Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

7.156

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Semaya POROS TEKNIK Rechtsidee Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Abdimas Umtas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Veteran Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JUSTISI SABDAMAS JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia Jurnal Suara Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Law Development Journal Jurnal Interpretasi Hukum International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics Indonesia Law Review (ILREV) Journal of Law, Poliitic and Humanities Journal of Progressive Law and Legal Studies Jurnal KALANDRA Kanun: Jurnal Ilmu Hukum International Journal of Law and Society International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Legislasi Indonesia Green Social: International Journal of Law and Civil Affairs Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum

Heru Sugiyono

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Author-ID : 1257446

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4 5

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMILIK JAMINAN KETIKA TIDAK DILAKSANAKANNYA PRINSIP KEHATI -HATIAN OLEH BANK DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN MEMAKAI JAMINAN Sugiyono, Heru
Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

At the present time many cases of violations (non-performance) prudential principles that occur in national banks, one of which brings the impact of loss to third-party insurance as the owner of the object that was never guarantee or give permission to others to pledge land own to a bank. Precautionary principle should be applied by the banks especially in terms of loan disbursements through accurate and in-depth analysis, the proper distribution, control and monitoring of good, valid agreement and meet the requirements of law, binding strong collateral and loan documentation and complete a regular basis.

Plantation Regulation In The Palm Industry Sector In The Omnibus Law Of Employment Creation (Cipta Kerja) Sugiyono, Heru; Haryanto, Imam
Veteran Law Review Vol 4, No 1 (2021): Mei 2021
Publisher : Faculty of Law, Pembangunan Nasional Veteran Jakarta University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/velrev.v4i1.2750

The ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Employment Creation (Omnibus Law Employment Creation) massively amends, deletes, or sets new rules against several previous laws, such as Law Number 39 of 2014 concerning Plantations (Plantation Law) and other regulations. Some of the contradictions that have arisen between the Plantation Law and the Omnibus Law Employment Creation, of course, have an influence on the palm oil industry sector in Indonesia, causing legal uncertainty. The problem raised in this study is about how the plantation regulation in the palm oil industry sector is in the Omnibus Law Employment Creation. The research objective is to analyze the legal certainty of plantation regulations in the palm oil industry sector in the Omnibus Law Employment Creation. The research method used is juridical normative, that is, research is carried out through literature study with secondary data. The results show that the plantation regulations in the palm oil industry sector in the Omnibus Law Employment Creation contain legal uncertainty, where in the Omnibus Law Employment Creation there are several contradictions with the provisions of the previous Plantation Law, such as the culture of prioritizing foreign investors, and not in accordance with protection and management of environment. It is necessary to review laws and regulations, especially for the sustainability of the palm oil industry sector, by harmonizing all the rules contained in the Omnibus Law Employment Creation.

IMPLEMENTASI EKSEKUSI PUTUSAN BANI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA Suyanto, Heru; Sugiyono, Heru; Oktalia, Ilvana
Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v7i2.2101

Arbitrase merupakan salah satu bentuk cara penyelesaian sengketa perdata yang timbul dari pelaksanaan suatu perjanjian diantara para pihak. Sengketa pardata dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika dalam perjanjian yang dibaut oleh para pihak tercantum klausula pilihan jika terjadi sengketa akan diselesaikan melalui BANI. Putusan BANI harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian, dan jika putusan tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap data sekunder seperti perundang-undangan, putusan, serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa perdata melalui BANI terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu pra persidangan, masa persidangan dan pasca persidangan. Dalam implementasinya putusan BANI memiliki kekuatan eksekutorial apabila putusan arbitrase tersebut telah didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Meskipun BANI merupakan lembaga arbitrase institusional namun dalam prinsipnya penetapan perintah pelaksanaan eksekusi tetap dilakukan oleh Pengadilan Negeri karena BANI bukanlah badan peradilan sehingga tidak memiliki perangkat jurusita, serta tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi. Sebaiknya putusan BANI bisa dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik baik dan secara sukarela tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri untuk melakukan eksekusi.

PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANG USAHA Muhammad Farhan Gayo; Heru Sugiyono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 3 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas yang berlaku dalam perjanjian sewa menyewa, yakni kesepakatan yang telah disepakati selanjutnya berlaku sebagai Undang-Undang yang mengatur. Namun pada kenyataanya, didapati beberapa fakta hukum bahwa pemilik usaha mengingkari isi perjanjian sewa menyewa ruang usaha, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah tentang bagaimana penerapan asas pacta sunt servanda dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha dan perlindungan hukum terhadap penyewa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pemilik ruang usaha dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yakni melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa asas pacta sunt servanda belum dapat diterapkan sepenuhnya dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha, hal ini lebih disebabkan karena pemilik ruang usaha mempunyai kedudukan lebih kuat dibandingkan penyewa. Ketentuan hukum perdata hanya memberikan perlindungan hukum berupa hak untuk pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan atas tidak dilaksanakannya perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa ruang usaha perlu diatur mengenai sanksi yang tegas bagi pihak yang mengabaikan asas pacta sunt servanda, sehingga penyewa sebagai pihak yang lebih lemah kedudukannya dapat terlindungi haknya.

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENYIARAN ULANG KONTEN SIARAN PIALA DUNIA OLEH LEMBAGA PENYIARAN TANPA IJIN PEMEGANG LISENSI Chrys Auditya Dewi; Heru Sugiyono
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 5 (2021): JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki seseorang atas ciptaannya. Memiliki kaitan erat dengan HKl. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya melalui izin tertulis, namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini pihak lain yang tidak memiliki izin dari pemegang lisensi hak siar untuk menyiarkan konten Piala Dunia Rusia 2018. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum hak cipta bagi pemegang lisensi atas pelanggaran penyiaran dan tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap pelanggaran penyiaran. Penulisan ini juga mencoba untuk mengkaji contoh putusan pengadilan mengenai hak cipta yang berkaitan dengan lisensi. Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang diperoleh dengan studi kepustakaan serta pendekatan Perundang-undangan dengan cara mengutip buku-buku literatur, jurnal terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil dari penelitian pada putusan perkara nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Tte adanya pelanggaran pendistribusian konten secara komersial tanpa izin dari pemegang lisensi. Hak siar merupakan hak hukum dan konten yang disiarkan dilindungi oleh hak cipta. Hal ini termasuk perbuatan melawan hukum, karena konten Piala Dunia Rusia 2018 merupakan karya siaran yang memiliki hak eksklusif serta hak ekonomi yang dimiliki FMA. Perjanjian lisensi harus didaftarkan pada Direktorat Jendral HKI

PERLINDUNGAN HAK-HAK WARGA BINAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG BANTUAN HUKUM DI RUTAN KLAS 1 CIPINANG Heru Sugiyono; Dinda Dinanti
SABDAMAS Vol 1 No 1 (2019): SABDAMAS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unika Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.533 KB)

Rumah tahanan negara atau sering disebut rutan merupakan tempat menginap para tahanan atau biasa disebut warga binaan yang statusnya masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan, baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung. Sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum, baik berupa konsultasi maupun pendampingan; baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun selama menjalani proses persidangan di pengadilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada ara warga binaan yang kurang mampu dengan menyertakan surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh lurah setempat. Kendatipun bantuan hukum secara cuma-cuma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, masih banyak warga binaan di rutan klas I Cipinang belum mengetahuinya. Inilah yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya pengabdian kepada masyarakat di rutan klas I Cipinang. Metode pelaksanaan yang dilakukan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pelaksanaan kepada Kepala Kanwil Hukum dan HAM DKI Jakarta cq. Kepala Rutan Klas I Cipinang. Setelah memperoleh izin, pengabdian dilaksanakan di rutan klas I Cipinang pada 11 April 2019 yang dihadiri 30 warga binaan dengan cara presentasi materi bantuan hukum, dialog, dan konsultasi hukum. Hasilnya, warga binaan sangat antusias untuk berkonsultasi terkait kasus hukumnya dan mengajukan permohonan pendampingan selama menjalani proses persidangan di pengadilan. Sebagai tindak lanjut atas permohonan pendampingan dari warga binaan tersebut, telah pula ditindaklanjuti dengan memberikan pendampingan warga binaan selama menjalani proses persidangan sampai putusan pengadilan.

