Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DILEMA TERHADAP MASA DEPAN ANAK: KRITIK ATAS REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Tifan Nazida; Achmad Sulchan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/0bfvbf85

Abstract

Dengan penekanan pada perlindungan masa depan anak, penelitian ini mengkaji secara mendalam berbagai tantangan dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Negara berupaya menggeser paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif dengan memandang anak sebagai individu yang membutuhkan pembinaan, pendampingan, dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis doktrin-doktrin relevan, prinsip hukum perlindungan anak, serta norma positif yang menjadi dasar penyelenggaraan peradilan anak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformasi tersebut telah memiliki landasan normatif yang kuat, implementasinya masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, pemahaman aparat yang tidak merata, serta minimnya fasilitas pendukung diversi dan pembinaan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara konsep keadilan restoratif dengan praktik di lapangan. Untuk benar-benar melindungi dan memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan koordinasi antarlembaga, serta komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan tujuan ideal reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SITA ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG SEDANG BERSENGKETA Nur Mala Dewi Lestari; Syahla Naifa Ruri; Putri Margaretta; Tifan Nazida; Anggit Eka Novitasari; Lathifah Hanim
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8tn5qs47

Abstract

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dalam perjanjian utang piutang. Dalam praktik peradilan perdata, objek Hak Tanggungan tidak jarang menjadi objek sengketa dan diajukan permohonan sita, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan sita atas objek Hak Tanggungan yang masih dalam proses sengketa, faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkan atau ditolaknya permohonan sita, serta konsekuensi hukum yang timbul terhadap kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan sita tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan urgensi permohonan, status hukum objek sengketa, keseimbangan kepentingan para pihak, serta perlindungan terhadap hak preferen kreditur pemegang Hak Tanggungan. Penetapan sita atas objek yang masih disengketakan berimplikasi pada pembatasan penguasaan objek tanpa menghapus keberlakuan Hak Tanggungan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penetapan sita guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang berkepentingan.