Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Konflik Ukraina dengan Rusia) Ramadhana, Elsa; Putra, Deyan Ajian; Putri, Indah Salsabilla; Oktaviani, Sutra; Sugiarti, Olivia; Nababan, Grace Oktavia; Septaria, Ema
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban negara Rusia terhadap Ukraina berdasarkan perspektif hukum Internasional, dan juga mengapa konflik pelanggaran HAM berat Ukraina dan Rusia harus di selesaikan berdasarkan perspektif hukum internasional. Dengan menggunakan pendekatan normatif yang digunakan untuk menilai kebijakan yang ideal, didapatkan hasil bahwa pertarungan pengaruh antara dua kekuatan besar, di mana NATO sebagai kekuatan besar berusaha menjadikan Ukraina sebagai benteng militer, sementara Rusia sebagai kekuatan besar di kawasan tersebut ingin menjadikan Ukraina sebagai zona penyangga untuk mengantisipasi potensi tekanan NATO terhadap Rusia, terutama dalam aspek militer, maka dibentuklah Pengadilan Pidana Internasional yang disebut sebagai ICC untuk menegakan keadilan HAM yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022.
Perlindungan Hak Tersangka Melalui Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tahap Pembuktian Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Nababan, Grace Oktavia; Ramadhana, Elsa; Wahyuni, Yulia Tri; Irawan, Patricia Swalika; Utami, Ria Anggraeni
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hak tersangka melalui penerapan asas praduga tak bersalah dalam tahap pembuktian pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip fundamental yang menjamin setiap orang yang disangka melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, asas ini sering kali tidak diterapkan secara konsisten, sehingga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka, seperti hak atas perlakuan yang adil, hak untuk membela diri, dan hak untuk tidak diperlakukan seolah-olah telah bersalah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah sangat menentukan keadilan dalam proses pembuktian, namun masih terdapat tantangan berupa persepsi aparat penegak hukum, pemberitaan media, serta tekanan publik yang dapat memengaruhi objektivitas proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan peningkatan kesadaran aparat terhadap pentingnya asas ini demi terjaminnya perlindungan hak tersangka dalam peradilan pidana Indonesia.
KUALIFIKASI GENOSIDA TERHADAP ETNIS ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL: ANALISIS UNSUR DOLUS SPECIALIS Marcelino, Rafflie Julio; Saputra, Dendi; Ramadhana, Elsa; Oktaviani, Sutra; Monika, Sela; Lestarika, Dwi Putri
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1787

Abstract

Kasus etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling serius abad ke-21 yang mengundang perdebatan hukum internasional mengenai kualifikasinya sebagai genosida. Penelitian ini bertujuan menganalisis dua persoalan pokok yakni apakah tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya memenuhi unsur-unsur genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948 (Konvensi Genosida) dan bagaimana pembuktian unsur dolus specialis sebagai mens rea khusus genosida dapat dikonstruksi secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus yang didukung dengan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada instrumen hukum internasional, putusan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR), dan laporan investigatif PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur actus reus genosida terpenuhi secara substansial melalui pola pembunuhan massal, pemerkosaan sistematis, dan pengusiran paksa. Pembuktian dolus specialis, meskipun tidak tersedia dalam bentuk bukti doktrinal langsung, dapat diinferensi secara sah melalui metode pattern of conduct, skala dan sistematisitas kekerasan, serta keterlibatan aparatur negara. Penelitian ini berkesimpulan bahwa tindakan terhadap Rohingya memenuhi ambang batas kualifikasi genosida dan merekomendasikan penguatan mekanisme akuntabilitas hukum internasional terhadap pelaku.