Rancang Bangun Miniatur Jemuran Pakaian Pintar Berbasis Internet Of Things Fuad Sholihin; Agus Setiyo Budi Nugroho; Faidurrahman Faidurrahman; Heru Dwi Sugiyono; Ibnu Sholeh Herdidenanto
POROS TEKNIK Vol. 9 No. 2 (2017)
Publisher : P3M Politeknik Negeri Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31961/porosteknik.v9i2.647

Pada masa kini, cara bekerja secara tradisional masih melekat dalam cara hidup masyarakat salah satunya adalah menjemur pakaian, setiap orang menjemur pakaiannya di halaman rumah. Cara kerja yang demikian membuat orang harus berada dalam kondisi siaga supaya pakaian yang di jemur tidak basah pada saat hujan datang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis membuat sistem jemuran pakaian pintar berbasis internet of things, menggunakan mikrokontroler Arduino Nano sebagai pengendali dan NodeMCU sebagai alat mengirimkan data ke-database atau server yang nantinya data-data tersebut dapat dimonitoring dari website, sebagai masukan (input) alat ini menggunakan sensor cahaya (Light Dependent Resistor), sensor air, sensor suhu dan kelembaban (DHT22) dan limit switch. Untuk keluaran (output) ada Buzzer untuk indikator aktifitas, Driver motor memberi perintah Motor DC sebagai penggerak tempat jemuran dan kipas pengering, untuk mengeringkan pakaian disaat tempat jemuran didalam ruangan. Tempat jemuran akan masuk pada saat hujan dengan resistansi sensor air di bawah atau sama dengan 500, cahaya gelap dengan nilai resistansi cahaya di atas 900, suhu dingin dengan nilai sensor di bawah 29*C, ataupun saat jemuran sudah memenuhi kebutuhan cahayanya dengan ditentukannya batas waktu berapa lama menjemur, dan tempat jemuran akan keluar ketika cahaya terang dengan nilai resistansinya di bawah atau sama dengan 700, suhu panas dengan nilai sensor di atas 33*C, dan jemuran belum memenuhi kebutuhan cahayanya atau belum sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian tidak hujan dengan resistansi sensor air di atas 500.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK TERKENAL DI INDONESIA Muhamad Shafwan Afif; Heru Sugiyono
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4097

Penulisan mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal di Indonesia bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi merek terkenal berdasarkan hukum positif di Indonesia dengan unsur persamaan pada pokoknya. Merek terkenal memiliki sifat ekslusif, namun masih terdapat banyak pelanggaran yang menimpanya seperti peniruan, pemboncengan dan hal – hal yang membuat rugi pemilik merek terkenal. Hal ini perlu dilakukan analisis agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam dunia industri. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam penelitian ini memiliki kebaharuan yaitu pembahasan lebih mengkhususkan tentang regulasi merek terkenal di Indonesia atas dasar persamaan pada pokoknya dan tanggung jawab lembaga negara yaitu DJKI terhadap merek yang di batalkan oleh pengadilan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal. Hasil penelitian yaitu untuk perlindungan hukum terhadap merek terkenal saat ini di atur sebatas kriteria merek terkenal, larangan melakukan tindakan yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal dan upaya represif berupa hak melapor kepada pengadilan yang di miliki oleh merek terkenal, hal ini tertuang di dalam UU No. 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi geografis, Permenkumham No. 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek serta Yurispudensi Mahkamahh Agung No. 022/HKI/2012. Bentuk tanggung jawab dari DJKI adalah dengan menjalankan putusan pengadilan, melakukan penyuluhan hukum dan dapat di pidana sesuai ketentuan KUHP.

