Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Jurnal Pengabdian West Science
Atara, Irvin
Unknown Affiliation
Aerospace Engineering Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Governance of Investment in Tangerang Region Review of State Administrative Law: Tata Kelola Investasi Daerah Tangerang Tinjauan Hukum Administrasi Negara Annisa, Reza; Putra Nugraha, Dwi; Widya Nirwana, Clara; Titania Aurelia Mulia, Clarissa; Atara, Irvin
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.43000

Abstract

This study examines investment governance in Tangerang City from the perspective of Administrative Law, focusing on the implementation of local government authority in attracting and managing investment based on the principles of good governance. Although Tangerang City demonstrates dynamic economic growth, there remains a significant disparity between well-developed areas such as BSD City and Alam Sutera and other regions that have not benefited equally from development. This situation raises administrative-legal issues regarding the effectiveness of local government authority in fulfilling the principles of equity and justice as mandated by Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 30 of 2014 on Administrative Governance. The main problem addressed in this study concerns how the Tangerang City Government exercises its administrative and legal responsibilities in managing investment potential to ensure not only economic growth but also equitable distribution of economic benefits across regions. This research fills a gap in existing studies on Administrative Law, which have predominantly focused on investment licensing and bureaucracy, by emphasizing the dimension of equitable benefit distribution and the implementation of administrative authority at the regional level. The objective of this study is to analyze the position, implementation, and challenges of administrative authority in creating transparent, accountable, and equitable investment governance consistent with the General Principles of Good Governance. Using a normative juridical method, supported by an empirical approach, this research examines relevant laws and regulations governing regional administration, administrative governance, and investment management while analyzing the factual conditions in Tangerang City. The findings reveal that although the city government has adopted the Regional Investment Plan as a legal instrument of administrative authority, its implementation has yet to achieve equitable outcomes across all areas. Therefore, strengthening the administrative legal framework in investment planning, facilitation, and supervision is essential to establish inclusive, efficient, and socially just investment governance consistent with constitutional mandates.
Pengaruh Adat Istiadat terhadap Penerapan Hukum Waris di Indonesia: Studi Kasus Suku Dayak Ginting, Yuni Priskila; Atara, Irvin
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1625

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaruh adat istiadat terdapat penerapan hukum waris di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus Suku Dayak. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi karakteristik system pewarisan adat Dayak, interaksinya dengan hukum nasional, serta tantangan dan adaptasi yang terjadi. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun menghadapi formalisasi hukum, praktik pewarisan adat Dayak tetap berpengaruh signifikan, mencerminkan resiliensi budaya dalam menghadapi perubahan. Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pluralisme hukum dalam konteks pewarisan, yang menciptakan tantangan tantangan maupun peluang untuk pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif. Studi ini merekomendasikan pendekatan yang lebih sensitif dan akomodatif terhadap praktik pewarisan adat dalam pengembangan kebijakan hukum waris di Indonesia, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia.
Penegakan Kesejahteraan Ibu dan Anak menurut UU KIA: Studi Kasus PT AFI AICE Ginting, Yuni Priskila; Atara, Irvin
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 01 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i01.1695

Abstract

Di Indonesia sangat penting dalam menekankan perlindungan terhadap hak-hak pada orang tua dan keluarga dalam pengasuhan serta pendidikan anak. Implementasi Undang-Undang Hak Ibu, Anak, dan Keluarga yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 menjadi suatu perhatian utama dalam hal mewujudkan kehidupan berkeluarga di Indonesia. Penelitian ini menganalisis mekanisme pengaturan yang terkandung dalam undang-undang tersebut, tindakan lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor wisata. Hasil kajian menunjukkan bahwa undang-undang ini mempunyai landasan hukum yang kokoh dalam penerapan undang-undang tersebut, namun masih banyak kelemahan yang dialami masyarakat di Indonesia khususnya Ibu dan Anak dalam hal proses pelaporan, cara penyesuaian perkaranya, serta prediksi hukumannya. Ada juga banyak tantangan dalam implementasi bidang ini, termasuk kurangnya pemahaman hukum publik, terbatasnya sumber daya serta koordinasi lembaga yang masih belum optimal. Menurut kompilasi hukum, dalam kasus perceraian, hak asuh anak dibawah 12 tahun biasanya jatuh ke tangan ibu. Namun, penerapan Keputusan hak asuh seringkali menemui berbagai kendala, termasuk kurangnya pemahaman hukum di antara pihak-pihak yang terlibat dan tantangan dalam proses mediasi. Diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan institusi terkait sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan dan penegakan hak-hak tersebut secara efektif.
Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Penistaan Agama yang Terjadi di Indonesia dan Pakistan Ginting, Yuni Priskila; Nicholine, Nicholine; Atara, Irvin; Liemanjaya, Lovisa Cygnusia; Simatupang, Margareta Theodora; Tarigan, Mera Terangta; Enron, Michael; Baihaqi Haksoro, Raffi Aqil; Rizky Asihatka, Prima Tiara Muthi’ah; Apsari, Talitha Zhazqia; Nicholine
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v2i03.1026

