Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN ]]>
<![CDATA[Sugiyono, Heru]]>
<![CDATA[ Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.279 KB)
|
DOI: 10.35586/.v4i1.133
<![CDATA[ At the present time many cases of violations (non-performance) prudential principles that occur in national banks, one of which brings the impact of loss to third-party insurance as the owner of the object that was never guarantee or give permission to others to pledge land own to a bank. Precautionary principle should be applied by the banks especially in terms of loan disbursements through accurate and in-depth analysis, the proper distribution, control and monitoring of good, valid agreement and meet the requirements of law, binding strong collateral and loan documentation and complete a regular basis. ]]>
<![CDATA[Plantation Regulation In The Palm Industry Sector In The Omnibus Law Of Employment Creation (Cipta Kerja) ]]>
<![CDATA[Sugiyono, Heru]]>;
<![CDATA[Haryanto, Imam]]>
<![CDATA[ Veteran Law Review Vol 4, No 1 (2021): Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35586/velrev.v4i1.2750
<![CDATA[The ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Employment Creation (Omnibus Law Employment Creation) massively amends, deletes, or sets new rules against several previous laws, such as Law Number 39 of 2014 concerning Plantations (Plantation Law) and other regulations. Some of the contradictions that have arisen between the Plantation Law and the Omnibus Law Employment Creation, of course, have an influence on the palm oil industry sector in Indonesia, causing legal uncertainty. The problem raised in this study is about how the plantation regulation in the palm oil industry sector is in the Omnibus Law Employment Creation. The research objective is to analyze the legal certainty of plantation regulations in the palm oil industry sector in the Omnibus Law Employment Creation. The research method used is juridical normative, that is, research is carried out through literature study with secondary data. The results show that the plantation regulations in the palm oil industry sector in the Omnibus Law Employment Creation contain legal uncertainty, where in the Omnibus Law Employment Creation there are several contradictions with the provisions of the previous Plantation Law, such as the culture of prioritizing foreign investors, and not in accordance with protection and management of environment. It is necessary to review laws and regulations, especially for the sustainability of the palm oil industry sector, by harmonizing all the rules contained in the Omnibus Law Employment Creation.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG USAHA ]]>
<![CDATA[Muhammad Farhan Gayo]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (175.877 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i3.245-254
<![CDATA[Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa, yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur. Namun pada kenyataanya, didapati beberapa fakta hukum bahwa pemilik usaha mengingkari isi perjanjian sewa menyewa ruang usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha dan perlindungan hukum terhadap penyewa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik ruang usaha dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas pacta sunt servanda belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha, hal ini lebih disebabkan karena pemilik ruang usaha mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan penyewa. Ketentuan hukum perdata hanya memberikan perlindungan hukum berupa hak untuk pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan atas tidak dilaksanakannya perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha perlu diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang mengabaikan asas pacta sunt servanda, sehingga penyewa sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dapat terlindungi haknya.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYIARAN ULANG KONTEN SIARAN PIALA DUNIA OLEH LEMBAGA PENYIARAN TANPA IJIN PEMEGANG LISENSI ]]>
<![CDATA[Chrys Auditya Dewi]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (199.46 KB)
|
DOI: 10.31604/justitia.v8i5.943-955
<![CDATA[Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas ciptaannya. Memiliki kaitan erat dengan HKl. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya melalui izin tertulis, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan konten Piala Dunia Rusia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi pemegang lisensi atas pelanggaran penyiaran dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap pelanggaran penyiaran. Penulisan ini juga mencoba untuk mengkaji contoh putusan pengadilan mengenai hak cipta yang berkaitan dengan lisensi. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta pendekatan Perundang-undangan dengan cara mengutip buku-buku literatur, jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian pada putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte adanya pelanggaran pendistribusian konten secara komersial tanpa izin dari pemegang lisensi. Hak siar merupakan hak hukum dan konten yang disiarkan dilindungi oleh hak cipta. Hal ini termasuk perbuatan melawan hukum, karena konten Piala Dunia Rusia 2018 merupakan karya siaran yang memiliki hak eksklusif serta hak ekonomi yang dimiliki FMA. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DI RUTAN KLAS 1 CIPINANG ]]>
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>;
<![CDATA[Dinda Dinanti]]>
<![CDATA[ SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.533 KB)
