Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY Journal of Government and Civil Society DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JHR (Jurnal Hukum Replik) Indonesian Journal of Law and Policy Studies Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIka) Jurnal Dedikasi Hukum
Amiludin, Amiludin
Faculty Of Law, Universitas Muhammadiyah Tangerang
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Peran Pemerintah dalam Mengatasi Cyberbullying di Media Sosial pada Anak di Usia Muda Muhamad Badru Salam; Adie Dwiyanto Nurlukman; Amiludin Amiludin; Irwandi Irwandi
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 9, No 1 (2021): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v9i1.4248

Abstract

Cyberbullying in cyberspace involves a variety of behavioral risks, including bullying and provoking hostility on the internet. This study aims to determine the involvement of children at a young age on social media as victims of cyberbullying cases, as well as the role of the government in efforts to reduce cases of victims of abuse on social media so that it will decrease. The method used in this study uses qualitative research in the form of literature review with systematic mapping study techniques using secondary data such as reports and documents related to research. The results of this study indicate that the factors of social support are very influential for children because the origin of sexual violence or sexual harassment on social media is from the closest people doing social activities with children and how the family practices good parenting, monitoring how children get along with people. another, household harmony is very influential on children.
Exceptions of banking secrets for the interest of taxes in Indonesia (a comparison of the post-birth of access law to financial information) Upik Mutiara; Ika Khairunnisa Simanjuntak; Rahmad Ramadhan Hasibuan; Amiludin Amiludin
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 28 No. 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Law, University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Act Number 7 of 1992 as amended by Act Number 10 of 1998 concerning Banking and several related rules already regulates the exclusion of banking secrets, especially for tax purposes. However, the existing mechanism has not been able to accommodate the exchange of financial information within the framework of the Automatic Exchange of Information (AEOI). Then the Financial Information Access Act was formulated which regulates the automatic exchange of financial information that has never been known before. The problems discussed in this study, how are the exceptions of bank secrets for tax purposes that have been carried out in Indonesia and how are bank secrets exceptions regulated in the Financial Information Access Act. The research method used is a normative juridical method with a descriptive-analytical research approach. The results of the study found that the exception of bank secrets has long been known in Indonesia but is still limited by a convoluted bureaucracy. Whereas in the Financial Information Access Act, exceptions take place automatically but there are sanctions for those who misuse information.
Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan dan Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Daerah Terkait Pertanahan) Amiludin Amiludin
Journal of Government and Civil Society Vol 2, No 1 (2018): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.159 KB) | DOI: 10.31000/jgcs.v2i1.712

Abstract

Tanah yang dibutuhkan oleh manusia pada era sekarang tidak terlepas dari berbagai macam kepentingan yang berakibat kepada terjadinya politik pertanahan. Kebijakan negara dalam membuat sebuah regulasi tidak terlepas dari kepentingan terutama dengan adanya desentralisasi dari pusat ke daerah sehingga terbentuknya undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Akibat kewenangan pusat yang diambil daerah terkait pertanahan membawa berbagai macam permasalahan terutama konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di setiap daerah yang alasan dari konversi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari berbagai macam perundangundangan terkait pertanahan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pertanahan. Politik hukum dalam pertanahan yang terjadi akibat tidak adanya keseragaman peraturan yang terjadi antara pusat dan daerah yang mengarah kepada kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah daerah terutama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa melihat akibat daripada konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang berujung kepada krisis pangan bagi masyarakat. Land needed by humans in the current era cannot be separated from various kinds of interests that result in the occurrence of land politics. State policy in making a regulation cannot be differentiated from the interests, especially with the decentralization from central to regional so that the constitution of law number 32 of 2004 on regional autonomy.As a outcome of central authority led by state-linked areas bring a mixture of troubles, particularly the conversion or transition of farming estate to non-agricultural in each area, which is the intellect of the changeover to increase local revenue. This writing uses normative legal research methods that are sourced from various laws related to the land and the authority of the local government in terms of land. Legal politics in the land that occurs due to the absence of uniformity of regulations that occur between the center and the region that leads to policies that are more concerned with the interests of local governments, especially to increase local revenues without seeing the consequences of the conversion of agricultural land to non-agricultural that led to the food crisis for the community.
BANTUAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DARI NEGARA KONFLIK Nanda Agus Safana Sukma; Adie Dwiyanto Nurlukman; Amiludin Amiludin; Ahmad Ahmad
Masalah-Masalah Hukum Vol 50, No 2 (2021): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.50.2.2021.184-195

