Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Mouna Suez Sianturi
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLIKASI KEBERPIHAKAN PEJABAT NEGARA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KEDAMAIAN DI PEMILU INDONESIA Danil Erlangga Mahameru; Mochamad Haikal Badjeber; Talitha Atha Shakira; Mouna Suez Sianturi; Aidan Rafif; Yuliana Yuli Wahyuningsih
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 7 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i7.1658

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi keberpihakan pejabat negara dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia, serta upaya untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Nomor 16. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar harus menjaga persatuan dan mencapai tujuan bersama, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Namun, keberpihakan pejabat negara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, dapat merusak integritas dan legitimasi pemilu, mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik. Artikel ini menelaah bagaimana regulasi terkait netralitas pejabat negara, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berkaitan erat dengan prinsip SDGs Nomor 16 untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka, melakukan analisis terhadap regulasi dan kebijakan terkait netralitas pejabat negara dalam pemilu. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberpihakan pejabat negara dapat berdampak signifikan terhadap integritas, transparansi, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran netralitas pejabat negara dapat mengarah pada ketidakadilan politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan politik yang berpotensi mengganggu proses menuju pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam proses pemilu di Indonesia, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Consumer Protection Against Quantity and Price Fraud in MinyaKita Distribution Mouna Suez Sianturi; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.13075

Abstract

This study examines the legal liability of business actors and the effectiveness of consumer protection against double fraud practices in the distribution of MinyaKita cooking oil, involving both quantity reduction and pricing above the government-mandated Highest Retail Price (HET). The research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by limited institutional data from the Ministry of Trade, BPKN, and YLKI for corroborative purposes. The findings indicate that quantity manipulation and overpricing constitute violations of consumer protection law, legal metrology regulations, and trade policies, giving rise to business actors’ liability based on breach of contract, negligence, and semi-strict liability. Nevertheless, consumer protection remains ineffective due to regulatory overlap, weak distribution supervision, limited enforcement authority of the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK), and low consumer legal awareness. The novelty of this study lies in its integrated analysis of consumer protection law, legal metrology, and distribution governance in addressing double fraud within a government-regulated commodity program. This study recommends strengthening BPSK’s authority, harmonizing regulatory frameworks, and enhancing distribution oversight and transparency to ensure effective and equitable consumer protection.
Co-Authors Aidan Rafif Danil Erlangga Mahameru Heru Sugiyono Mochamad Haikal Badjeber Talitha Atha Shakira Yuliana Yuli Wahyuningsih