Abstract

Jurnal ini membahas perbandingan penegakan tindak pidana penistaan agama yang terjadi di Indonesia dan Pakistan. Fokus pengabdian ini adalah untuk memahami perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus penistaan agama antara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang terlibat dalam penangkapan dan pengadilan kasus penistaan agama di Indonesia dan Pakistan. Metode riset melibatkan analisis peraturan hukum dan prosedur penegakan hukum yang ada di kedua negara, serta studi kasus untuk mengilustrasikan praktiknya. Hasil pengabdian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum terhadap penistaan agama antara Indonesia dan Pakistan.
Sosialisasi Perbandingan Penegakan Tindak Pidana Pornografi yang Terjadi di Indonesia dan Thailand Ginting, Yuni Priskila; Atara, Irvin; Liemanjaya, Lovisa Cygnusia; Simatupang, Margareta Theodora; Tarigan, Mera Terangta; Enron, Michael; Nicholine, Nicholine; Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi; Asihatka, Prima Tiara Muthi’ah Rizky; Apsari, Talitha Zhazqia; Nicholine
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1122

Abstract

Jurnal ini membahas perbandingan penegakan tindak pidana pornografi yang terjadi di Indonesia dan Thailand. Fokus pengabdian ini adalah untuk memahami perbedaan dalam pendekatan hukum dan penegakan hukum terhadap kasus pornografi antara kedua negara. Tujuan jurnal ini adalah untuk menyediakan pemahaman yang lebih dalam tentang langkah-langkah yang terlibat dalam penangkapan dan pengadilan kasus pornografi di Indonesia dan Thailand. Metode riset melibatkan analisis peraturan hukum dan prosedur penegakan hukum yang ada di kedua negara, serta studi kasus untuk mengilustrasikan praktiknya. Hasil pengabdian ini menyoroti perbedaan signifikan dalam pendekatan dan konsekuensi hukum terhadap pornografi antara Indonesia dan Thailand.
Sanksi Administrasi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Saat Pandemi Covid-19 Natanael, Bintang; Syallomeita, Sharron; Atara, Irvin
SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Vol. 5 No. 1 (2026): SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2026
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/sentri.v5i1.5132

Abstract

The COVID-19 pandemic has tested the effectiveness of the legal system and public awareness in complying with government regulations. This study aims to analyze the implementation of administrative sanctions for violations of health protocols during the COVID-19 pandemic and to assess their effectiveness in increasing public compliance. This research employs a normative legal method with a statute approach and a conceptual approach. Data were obtained through literature studies consisting of primary and secondary legal materials, then analyzed using a qualitative–deductive method. The results show that the imposition of administrative sanctions such as warnings, fines, community service, and license revocation has a strong legal basis and aligns with the principles of the rule of law and the maxim salus populi suprema lex esto. However, implementation in the field has not been optimal due to low legal awareness, weak supervision, and inconsistent law enforcement. Increasing legal socialization, continuous monitoring, and firm enforcement are needed to ensure the effectiveness of administrative sanctions as an instrument to prevent violations of health protocols.
Co-Authors Annisa, Reza Apsari, Talitha Zhazqia Asihatka, Prima Tiara Muthi’ah Rizky Baihaqi Haksoro, Raffi Aqil Enron, Michael Haksoro, Raffi Aqil Baihaqi Liemanjaya, Lovisa Cygnusia Natanael, Bintang Nicholine Nicholine, Nicholine Putra Nugraha, Dwi Rizky Asihatka, Prima Tiara Muthi’ah Simatupang, Margareta Theodora Syallomeita, Sharron Tarigan, Mera Terangta Titania Aurelia Mulia, Clarissa Widya Nirwana, Clara Yuni Priskila Ginting