Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemerintahan dan Politik Law_Jurnal Jurnal Ilmiah Nusantara Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial
Hasugian, Yoel Edward
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap Upah Minimum Sektoral di Sumatera Utara: Implications of Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 on Sectoral Minimum Wage in North Sumatra Hasugian, Yoel Edward
Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues Vol. 4 No. 2 (2025): Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/nlrjolci.v4i2.21323

Abstract

Transformasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami momentum signifikan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU- XXI/2023, yang merehabilitasi keberadaan Upah Minimum Sektoral (UMS) pasca UU Cipta Kerja. Putusan ini menjadi krusial khususnya di wilayah industri seperti Sumatera Utara, di mana disparitas upah antar sektor menjadi problem struktural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dan sosial-ekonomi dari putusan tersebut terhadap sistem pengupahan sektoral, dengan menyoroti peran Dewan Pengupahan Daerah sebagai aktor sentral. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan perundang- undangan, serta dikombinasikan dengan data sekunder. Hasil menunjukkan bahwa pemulihan peran Dewan Pengupahan dalam penetapan UMS melalui mekanisme tripartit tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan pengupahan, tetapi juga membuka ruang keadilan distributif dalam struktur ekonomi lokal. Implikasi dari hasil ini memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan pengupahan dan regulasi turunan yang konsisten dengan semangat putusan MK. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan UMS serta perlunya standardisasi metodologi penentuan upah berbasis sektor di tingkat daerah.
Reformasi Prosedural Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah Agung dalam Perspektif Keterbukaan dan Due Process of Law Hasugian, Yoel Edward
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara Maret 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i2.8791

Abstract

Judicial review of regulations below statutes by the Supreme Court of Indonesia plays a crucial role in safeguarding the hierarchy of laws and controlling executive regulations that have broad public impact. However, the procedural design of such judicial review has long been characterized by closed, document-based mechanisms with limited participation and transparency, raising concerns regarding the fulfillment of open justice and due process of law as minimum requirements for the legitimacy of erga omnes decisions. This study aims to examine whether the procedural design and practice of judicial review at the Supreme Court have met these principles and to formulate rational and constitutional procedural reforms without altering the Court’s authority. This research employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and case-based approaches, supported by content analysis of selected judicial review decisions. The findings reveal that although procedural requirements are formally satisfied, judicial review at the Supreme Court remains procedurally minimalistic, non-deliberative, and insufficiently transparent, resulting in limited procedural justice and weakened normative legitimacy. To address this deficit, the study proposes procedural reforms consisting of limited open hearings, mandatory written and selective oral hearings, and minimum standards of legal reasoning, which can be implemented through amendments to Supreme Court Regulations and internal institutional policies. This study contributes to constitutional law scholarship by shifting the focus of judicial review discourse from authority-based debates to procedural legitimacy and demonstrates that strengthening due process and procedural openness is essential to enhancing the accountability and rationality of judicial review without expanding judicial power. Future research is encouraged to integrate empirical approaches to assess the effectiveness of procedural reforms and their impact on public trust in the judiciary.
LIVING LAW EUGEN EHRLICH DALAM KONFLIK MASYARAKAT ADAT TOBA DAN PT TOBA PULP LESTARI: ANALISIS SOCIO-LEGAL Hasugian, Yoel Edward
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8184

Abstract

Konflik antara Masyarakat Adat Toba dan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) mencerminkan ketegangan mendasar antara hukum negara yang berlandaskan legalitas administratif dan hukum adat yang bersumber dari nilai spiritual, moral, dan ekologis. Penelitian ini berangkat dari urgensi memahami pluralisme hukum Indonesia melalui lensa Living Law Eugen Ehrlich, yang menempatkan hukum sebagai norma sosial yang hidup di masyarakat. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana teori living law dapat menjelaskan sekaligus menilai dinamika penolakan masyarakat adat terhadap kebijakan dan praktik PT TPL, serta meninjau relevansinya dalam konteks hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio-legal dengan tipe kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non-hukum, termasuk laporan NGO serta media kredibel. Analisis dilakukan secara interaktif melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan atas data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori living law secara efektif menjelaskan resistensi masyarakat adat sebagai ekspresi legitimasi hukum sosial yang berakar pada norma-norma adat seperti Dalihan Na Tolu dan larangan menebang hutan keramat. Konflik PT TPL tidak sesederhana sengketa sumber daya, tetapi pertarungan legitimasi antara hukum negara dan hukum adat sebagai sistem normatif yang otonom. Temuan ini memperkuat konsep legal pluralism (Griffiths & Merry) bahwa hukum yang efektif adalah yang hidup di masyarakat. Kesimpulannya, pengakuan substantif terhadap living law menjadi kunci keadilan ekologis dan sosial bagi masyarakat adat. Penelitian ini merekomendasikan integrasi prinsip living law dalam kebijakan kehutanan serta pengembangan pendekatan partisipatif dan pluralistik dalam sistem hukum nasional.
PENGAKUAN APOSTILLE ATAS AKTA PERKAWINAN ASING DALAM HUKUM INDONESIA: BATAS NORMATIF SAHNYA PERKAWINAN DAN KETERTIBAN UMUM Hasugian, Yoel Edward; Sihombing, Samuel Seventinus; Larosa, Joshua Steven Samaeri; Gultom, Alexsandro Bill Mawardy; Simamora, Ruben John Piter
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1763

