Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN KREDITUR DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM SENGKETA HUTANG PIUTANG KORPORASI Martinelli, Imelda; Depiantoro, Lufi; Aprilia Fong, Fanesa; Nurasisa, Nurasisa; Burnama, Yustince
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 5 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i5.2025.2184-2198

Abstract

Perjanjian pinjam-meminjam uang sering menjadi sumber sengketa ketika pihak debitur gagal memenuhi kewajibannya. Kajian ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 504/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., terkait gugatan terhadap PT Sarana Lahan Pratama (Tergugat I) dan Liana Trisnawati (Tergugat II) atas utang sebesar USD 535.080. Menariknya, Tergugat II sebagai direktur turut dimintai pertanggungjawaban pribadi berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan direksi bertanggung jawab atas kerugian perseroan apabila lalai atau bersalah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta menggunakan pendekatan kasus, peraturan perundang-undangan, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa pengadilan menilai telah terjadi kelalaian oleh direksi dalam pengelolaan keuangan yang berdampak langsung pada kerugian pihak kreditur. Direksi pun dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil. Putusan ini menegaskan pentingnya akuntabilitas direksi serta memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam menghadapi wanprestasi korporasi.
Demonstrations as an essential component of the democratic system Prianto, Yuwono; Nadilatasya, Putri Meilika; Nuzan, Namira Diffany; Burnama, Yustince
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 6, No 2 (2025): October 2025
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v6i2.99441

Abstract

Democracy, as a system of government based on popular sovereignty, places freedom of expression as a fundamental right of every citizen. One tangible manifestation of this right is demonstrations, which serve as an essential means of channeling public aspirations toward government policies. This study aims to analyze the role of demonstrations as an essential element in strengthening Indonesia"™s democratic system. The research employs a normative juridical method with a legal-philosophical and literature-based approach. The findings indicate that demonstrations play a strategic role in balancing the relationship between state authority and public participation while reinforcing democratic legitimacy. However, demonstrations often create tension between freedom of expression and public order, necessitating proportional legal regulations grounded in substantive justice. Drawing on the theories of John Stuart Mill, John Locke, and Gustav Radbruch, demonstrations should ideally be conducted peacefully, rationally, and responsibly to maintain harmony between citizens"™ rights and the public interest. Therefore, demonstrations must be regarded not as a threat but as a vital pillar of constitutional democracy in Indonesia