasi HGU sering kali menimbulkan persoalan terkait keadilan agraria, terutama dalam hal akses dan distribusi tanah bagi masyarakat lokal, konflik agraria, serta potensi ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip reforma agraria yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. Penelitian ini menyoroti bagaimana keberadaan HGU dapat dipandang dalam perspektif keadilan agraria, yakni sejauh mana kebijakan dan praktik pemberian HGU mampu mencerminkan asas pemerataan, keberlanjutan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Dengan pendekatan normatif dan analisis kritis, penelitian ini menemukan bahwa meskipun HGU dimaksudkan sebagai instrumen untuk mendorong produktivitas tanah, dalam praktiknya masih terdapat ketimpangan dalam distribusi tanah, dominasi korporasi besar, dan lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat. Oleh karena itu, keadilan agraria menuntut adanya reformulasi kebijakan HGU yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan negara, korporasi, dan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan tata kelola agraria yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Peningkatan Kualitas Umkm Tahu Tek-Tek Berbasis Digital Melalui Metode Participatory Action Research (Par) Sugi Asadi; Inayah
SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): SWARNA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Maret 2025
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/swarna.v4i3.1711

Abstract

UMKM Tahu Tek-Tek merupakan salah satu usaha kuliner tradisional yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung ekonomi lokal. Namun, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital, strategi pemasaran, serta pengelolaan usaha menjadi tantangan yang menghambat peningkatan kualitas dan daya saingnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), di mana pelaku UMKM dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Metode yang diterapkan meliputi pelatihan pemasaran digital, pendampingan penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, pengenalan aplikasi pencatatan keuangan sederhana, serta strategi peningkatan kualitas produk. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keterampilan digital pelaku usaha, perluasan jangkauan promosi, peningkatan transparansi keuangan, serta kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas produk untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan metode PAR mampu menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan, karena melibatkan partisipasi aktif UMKM dalam setiap tahap kegiatan. Dengan demikian, program pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas UMKM Tahu Tek-Tek, memperkuat daya saing di era digital, serta menjadi contoh praktik baik dalam pengembangan UMKM kuliner berbasis partisipasi masyarakat.
Menyatukan Perbedaan: Peran Dialog Antarbudaya dalam Memperkuat Identitas Kolektif di Era Globalisasi Sugi Asadi; Inayah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 6 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i6.1630

Abstract

Globalisasi telah mendorong semakin intensnya interaksi antarbudaya, yang sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam mempertahankan identitas kolektif suatu komunitas. Di tengah arus global yang serba cepat, perbedaan budaya dapat menimbulkan gesekan, kesalahpahaman, dan potensi fragmentasi sosial. Artikel ini membahas pentingnya dialog antarbudaya sebagai strategi untuk menyatukan perbedaan dan memperkuat identitas kolektif. Dialog antarbudaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi lintas kelompok, tetapi juga sebagai medium untuk saling memahami nilai, norma, dan praktik budaya yang berbeda. Melalui studi literatur dan analisis kasus, penelitian ini menunjukkan bahwa dialog yang efektif dapat menumbuhkan empati, membangun rasa saling menghargai, dan memperkuat solidaritas sosial. Hasil penelitian menegaskan bahwa identitas kolektif bukanlah suatu konstruksi statis, melainkan terbentuk melalui proses interaksi yang inklusif dan reflektif. Dengan demikian, dialog antarbudaya menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan resilient di era globalisasi.
Co-Authors Inayah ruhadini Sukurman