<![CDATA[Rumah tahanan negara atau sering disebut rutan merupakan tempat menginap para tahanan atau biasa disebut warga binaan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, baik berupa konsultasi maupun pendampingan; baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun selama menjalani proses persidangan di pengadilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada ara warga binaan yang kurang mampu dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah setempat. Kendatipun bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masih banyak warga binaan di rutan klas I Cipinang belum mengetahuinya. Inilah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya pengabdian kepada masyarakat di rutan klas I Cipinang. Metode pelaksanaan yang dilakukan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta cq. Kepala Rutan Klas I Cipinang. Setelah memperoleh izin, pengabdian dilaksanakan di rutan klas I Cipinang pada 11 April 2019 yang dihadiri 30 warga binaan dengan cara presentasi materi bantuan hukum, dialog, dan konsultasi hukum. Hasilnya, warga binaan sangat antusias untuk berkonsultasi terkait kasus hukumnya dan mengajukan permohonan pendampingan selama menjalani proses persidangan di pengadilan. Sebagai tindak lanjut atas permohonan pendampingan dari warga binaan tersebut, telah pula ditindaklanjuti dengan memberikan pendampingan warga binaan selama menjalani proses persidangan sampai putusan pengadilan.]]>
<![CDATA[Rancang Bangun Miniatur Jemuran Pakaian Pintar Berbasis Internet Of Things ]]>
<![CDATA[Fuad Sholihin]]>;
<![CDATA[Agus Setiyo Budi Nugroho]]>;
<![CDATA[Faidurrahman Faidurrahman]]>;
<![CDATA[Heru Dwi Sugiyono]]>;
<![CDATA[Ibnu Sholeh Herdidenanto]]>
<![CDATA[ POROS TEKNIK Vol. 9 No. 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[P3M Politeknik Negeri Banjarmasin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31961/porosteknik.v9i2.647
<![CDATA[Pada masa kini, cara bekerja secara tradisional masih melekat dalam cara hidup masyarakat salah satunya adalah menjemur pakaian, setiap orang menjemur pakaiannya di halaman rumah. Cara kerja yang demikian membuat orang harus berada dalam kondisi siaga supaya pakaian yang di jemur tidak basah pada saat hujan datang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat sistem jemuran pakaian pintar berbasis internet of things, menggunakan mikrokontroler Arduino Nano sebagai pengendali dan NodeMCU sebagai alat mengirimkan data ke-database atau server yang nantinya data-data tersebut dapat dimonitoring dari website, sebagai masukan (input) alat ini menggunakan sensor cahaya (Light Dependent Resistor), sensor air, sensor suhu dan kelembaban (DHT22) dan limit switch. Untuk keluaran (output) ada Buzzer untuk indikator aktifitas, Driver motor memberi perintah Motor DC sebagai penggerak tempat jemuran dan kipas pengering, untuk mengeringkan pakaian disaat tempat jemuran didalam ruangan. Tempat jemuran akan masuk pada saat hujan dengan resistansi sensor air di bawah atau sama dengan 500, cahaya gelap dengan nilai resistansi cahaya di atas 900, suhu dingin dengan nilai sensor di bawah 29*C, ataupun saat jemuran sudah memenuhi kebutuhan cahayanya dengan ditentukannya batas waktu berapa lama menjemur, dan tempat jemuran akan keluar ketika cahaya terang dengan nilai resistansinya di bawah atau sama dengan 700, suhu panas dengan nilai sensor di atas 33*C, dan jemuran belum memenuhi kebutuhan cahayanya atau belum sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian tidak hujan dengan resistansi sensor air di atas 500.]]>
<![CDATA[Increasing The Family Law Aspects Understanding For Depok City Community ]]>
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>;
<![CDATA[Suprima Suprima]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (241.123 KB)
|
DOI: 10.35568/abdimas.v4i2.1382
<![CDATA[Family law is part of the clump of civil law that discusses the problems of civil relations in a family, including marriage, divorce, inheritance, and so on. The purpose of this service is to provide an understanding of aspects of family law for the people of Depok. The method used in the implementation of the service is to provide counseling to the people of Kampung Pulo, Leurahan Beji Depok through the media zoom meeting. The results of community service show that some people in the city of Depok, especially in Kampung Pulo, Beji Depok Village, still do not understand the efforts that must be made when problems occur related to family law. Community Service Program activities are very helpful for the people of Depok to better understand the efforts that must be made when problems occur in family law.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN MODEL JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI TANJUNGSARI, KABUPATEN BOGOR ]]>
<![CDATA[Wicipto Setiadi]]>;
<![CDATA[Muhammad Arafah Sinjar]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 1 (2019): April 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Hukum Nasional ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.316 KB)
|
DOI: 10.33331/rechtsvinding.v8i1.296
<![CDATA[Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan peralihan hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namunpada sebagian masyarakat Desa Tanjungsari, Kabupaten Bogor, jual beli atas tanah masih memakai tata cara hukum adat yakni tanpa melalui PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan transaksi jual beli tanah di Desa Tanjungsari yang masih dilakukan dengan tata cara hukum adat,kemudianbagaimana implementasi peraturan pemerintah tersebut terkait model jual beli tanah menurut adat sertabagaimana proses pendaftarannya. Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini ditemukan bahwa peraturan pemerintah tersebut dalam implementasinya masih belum dapat berjalan dengan baik antara lain karena tidak adanya unsur pemaksa dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan pemerintah tersebut, selain juga ada faktor budaya masyarakat yang turut andil mengakibatkan kurang berjalannya beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu perlu dukungan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut dan juga dukungan berupa peningkatan kapasitas pejabat pertanahan untuk dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat. ]]>
