Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Efektivitas Klausul Denda Dalam Perjanjian Sewa Kamar Kos Terhadap Mahasiswa Manalu, Agnes Elizabeth; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Pakpahan, Pawer Erwin; Ginting, Solavide
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i2.6391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas klausul denda dalam perjanjian sewa kamar kos terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa yang menyewa kos di daerah pancing dan sekitarnya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian klausul denda dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dan perlindungan konsumen, bagaimana transparansi dalam proses pembuatan perjanjian sewa kos, serta serta bagaimana pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian tertulis memengaruhi keadilan sebagai penyewa kos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku (secara normatif) sekaligus melihat penerapannya dalam kenyataan masyarakat (secara empiris), melalui kombinasi referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian serta studi lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menyewa kos di sekitaran pancing sebanyak 15 (lima belas) orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 15 mahasiswa yang diwawancarai terdapat mahasiswa yang merasa keberatan dengan denda yang diberikan oleh pemilik kos karena denda tersebut mahal. Selain itu, perjanjian dibuat tanpa penjelasan secara lisan maupun tertulis, menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam penerapan klausul tersebut. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian tertulis dan ketentuan di dalamnya secara langsung memengaruhi keadilan bagi mereka. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan antara pemilik kos dan penyewa, berpotensi merugikan mahasiswa. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini meskipun klausul denda bertujuan untuk menjaga ketertiba khususnya kepatuhan terhadap pembayaran kos, implementasinya seringkali belum sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen, terutama karena kurangnya transparansi atau kejelasan dalam perjanjian sewa, dan rendahnya kesadaran serta pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya perjanjian tertulis.
Peran Ilmu Perundang-Undangan dalam Membangun Sistem Hukum yang Adil Kirmala, Saqinah Aifi; Sembiring, Anastasya; Lubis, Fatma Angraini; Surbakti, Arini Rehulina Br; Ginting, Solavide; Nababan, Ramsul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ilmu perundang-undangan dalam membangun sistem hukum yang adil di Indonesia. Dalam konteks meningkatnya kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi, pemahaman yang kuat terhadap peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Selain itu, analisis terhadap yurisprudensi menunjukkan bahwa yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim, meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti perbedaan interpretasi. Lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum-hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem hukum yang efektif. Pembangunan hukum harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, memperkuat demokrasi, dan memastikan keadilan yang inklusif. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk analisis. Diharapkan, kolaborasi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dapat menghasilkan regulasi yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi.
Analisis Persepsi Mahasiswa PPKn UNIMED Tentang Asas Kemaslahatan Pada Program Makan Bergizi Gratis Dalam Tinjauan Hukum Islam Manalu, Agnes E; Hummaira, Nabila Devia; Eva Nia, Angela; Chahyani, Ayu Tri; Ambarita, Hanaya Manuela; Pakpahan, Pawer Erwin; Munthe, Rima Volyna; Mahrani, Silvia; Ginting, Solavide; Banjarnahor, Tebi Tafianta; Dari, Ulan; Sihotang, Yulia Fanissah; Iqbal, M
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2374

Abstract

Penelitian ini mengkaji Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan publik pemerintah Indonesia dalam perspektif hukum Islam. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana program ini memenuhi prinsip kemaslahatan (al-mashlahah) yang menjadi inti maqāṣid al-syarī‘ah, yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Pendekatan kualitatif digunakan dengan analisis literatur dan wawancara terhadap mahasiswa PPKn UNIMED. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG memberikan manfaat signifikan berupa pemenuhan gizi anak sekolah, pencegahan stunting, dan peningkatan konsentrasi belajar, sehingga selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah terutama dalam aspek ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-‘aql. Namun, tantangan seperti transparansi anggaran, kualitas makanan yang halal-thayyib, dan pemerataan distribusi menjadi faktor kritis yang dapat menurunkan nilai kemaslahatan. Mahasiswa menilai bahwa meskipun terdapat potensi kendala teknis, substansi program tetap membawa kemanfaatan besar. Penelitian ini merekomendasikan pengawasan ketat, audit terbuka, serta keterlibatan ahli gizi dan lembaga sertifikasi halal untuk memastikan keberlanjutan dan kesesuaian program dengan prinsip kemaslahatan Islam.