Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khatulistiwa Law Review Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab
Asdin, Idatul Junia
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Relevansi Konsep 'Afw dan Ishlah dalam Fikih Siyasah bagi Reformasi Kebijakan Amnesti di Indonesia Rivaldi, Muhammad Haikal; Putra, Nur Afdal Purnama; Asdin, Idatul Junia
Khatulistiwa Law Review Vol. 6 No. 2 (2025): Khatulistiwa Law Review
Publisher : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/klr.v6i2.5099

Abstract

Pemberian abolisi dan amnesti kepada tokoh politik di Indonesia kerap menjadi episentrum polemik yang membelah opini publik dan menyoroti ambiguitas dalam kerangka hukum nasional. Kewenangan Presiden yang diatur dalam Pasal 14 UUD 1945, yang pelaksanaannya masih bergantung pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954, menciptakan ruang diskresi yang luas dan rentan terhadap politisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan kerangka kerja konseptual dari Fikih Siyasah (hukum tata negara Islam) sebagai solusi untuk mengisi kekosongan normatif tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif, artikel ini menganalisis secara mendalam konsep 'Afw (pemaafan oleh penguasa) dan Ishlah (rekonsiliasi) sebagai landasan filosofis dan yuridis bagi kebijakan pengampunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka 'Afw-Ishlah yang berlandaskan pada prinsip maslahah 'ammah (kemaslahatan publik) secara konseptual lebih unggul daripada frasa "kepentingan Negara" yang multitafsir. Konsep ini menyediakan parameter etis yang jelas, mengikat tindakan pemaafan pada tujuan luhur rekonsiliasi nasional, dan menetapkan batasan yang tegas. Penelitian ini merekomendasikan reformasi legislatif untuk menggantikan UU Darurat No. 11 Tahun 1954 dengan undang-undang baru yang mengadopsi prinsip kemaslahatan berkeadilan, memperkuat mekanisme konsultasi (syura), dan melarang
IMPLEMENTASI KEADILAN MENURUT PANDANGAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH Asdin, Apriana; Asdin, Idatul Junia
JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/jd.v4i2.174

Abstract

Keadilan merupakan pra-syarat sesorang dapat melakukan poligami. Bagi para pihak istri (perempuan), poligami yang dilakukan oleh suami adalah sebuah keterpaksaan. Dalam banyaknya kasus poligami, pihak istrilah yang kerap menjadi objek kekerasan, baik kekerasan fisik maupun mental. Di sinilah urgensi keadilan bagi orang yang hendak berbuat poligami. Semua sumber hukum yang berasal dari Al-Qur’an, Hadist, maupun Undang-Undang memberikan jaminan keadilan bagi istri dengan mengatur ketat atau memasukkan pra-syarat keadilan bagi suami yang hendak berpoligami. Seorang suami jika tidak mampu untuk berlaku adil, baik diantara para istri, anak dan dalam lingkup keluarga, maka lebih baik tidak melakukan poligami. Adapun kajian ini dilatarbelakangi akan pandangan suami, istri tentang implementasi keadilan dalam perkawinan poligami di Lombok Kec. Praya Tengah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian jenis lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis, dan sistematika laporan dengan pendekatan deskriptif. Terkait dengan teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu Maslahah, KDRT, Gender, kesadaran dan kepatuhan hukum. Untuk mengimplementasikan keadilan tentu dari masing-masing suami dan istri dalam menyikapinya berbeda. Penelitian ini beragumen bahwa keadilan dalam implementasinya terhadap perkawinan poligami tidak bermuara pada kesepakatan. Posisi sebagai istri dan suami melahirkan konsekuensi yang berbeda dalam melihat keadilan. Temuan menariknya bahwa suami istri menyatakan dalam mengimplimentasikan keadilan terjadinya kesamaan pandangan, tetapi dari pihak keluarga yang lain baik dari anak dan tetangga terjadi perbedaan pandangan. Banyak dari mereka para suami tidak bisa menjalankan keadilan sebagaimana mestinya. Dalam mengeim plimentasikan keadilan menurut para suami dalam perkawinan poligami di Lombok Kecamatan Praya Tengah berbeda-beda. Ada yang sesuai kebutuhan masing-masing istri, tergantung jumlah anak dan bahkan ada juga segala kebutuhan rumah tangga, suami yang mengurus masalah keuangannya, istri tinggal mengolahnya saja.
Co-Authors Asdin, Apriana putra, Nur Afdal Purnama Rivaldi, Muhammad Haikal