Yuliana Dewi Purnama Sari
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia Yuliana Dewi Purnama Sari; Indra Yuliawan
Rampai Jurnal Hukum (RJH) Vol. 3 No. 2 (2024): September
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/rjh.v3i2.3767

Abstract

It is very important to resolve problems that arise as a result of giving an inheritance that violates the rules and requirements as well as the legitime portie of the legitimate heir. By studying how inheritance arrangements must be in accordance with applicable provisions, namely the Civil Code, it is an effort to minimize the occurrence of problems and the rights of other people are not harmed; legal force of will; and the legal impact of wills on legitimate inheritance rights according to the Civil Code. In the Civil Code, Legitime portie is the minimum portion of inheritance that must be given to certain heirs. This provision limits a person's freedom in making a will so that they cannot ignore the rights of the heirs who are entitled to legitimate inheritance. This article aims to analyze the legal position of legitime portie, its influence on the freedom to make a will, and how this arrangement protects the rights of heirs. The method used in this research is a normative juridical method with an approach to law, doctrine and relevant cases. The research results show that the legal portie arrangement aims to maintain a balance between the right to freedom of will and the moral obligation to fulfill the rights of certain heirs.   Abstrak Sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari pemberian warisan yang melanggar peraturan dan persyaratan serta legitime portie ahli waris legitimaris. Dengan cara mempelajari bagaimana pengaturan pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHPerdata merupakan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan hak orang lain tidak dirugikan; kekuatan hukum surat wasiat; dan dampak hukum surat wasiat pada hak waris legitimaris menurut KUHPerdata. Dalam KUHPerdata, Legitime portie adalah porsi minimum warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut memberi batasan kebebasan seseorang dalam membuat surat wasiat sehingga tidak dapat mengabaikan hak para ahli waris yang berhak atas legitime portie. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaiman kedudukan hukum legitime portie, pengaruhnya terhadap kebebasan membuat surat wasiat, serta bagaimana pengaturan tersebut melindungi hak ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrin, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan legitime portie bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berwasiat dan kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak ahli waris tertentu.
Business Judgement Rule dalam UU BUMN 2025: Payung Hukum atau Celah Impunitas? Yuliana Dewi Purnama Sari; Arista Candra Irawati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.12410

Abstract

Penguatan doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN merupakan mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dalam pengambilan keputusan bisnis. Doktrin ini bertujuan untuk mencegah kriminalisasi yang berlebihan atas kerugian korporasi yang timbul dari risiko bisnis wajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Business Judgement Rule (BJR) sebagai payung hukum atau justru menimbulkan dilema mengenai kemungkinan penyalahgunaan kewenangan yang dapat menciptakan celah impunitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hukum normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin Business Judgement Rule (BJR) dalam UU BUMN mempunyai dua sisi: sebagai alat perlindungan profesional bagi direksi dan sekaligus potensi legitimasi untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Untuk mencegah penyelewengan, diperlukan perumusan parameter yang lebih jelas mengenai “itikad baik”, penguatan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance secara koheren. Dengan demikian, penerapan BJR dapat menjadi payung hukum yang sehat tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas publik.