Increasing The Family Law Aspects Understanding For Depok City Community Heru Sugiyono; Suprima Suprima; Aji Lukman Ibrahim
ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2021): ABDIMAS UMTAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Family law is part of the clump of civil law that discusses the problems of civil relations in a family, including marriage, divorce, inheritance, and so on. The purpose of this service is to provide an understanding of aspects of family law for the people of Depok. The method used in the implementation of the service is to provide counseling to the people of Kampung Pulo, Leurahan Beji Depok through the media zoom meeting. The results of community service show that some people in the city of Depok, especially in Kampung Pulo, Beji Depok Village, still do not understand the efforts that must be made when problems occur related to family law. Community Service Program activities are very helpful for the people of Depok to better understand the efforts that must be made when problems occur in family law.

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH DIKAITKAN DENGAN MODEL JUAL BELI TANAH MENURUT HUKUM ADAT DI TANJUNGSARI, KABUPATEN BOGOR Wicipto Setiadi; Muhammad Arafah Sinjar; Heru Sugiyono
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 8, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan peralihan hak milik atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Namunpada sebagian masyarakat Desa Tanjungsari, Kabupaten Bogor, jual beli atas tanah masih memakai tata cara hukum adat yakni tanpa melalui PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan transaksi jual beli tanah di Desa Tanjungsari yang masih dilakukan dengan tata cara hukum adat,kemudianbagaimana implementasi peraturan pemerintah tersebut terkait model jual beli tanah menurut adat sertabagaimana proses pendaftarannya. Dalam penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini ditemukan bahwa peraturan pemerintah tersebut dalam implementasinya masih belum dapat berjalan dengan baik antara lain karena tidak adanya unsur pemaksa dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan pemerintah tersebut, selain juga ada faktor budaya masyarakat yang turut andil mengakibatkan kurang berjalannya beberapa ketentuan dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu perlu dukungan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai ketentuan dalam peraturan pemerintah tersebut dan juga dukungan berupa peningkatan kapasitas pejabat pertanahan untuk dapat memberikan pendampingan bagi masyarakat.

Co-Authors Adyuanas, Affan Agus Setiyo Budi Nugroho Agustanti, Rosalia Dika Aji Lukman Ibrahim Ali, Jovansyah Alisya Rahma Saebani Amandha, Rendytha Khansa Amiruddin, Alifiya Mafaza Arazid, Arazid Arofah, Muhammad Nouval Aurora Jillena Meliala Azzahra, Shalma Berliana Purwono Putri Budiman, Jodhy Farrel Bukit, Liametami Benedicta Chrys Auditya Dewi Clarence, Jennifer Dianrachma, Mitari Dinanti, Dinda Dwi Desi Yayi Tarina Dylan Rajasa Chandra Faidurrahman Faidurrahman Fajar, Rahula Fuad Sholihin Handoyo Prasetyo Haryanto, Imam Herbawani, Chahya Kharin Heru Suyanto Heru Suyanto Heru Suyanto Ibnu Sholeh Herdidenanto Iwan Erar Joesoef Liansah, Irene Lina Husnul Khairiyyah Lutfi, Khoirur Rizal Malik Ibrahim Martin Batara Tambunan Michael Giovanni Joseph Muhamad Shafwan Afif Muhammad Arafah Sinjar Muhammad Farhan Gayo Muhammad Fikri Muhammad Rahadian Hasbi Muthia Sakti Oktalia, Ilvana Pardede, Jeremy Raisha Cantika Mutiara Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhanti Achlina Tri Putri Ricki Rahmad Aulia Nasution Ridha Wahyuni Ridwan, Ridwan Rizal, Sultan Ahmad Rizkianti, Wardani Rochela Amalia Narindra Rohman, Zahrah Farhataeni Salwa Noviana Putri Samodro, Dewanto Suci Amalia Tirachim Suherman Suherman Suprima Suyanto, Heru Syaiful, Rivasya Dinda Syakur, Muhammad Zidan Asy Sylvana Murni Deborah Hutabarat Thohari, Ahmad Ahsin Zahra Athirah Zakia Fitri, Anggi Rachma

Title

Found 53 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 53 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 53 Documents
Search