Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PEMBUKTIAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPADA YANG MEMBERIKAN EMERGENCY CONTACT UNTUK APLIKASI PINJAMAN ONLINE Ginting, Yuni; Tumbelaka, Anastasia; Antonius, Andrean; Nirwana, Clara; Mulia, Clarissa; Shodikin, Khoirul; Annisa, Reza; Syallomeita, Sharron; Firliyani, Zahwa
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v5i2.176

Abstract

Inovasi keuangan melibatkan penciptaan peranti keuangan baru serta pengembangan teknologi dan pasar keuangan yang lebih maju. Istilah finansial teknologi atau fintech diaplikasikan supaya mampu menggambarkan inovasi dalam layanan keuangan yang telah mengadopsi teknologi modern. Satu dari sebagian contohnya ialah perusahaan pinjaman online. Dalam progres pinjaman online, calon peminjam diwajibkan mengagih nomor kontak, akun media sosial, serta nomor kontak darurat. Perihal ini bertujuan supaya mampu menjauhi ketidakmampuan peminjam membereskan utangnya. Pihak perusahaan biasanya berkomunikasi dengan kontak darurat tanpa sepengetahuan mereka, memberitahukan bahwa peminjam menyandang utang, meskipun kontak darurat tidak pernah dimintai izin sebelumnya. Tindakan ini dianggap sebagai penyalahgunaan data pribadi kontak darurat, sehingga diwajibkan perlindungan hukum supaya mampu menjaga hak-hak mereka. Penelitian ini bertujuan supaya mampu menganalisis relasi hukum antara perusahaan pinjaman online dan kontak darurat, serta bagaimana perlindungan hukum yang bisa diterapkan kepada kontak darurat yang datanya didaftarkan secara sepihak dan disalahgunakan. Jenis penelitian yang diaplikasikan ialah yuridis-normatif, dengan bahan hukum sekunder. Penelitian ini akan mengkaji relasi hukum dan perlindungan yang ditata dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang berupa transisi atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Analisis Ketahanan Hidup Pasien HIV/AIDS Rawat Inap di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2016-2021 Annisa, Reza; Masrizal, Masrizal; Novnariza, Elsi; Novirsa, Randy
JIK-JURNAL ILMU KESEHATAN Vol 8, No 2 (2024): JIK-Oktober Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : UNIVERSITAS ALIFAH PADANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33757/jik.v8i2.1137

Abstract

HIV/AIDS merupakan masalah kesehatan global yang memiliki angka morbiditas dan mortalitas yang masih tinggi di Indonesia. Provinsi Jambi merupakan 10 terendah kejadian HIV/AIDS namun memiliki angka kematian yang masih tinggi (CFR=26,98%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketahanan hidup pasien HIV/AIDS di RSUD Raden Mattaher Jambi Tahun 2016-2021, serta faktor yang diduga mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan desain studi kohort retrospektif. Data bersumber dari rekam medis pasien HIV/AIDS rawat inap tahun 2016-2021 sebanyak 124 sampel menggunakan teknik simple random sampling. Analisis dilakukan secara univariat, dan bivariat (cox regression). Pasien mengalami events sebesar 17,7% dengan incidence rate sebesar 2,4%. Terdapat hubungan antara stadium klinis (p-value=0,014), infeksi oportunistik (p-value=0,011), komorbid (p-value=0,000), status terapi ARV (p-value=0,037), lama terapi ARV (p-value=0,028). Pasien HIV/AIDS yang berada pada stadium klinis IV, memiliki infeksi oportunistik, memiliki komorbid, tidak pernah/putus terapi, dan menjalani terapi < 6 bulan memiliki probabilitas ketahanan hidup yang lebih rendah. Diharapkan rumah sakit dapat memberikan perawatan yang komprehensif, serta perawatan pendukung khususnya pasien dengan komorbiditas sehingga membantu dalam perencanaan pengobatan yang tepat.
Governance of Investment in Tangerang Region Review of State Administrative Law: Tata Kelola Investasi Daerah Tangerang Tinjauan Hukum Administrasi Negara Annisa, Reza; Putra Nugraha, Dwi; Widya Nirwana, Clara; Titania Aurelia Mulia, Clarissa; Atara, Irvin
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 6 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v6i2.43000