Abstract

Penelitian ini menjelaskan bentuk bantuan pemerintah Indonesia terhadap pengungsi dari negara konflik yang sedang membanjiri Ibukota, khususnya di Kalideres, Jakarta Barat, dalam perspektif hak asasi manusia. Pengungsi merasa tidak aman di negaranya sendiri dan meminta perlindungan ke negara lain, dengan konteks mencari penyelesaian masalah yang permanen. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan kajian pustaka yang berbentuk secara kualitatif deskriptif dengan tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah menyikapinya dengan memberikan solusi berupa bantuan kemanusiaan dan prinsip kedaruratan. Dengan itu, berakhir pada pemberian rekomendasi yang bersifat final dan mengikat, sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.
PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG) Nia Rosmiati; Amiludin Amiludin
Jurnal Hukum Replik Vol 7, No 2 (2019): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v7i2.2936

Abstract

ABSTRAK Pemilikan tanah pertanian secara Absentee, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria, larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok Landreform yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Kecamatan Mauk yang memiliki lahan seluas 18.644 ha setiap tahun semakin berkurang luasnya karena terjadinya peralihan lahan pertanian menjadi pemukiman. Selain hal tersebut kepemilikan lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Mauk kebanyakan dimiliki oleh orang yang berada di luar kecamatan Mauk itu sendiri. Penelitian ini penulis lakukan karena ingin mengetahui bagaimana pelaksannaan pelarangan tanah absentee/guntai di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan juga penegakan hukum terhadap tanah absentee/guntai berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris, maksud dari penelitian ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat yang kemudian dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara keseluruhan isi dan kualitas data tersebut.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pemilikan tanah absente di kecamatan mauk masih terjadi sampai saat ini dikarenakan pasal 7, 10 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyakanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal kepemilikan tanah secara absente di Kecamatan Mauk seperti faktor masyarakat, budaya, hukum, sarana prasarana, dan ekonomi. Penegakan hukum terhadap larangan pemilikan tanah absente sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 3 ayat 5 PP No. 224/1961 jo PP No 41 /l964 dengan cara retribusi tanah kepada rakyat yang membutuhkan seperti petani penggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian. Kata Kunci: Larangan Pemilikan, Tanah Pertanian, Absentee.ABSTRACT Absentee ownership of agricultural land, is expressly prohibited by the Basic Agrarian Law, this prohibition relates to the main provisions of Land Reform which are regulated in Articles 7, 10 and Article 17 of the LoGA. Mauk Subdistrict, which has a land area of 18,644 ha, is decreasing in size every year due to the transition of agricultural land into settlements. In addition to this, agricultural land ownership in Mauk District is mostly owned by people outside the Mauk district itself. This research was conducted by the author because he wanted to find out how to ban absentee / guntai land in Mauk District, Tangerang Regency and also law enforcement on absentee / guntai land based on the Basic Agrarian Law. The method used in this study is empirical normative juridical research, the purpose of this research this is reviewing the laws and regulations with the conditions that occur in the community which are then analyzed in a qualitative descriptive way that illustrates the overall content and quality of the data. 7, 10 and article 17 of the Basic Agrarian Law are not functioning properly and there are still many factors that affect absent land ownership in Mauk District such as community, cultural, legal, infrastructure, and economic factors. Law enforcement against the prohibition of ownership of absentee land as stated in Article 3 paragraph 5 PP No. 224/1961 jo PP No. 41 / l964 by way of land levies to people in need such as sharecroppers or permanent farm workers who are Indonesian citizens, residing in the sub-district where the land is concerned and strong in working in agriculture. Keywords: Prohibition of Ownership, Agricultural Land, Absentee
PROS AND CONS LAW OF CREATION BASED ON LEGAL SOCIOLOGY ANALYSIS Sigit Gunawan; Muhammad Rasyid Ridho; Amiludin Amiludin
Jurnal Hukum Replik Vol 8, No 2 (2020): JURNAL HUKUM REPLIK
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jhr.v8i2.3583

Abstract

The Omnibus Law of the Job Creation Act initiated by President Joko Widodo during the second term of office is one of the largest bureaucratic simplification projects ever undertaken by the Indonesian nation. The purpose of the Job Creation Law is to stimulate investment growth to support the country's economy is facing an increasingly competitive international economic climate. The Job Creation Law is a bureaucratic simplification package in the form of changes to laws in various lines, such as investment, labor, and spatial planning. As a form of the legal product discussed and ratified by the executive and legislative powers, the Job Creation Law also does not escape the responsibilities of the people who support and reject it. Strong rejection is expressed in the form of protests both in writing and using mass actions, mostly carried out by workers, environmental activists, and academics. Sociology of law as a science that studies the interrelationship between law and social phenomena that occur empirically in society can be used as a tool of analysis to determine how the effectiveness of the Job Creation Law as a tool of social control, social engineering. The better the public's response to a legal product, then sociologically, the product can be used for its intended purpose. Keywords: Omnibus Law, Job Creation Law, Sociology of Law
THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN EMPOWERING MSMES THROUGH THE PEOPLE'S BUSINESS CREDIT PROGRAM IN WEST JAVA PROVINCE (Study Based on Business Law) Edi Sofwan; Haryono Haryono; Amiludin Amiludin; Muhammad Asmawi
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 2, No 2 (2021): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v2i2.5272

