Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Nur Mala Dewi Lestari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8megs206

Abstract

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan nilai moral serta integritas aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem peradilan sering kali dihadapkan pada tantangan moral seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi fakta, dan ketidakadilan yang menghambat tercapainya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai moral dalam menjaga integritas aparat hukum, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika, serta menguraikan strategi penguatan moral dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis-normatif, berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur’an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moral memiliki kedudukan sentral dalam membentuk perilaku aparat hukum dan menentukan kualitas keadilan yang ditegakkan. Penguatan moralitas dan integritas harus dilakukan melalui pendidikan etika hukum, pengawasan yang transparan, serta keteladanan pimpinan lembaga hukum agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi sarana keadilan dan kemanusiaan.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN SITA ATAS OBJEK HAK TANGGUNGAN YANG SEDANG BERSENGKETA Nur Mala Dewi Lestari; Syahla Naifa Ruri; Putri Margaretta; Tifan Nazida; Anggit Eka Novitasari; Lathifah Hanim
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/8tn5qs47

Abstract

Hak Tanggungan merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan istimewa kepada kreditur dalam perjanjian utang piutang. Dalam praktik peradilan perdata, objek Hak Tanggungan tidak jarang menjadi objek sengketa dan diajukan permohonan sita, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan sita atas objek Hak Tanggungan yang masih dalam proses sengketa, faktor-faktor yang mempengaruhi dikabulkan atau ditolaknya permohonan sita, serta konsekuensi hukum yang timbul terhadap kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan sita tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan urgensi permohonan, status hukum objek sengketa, keseimbangan kepentingan para pihak, serta perlindungan terhadap hak preferen kreditur pemegang Hak Tanggungan. Penetapan sita atas objek yang masih disengketakan berimplikasi pada pembatasan penguasaan objek tanpa menghapus keberlakuan Hak Tanggungan itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dan proporsionalitas dalam penetapan sita guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi seluruh pihak yang berkepentingan.