Abstract

This study examines investment governance in Tangerang City from the perspective of Administrative Law, focusing on the implementation of local government authority in attracting and managing investment based on the principles of good governance. Although Tangerang City demonstrates dynamic economic growth, there remains a significant disparity between well-developed areas such as BSD City and Alam Sutera and other regions that have not benefited equally from development. This situation raises administrative-legal issues regarding the effectiveness of local government authority in fulfilling the principles of equity and justice as mandated by Law No. 23 of 2014 on Regional Government and Law No. 30 of 2014 on Administrative Governance. The main problem addressed in this study concerns how the Tangerang City Government exercises its administrative and legal responsibilities in managing investment potential to ensure not only economic growth but also equitable distribution of economic benefits across regions. This research fills a gap in existing studies on Administrative Law, which have predominantly focused on investment licensing and bureaucracy, by emphasizing the dimension of equitable benefit distribution and the implementation of administrative authority at the regional level. The objective of this study is to analyze the position, implementation, and challenges of administrative authority in creating transparent, accountable, and equitable investment governance consistent with the General Principles of Good Governance. Using a normative juridical method, supported by an empirical approach, this research examines relevant laws and regulations governing regional administration, administrative governance, and investment management while analyzing the factual conditions in Tangerang City. The findings reveal that although the city government has adopted the Regional Investment Plan as a legal instrument of administrative authority, its implementation has yet to achieve equitable outcomes across all areas. Therefore, strengthening the administrative legal framework in investment planning, facilitation, and supervision is essential to establish inclusive, efficient, and socially just investment governance consistent with constitutional mandates.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Data Pribadi Negara Indonesia dan Inggris Antonius, Andrean; Ginting, Yuni; Mulia, Clarissa; Syallomeita, Sharron; Taweranusa, Dennis; Daffa, Gabriel; Azzahra, Fatimah Azzahra; Putra, Muhammad; Nirwana, Clara; Annisa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1080

Abstract

Isu utama yang diangkat dalam pengabdian masyarakat ini adalah perbandingan hukuman tindak pidana pembukaan rahasia data pribadi antara Indonesia dan Inggris, yang menjadi fokus kajian karena meningkatnya insiden kebocoran data pribadi yang mempengaruhi privasi dan keamanan individu. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan memahami perbedaan hukuman yang diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini melibatkan sosialisasi, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif kepada masyarakat. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan perbedaan signifikan dalam penerapan hukuman di Indonesia dan Inggris, yang dapat membantu dalam pembentukan kebijakan dan praktik perlindungan data yang lebih efektif.
Sosialisasi Perbandingan Hukuman Tindak Pidana Kepemilikan Narkotika Jenis Ganja Di Indonesia dan Malaysia Antonius, Andrean; Ginting, Yuni; Mulia, Clarissa; Syallomeita, Sharron; Taweranusa, Dennis; Daffa, Gabriel; Azzahra, Fatimah; Putra, Muhammad; Nirwana, Clara; Annisa, Reza; Capello, Julio
Jurnal Pengabdian West Science Vol 3 No 04 (2024): Jurnal Pengabdian West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jpws.v3i04.1096

Abstract

Kejahatan narkotika sangat meresahkan dan telah menjadi ancaman serius di banyak negara. Salah satunya adalah Ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saraf otak dan fisik bagi yang menggunakan narkoba. Negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah berupaya keras untuk memberantas kejahatan ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut kemudian menjadi subjek perbandingan yang menarik untuk diteliti, terutama tentang perbedaan kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam menangani kejahatan narkotika antara kedua negara. Penelitian yang menggunakan metode perbandingan makro, dimana penelitian ini membandingkan sistem civil law yang diterapkan di Indonesia dan common law di Malaysia. Temuan Penelitian menunjukkan bagaimana UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia dan Akta 234 Akta Dadah Berbahaya 1952 (revisi 1980 dan amandemen terbaru 2014) di Malaysia yang memiliki tujuan untuk memberantas kejahatan narkotika atau dadah memiliki tiga perbedaan utama, yakni (1) penjatuhan pidana mati yang bersifat mandatori di Malaysia, (2) yurisprudensi menjadi sumber hukum utama common law (di Malaysia), serta (3) pengedepana prinsip premum remidium di Indonesia yang cberbanding terbalik dengan penerapan ultimum remidium di Malaysia.