Abstract

The purpose of this study is to find, describe, and analyze the role of local governments to empower MSMEs through the KUR Program in West Java Province. This by the Regional Government is solely for the benefit of the West Java people by empowering existing MSMEs, namely through the People's Business Credit Program, which was launched by the Central Government. This research is qualitative. This research was conducted with a descriptive approach because the results obtained from this study are expected to provide a comprehensive and systematic description of the role of the West Java Regional Government in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises. The results of this research can be useful in developing Business Law, especially related to increasing MSME Empowerment and applied in the form of providing People's Business Credit through national banks, with the hope that the Welfare of the People or the West Java Community through MSMEs will be realized soon. So that welfare is not only enjoyed by entrepreneurs who have a large capital, but also the community in general.
STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG Muhammad Asmawi; Amiludin Amiludin; Edi Sofwan
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 2, No 1 (2021): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v2i1.4296

Abstract

The process of regional head election cannot be carried out with the wishes of the parties and at will, as a country that upholds the values of democracy and as a rule of law which is reformulated in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution that the implementation of elections to the regions must be based on the value of justice. strategies in preventing illegal acts committed by election contestants to the regions, especially money politics against the community, the attacking regency election supervisory body needs to carry out socialization methods to the community and also political parties, as well as conduct anti-money politics patrols during the calm period which often occurs by the team. success. The research method that I use in writing this article is to use empirical normative legal research methods. The primary data source is the result of interviews with several members of the Bawaslu of Serang Regency. The data analysis in writing this article is a qualitative way. This is because in analyzing an object of research, this method is used to explain the data used.Keywords: Regional head elections, Election supervisory bodies, Strategy, Money Politics
PROBLEMATICS AND LEGAL DIMENSIONS IN ARRANGEMENT OF SPACE ACCORDING TO LAW NUMBER 26 OF 2007 Amiludin Amiludin; Muhammad Asmawi
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 1, No 2 (2020): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v1i2.2781

Abstract

The writing of this article starts from the problems that exist in the development situation in each region, especially in spatial planning, almost certainly has the same problem, such as the absence of consistent and strict licensing in development. Such as floods that occurred in urban areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi due to the development of the city. It is increasing the number of population, activities, and land requirements both for settlements and economic activities so that there is a change of function that should be used as a conservation area and green open space has turned into a residential area. This research uses the normative legal research method or discusses this problem more to the study of literature or secondary data. The normative legal analysis includes research on constitutional principles, research on legal systematics, research on the degree of vertical and horizontal synchronization, comparison of law, and history of law. Law enforcement on sustainable spatial planning is a very complex phenomenon with various approaches, both legal, social, political, economic and cultural issues so that for the benefit of the community, the interests of the government as well as the harmony of spatial planning, environmental sustainability needs supporting capacity of the environment and resources nature is included in the case of sustainable development.
COAL MINING INVESTMENT OPPORTUNITIES IN INDONESIA ON GOVERENMENT REGULATION NUMBER 3 OF THE YEAR 2020 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING Andi Batubara; Amiludin Amiludin; muhammad Asmawi
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 2, No 2 (2021): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v2i2.5187

Abstract

The coal mining industry has part of the important economic role to support National Budgeting government, therefor need to support haven’t overlapped by the regulation, to support easy in permitted so it will able to feel more the value-added for government, nation, and society
Co-Authors Adie Dwiyanto Nurlukman Ahmad Ahmad Andi Batubara Dwi Nur Fauzi Ahmad Dwi Nur Fauziah Ahmad Haryono Haryono Ika Khairunnisa Simanjuntak Ikhfa Pratiwi Irna Rudiana Irvan Fadjar Satrio Irwandi Irwandi Muhamad Badru Salam Muhamad Furqon Juanda Muhammad Asmawi Muhammad Rasyid Ridho Nanda Agus Safana Sukma Nia Rosmiati Rahmad Ramadhan Hasibuan Sigit Gunawan Sofwan, Edi Undang Prasetya Umara Upik Mutiara