Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Justice Aswaja (JJA)
Yusriando
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
KONSTIPASI JAMINAN KESELAMATAN PASIEN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT Jarot Jati Bagus; Yusriando; Heri
Jurnal Justice Aswaja Vol 4 No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan standar pelayanan kesehatan, konstipasi jaminan keselamatan pasien oleh pihak rumah sakit, serta solusi dalam persoalan konstipasi dalam persoalan jaminan keselamatan pasien oleh pihak rumah sakit. Berdasarkan kajian yang ada dapat dilihat bahwa dalam kenyatannya penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak rumah sakit kerap mengenyampingkan aspek keselamatan pasien hal demikian diakibatkan oleh buruknya pelayanan administrasi rumah sakit, buruknya pelayanan Tindakan medis rumah sakit, transparansi informasi hak-hak pelayanan medis terhadap pasien masih belum berjalan baik, asih tingginya Tindakan medis yang tidak tepat akibat human error dari pihak tenaga medis rumah sakit serta pengenyampingan adanya KTD, minimnya manajemen resiko ketika terjadi peralihan tugas kerja antar tenaga medis, minimnya menejerial hubungan tugas antar bagian pelayanan medis di rumah sakit, dan minimnya sarana dan pra sarana medis di rumah sakit. Langkah solutif untuk mengatasi kelemahan yang ada ialah perlu diaturnya ketentuan khusus mengenai standar keselamatan pasien di rumah sakit, perlu diaturnya sanksi tegas baik administrasi, keperdataan, dan pidana bagi pihak rumah sakit yang mengenyampingkan aspek keselamatan pasien, perlu diatur pula perihal Keadaan Tidak Diinginkan terkait jaminan keselamatan pasien sebagai bagian dari pengaturan menejemen resiko dalam pelayanan medis oleh remah sakit, perlu diatur pula mekanisme monitoring terkait jaminan keselamatan pasien di rumah sakit, perlu dibuat sistem informasi yang transparan bagi pasien menyangkut hak-hak pelayanan medis dan sistem pelaksanaannya di rumah sakit, dan perlu dibuat lembaga penilai, pengawasan, dan penindakan bagi pelanggaran-pelanggaran jaminan keselamatan pasien.
Managemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Penghargaan (Reward) Melalui Sistem Assessment Kinerja Pegawai Eko; Jarot Jati Bagus; Yusriando
Jurnal Justice Aswaja Vol 3 No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Nahdltul Ulama Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Konsep Penghargaan Kerja Sebagai Alternatif Dalam Menciptakan Anggota KPK Berkualitas dan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Budaya Korupsi Terhadap Anggota KPK. Metode yang digunakan adalah metode yuridis empirik. Berdasar pembahasan diketahui bahwa Konsep menegerial SDM KPK sebagai ujung tombak optimalisasi capaian kerja KPK dibutuhkan baik penghargaan finasial maupun non-finansial yang juga seimbang dengan konsep pengawasan kinerja pegawai KPK. Pemberantasan korupsi menempatkan KPK sebagai institusi penting, pentingnya kedudukan KPK dalam pemberantasan korupsi tidak lepas darai pentingnya peran pegawai KPK sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Pentingnya peran dan tanggungjawab pegawai KPK tersebut belum sejalan dengan penghargaan kinerja bagi pegawai KPK utamanya dalam pemenuhan kesejahteraan anggota KPK. Hal ini menunjukan bahwa perlu adanya perhatian khsus bagi pemerintah melalui pembuatan suatu system menegerial kinerja pegawai KPK berbasis pada penghargaan kinerja berupa peningkatan kesejahetraan pegawai KPK guna menjaga pegawai KPK dari kontaminasi perilaku menyimpang yang koruptif dalam menjalankan tugasnya, hal demikian dibutuhkan karena tugas pegawai KPK bersingungan dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang juga berdampak luar biasa. Assessment secara self assessment dan institutional assessment secara digital dapat menjadi alternatif baru sebagai media dalam memvalidasi tingkat pencapain prestasi pegawai KPK dalam pencapaian target kerjanya sebagai landasan utama dalam inputisasi peningkatan prestasi pegawai KPK berupa kenaikan jabatan strukturan serta kenaikan penghargaan finansial bagi pegawai KPK.
Related Civil Law Studies To Misbruik Van Omstandigheden On The Issue Of Hospital Refusal Of Economically Weak Patients Yusriando; Gunarto; Jarot Jati Bagus Suseno; Sri Yuliati
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i1.7112

Abstract

Hospitals are health institutions that are given a mandateby the state to provide health services which are reflectedthrough the role of hospitals in providing excellent medicalservices for all Indonesian people without exception. Thisincludes economically weak communities, in reality thereare many cases of rejection of economically weak patientsby hospitals, this is an act that goes against the mandate ofhealth law policy, including committing acts of abuse inmedical service agreements for patients who want healthservices for economically weak communities based on theprinciple of balance of agreement. This article, which usesdoctrinal research methods, looks at the issue of rejectionof economically weak patients by hospitals as a form ofMisbruik van Omstandigheden in therapeutic agreementswhich were born as agreements from the principles of civillaw and medical service agreement law. Ignorance ofeconomically weak patients - economically weak patientsare often helpless when they experience rejection fromhospitals for illogical reasons. Based on the study of thisarticle, it was found that in terms of medical services foreconomically weak communities, the position oftherapeutic agreements and agreements regardinginformed consent as a commitment to health services foreconomically weak communities is unclear, resulting in astate of bias or misbruik van omstandigheden carried outby hospitals for economically weak patients.
Co-Authors Eko Gunarto Heri Jarot Jati Bagus Jarot Jati Bagus Suseno Sri Yuliati