Abstract

Globalisasi dan meningkatnya mobilitas lintas negara telah memperluas penggunaan dokumen publik asing dalam sistem hukum nasional, termasuk akta perkawinan, sehingga memunculkan kebutuhan akan mekanisme pengakuan yang efisien sekaligus tetap menjaga kedaulatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi normatif pengakuan akta perkawinan asing yang telah diberi Apostille dalam hukum Indonesia, serta mengkaji batasan yuridis terhadap pengakuannya ketika terjadi pertentangan dengan syarat sah perkawinan nasional dan asas ketertiban umum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas, melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif berbasis interpretasi hukum secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apostille hanya memberikan jaminan atas keaslian formal dokumen publik asing, bukan legitimasi substantif atas status perkawinan, sehingga pengakuan akta perkawinan asing dalam hukum Indonesia tetap tunduk pada syarat sah perkawinan menurut hukum nasional dan pengujian terhadap ketertiban umum. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat parameter yuridis berlapis yang menentukan batas pengakuan, yaitu otentisitas dokumen, validitas menurut hukum negara asal, kesesuaian dengan hukum Indonesia, serta pengujian ketertiban umum sebagai filter akhir. Maka Apostille tidak dapat dipahami sebagai pengakuan otomatis atas sahnya perkawinan, tetapi hanya sebagai instrumen administratif yang mempermudah pembuktian formal, sementara status hukum tetap ditentukan oleh hukum nasional
State Selectivity in the Criminalization of Ideology in Indonesia: A Case Study of Communism: Selektivitas Negara dalam Kriminalisasi Ideologi di Indonesia: Studi Kasus Komunisme Hasugian, Yoel Edward; Tampubolon, Daniel Naik Parulian; Ginting, Mehaga Limar
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 11 No. 2 (2026)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpp.v11i2.7055

Abstract

Purpose : This study aims to analyze how the state constructs communism as an ideological threat in Indonesian politics through criminal law instruments and to assess the extent to which this construction reflects political selectivity in responding to ideologies deemed contrary to Pancasila. Design/methodology/approach : This research employs a qualitative-descriptive method with an interpretive-critical approach based on interpretive policy analysis. Data were collected through document studies of legal materials, academic literature, and policy documents, and analyzed using discourse analysis, framing, and process-tracing techniques to examine the relationship between discursive construction and legal formation. Findings : The findings reveal that the criminalization of communism is a historically institutionalized political-legal construction shaped by collective memory, state narratives, and power interests. The state consistently employs criminal law to frame communism as an existential threat, while other ideologies are addressed through more varied and non-penal approaches, indicating political selectivity that is not fully grounded in empirical threat assessment. Practical Implication : These findings highlight the need to reorient ideological criminalization policies by positioning criminal law as an ultimum remedium and promoting more proportional, evidence-based, and human rights–oriented approaches to prevent the abuse of power. Originality/value : This study contributes a novel perspective by integrating political law analysis, selective enforcement theory, and state ideology studies into a unified analytical framework, demonstrating that selectivity operates not only in law enforcement but also in norm construction and the production of ideological threats. Paper type : Research Paper
Co-Authors Ginting, Mehaga Limar Gultom, Alexsandro Bill Mawardy Larosa, Joshua Steven Samaeri Sihombing, Samuel Seventinus Simamora, Ruben John Piter Tampubolon, Daniel Naik Parulian