<![CDATA[Responsibility of the Food and Drug Supervisory Agency in Granting Licenses for the Distribution of Food Products Containing Pigs Sold in Minimarkets ]]>
<![CDATA[Suci Amalia Tirachim]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 5, No 1 (2022): Budapest International Research and Critics Institute February ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i1.4195
<![CDATA[The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) is an institution that carries out government affairs in the field of drug and food control with the aim of protecting consumers from losses. However, nowadays cases regarding food distribution that harm consumers are still occurring, one of which is food containing pork sold in minimarkets. Where the minimarket sells food products containing pork that are not in accordance with applicable regulations. This study uses a normative juridical legal research method with a law approach and a case approach. Then, using secondary data sources obtained from literature studies, then the data is processed using qualitative analysis. The results of the study show that the Government through BPOM has the responsibility to carry out supervision by providing distribution permits for foods containing pork that have met the standards in accordance with distribution permit regulations, then monitoring minimarkets to ensure food safety is maintained while circulating and taking action if there is food that is contaminated. In circulation does not comply with the applicable provisions as a form of protection for Muslim consumers. Protection of Muslim consumers has been stipulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. Where business actors are required to meet the applicable requirements in selling food containing pork in minimarkets and provide correct and honest services to consumers in accordance with good retail guidelines. The authors suggest that BPOM can supervise food containing pork sold in Mini Markets more firmly, routinely and thoroughly through cooperation with related parties in order to prevent losses to consumers.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN ASPEK-ASPEK HUKUM TRANSNASIONAL BAGI MASYARAKAT DI KOTA DEPOK ]]>
<![CDATA[Khoirur Rizal Lutfi]]>;
<![CDATA[Wardani Rizkianti]]>;
<![CDATA[Heru Sugiyono]]>
<![CDATA[ Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Tarumanagara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24912/jbmi.v4i1.10855
<![CDATA[Depok City, West Java Province is a city with high mobility both on a national and transnational scale. One of the reasons is due to its proximity to the capital city. One example of a transnational nature is the high number of Umrah pilgrims who come from this city. One proof is the data in the number of Umrah pilgrims from the city of Depok who failed to leave due to the Covid 19 pandemic which reached approximately 4,000 people. One of the cases that was also appalling was Reinhard Sinaga, an Indonesian citizen or Depok resident, to be more precise, who was caught in a legal case abroad. Likewise, the human trafficking syndicate in the city of Depok has been attracting attention for a while. In addition, several Depok City residents have married foreign citizens such as the Dutch and Swedish. Based on this, it is important to provide an understanding for the Depok community regarding the aspects of transnational law so that they can find out preventive and curative steps against potential legal issues that arise, both from the civil and criminal aspects of a transnational nature. The understanding given to Depok residents was carried out by providing legal education related to material aspects of transnational law and opening up opportunities for discussion to answer related questions. The results of the implementation of this activitiy indicate an increase in the understanding of the people of Depok City regarding transnational legal aspects. That was seen from the interactive session.ABSTRAK:Kota Depok, Provinsi Jawa Barat merupakan kota dengan mobilitas yang tinggi baik dalam skala nasional maupun yang bersifat transnasional (lintas batas Negara). Salah satu penyebabnya adalah karena kedekatanya dengan Ibu Kota. Salah satu contoh yang bersifat transnasional adalah tingginya angka jamaah umroh yang berasal dari kota ini. Salah satu bukti adalah data jumlah jamaah umroh dari kota Depok yang gagal berangkat akibat pandemi Covid 19 mencapai kurang lebih 4.000 orang. Salah satu kasus yang juga menggemparkan adalah Reinhard Sinaga, warga negara Indonesia atau warga Depok lebih tepatnya yang terjerat kasus hukum di luar negeri. Begitu juga terjadinya sindikat human traficking di kota Depok yang beberapa saat menyita perhatian. Selain itu tercatat beberapa warga Kota Depok yang menikah dengan Warga Negara Asing seperti Belanda dan Swedia. Berdasarkan hal tersebut maka penting kiranya untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional sehingga dapat mengetahui langkah preventif maupun kuratif terhadap persoalan-persoalan hukum yang potensial muncul, baik dari aspek perdata maupun pidana yang bersifat transnasional. Pemahaman yang diberikan kepada warga Depok dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum terkait materi aspek-aspek hukum transnasional dan membuka kesempatan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat Kota Depok terkait aspek-aspek hukum transnasional. Hal ini terlihat dari apresiasi masyarakat dalam sesi interaktif.]]>
