Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Muhammad Fadhel Febriansyah
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perbandingan Pengaturan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Negara Kanada Muhammad Fadhel Febriansyah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/556d7397

Abstract

Restorative Justice is an alternative paradigm in the criminal system in various countries, Indonesia and Canada are included in the list of countries that use restorative justice. This study aims to analyze and compare restorative justice arrangements in Indonesia and Canada, in order to understand how the two countries use and apply restorative justice principles. The legal issues that will be studied include the effectiveness of implementing this system to reduce the level of recidivism (relapse of a person's criminal behavior) and legal certainty for the parties involved. The method used is normative legal research with a comparative legal approach, and the legal materials used are legal literature, legislation, and academic journals. Then the results of this research show that Canada has already used restorative justice in its laws. Meanwhile in Indonesia, restorative justice is currently in the development stage with several policies that have not yet been fully integrated. So these findings show that there is a great need to strengthen policies and legal instruments in implementing restorative justice in Indonesia
Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia Muhammad Fadhel Febriansyah; Muhammad Aldiansyah; Muhammad Zaky Nugraha; Andrea Tanjung; Sudirman Sitepu
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cskjc461

Abstract

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Efektivitas sistem ini menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, yang pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, ketidakefektifan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dengan meninjau berbagai aspek, termasuk kebijakan hukum, implementasi proses peradilan, serta faktor penghambat dalam sistem hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta mengevaluasi praktik peradilan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat sistem peradilan pidana, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi kelembagaan, dan perbaikan regulasi, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Hambatan-hambatan tersebut mencakup proses peradilan yang panjang dan berbelit, adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, serta lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, tekanan politik dan intervensi pihak berkepentingan sering kali menjadi faktor yang menghambat independensi peradilan dalam menangani kasus korupsi secara objektif dan transparan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan penguatan integritas aparatur penegak hukum. Selain itu, sinergi antara lembaga penegak hukum, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses peradilan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi.
Peran Hakim Dalam Menilai Bukti Dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia Muhammad Fadhel Febriansyah; Try Mustaqim; Petra Alfa almunziri; Yudi Anugrah Pratama; Ria Anggraeni Utami
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peran hakim dalam menilai bukti memegang posisi sentral didalam sistem pembuktian hukum pidana di indonesia yang mengutamakan asas praduga tak bersalah dan penegakan keadilan. Hakim sebagai pihak yang berwenang menilai alat bukti dalam persidangan harus bersikap independen dan objektif dalam mengevaluasi setiap bukti, baik berupa saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa. Penilaian bukti oleh hakim meliputi analisis kredibilitas dan reliabilitas bukti serta kesesuaian dengan fakta hukum yang berkembang dalam perkara. Proses ini dipandu oleh ketentuan KUHAP dan putusan Mahkamah Agung yang menjadi preseden, namun juga menghadapi tantangan seperti pengaruh subjektivitas dan batasan kualifikasi hukum. Studi ini mengkaji secara mendalam mekanisme penilaian bukti oleh hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, serta implikasi penilaian tersebut terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa dalam peradilan pidana. Dengan seperti itu tujuan penelitian ini berkontribusi memperkuat pemahaman tentang fungsi hakim dalam rangka memastikan proses peradilan yang fair dan akuntabel di Indonesia.
Patologi Sosial Akibat Penggunaan Smartphone Di Kalangan Remaja Di Era Modern Muhammad Fadhel Febriansyah; Chichi Savitri; Petra Alfa Almunziri; Yuanda Restu Putri Chalista; Wevy Efticha Sary
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan smartphone di kalangan remaja pada era modern semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat. Fenomena ini membawa dampak signifikan tidak hanya dalam aspek positif seperti kemudahan komunikasi dan akses informasi, tetapi juga menimbulkan berbagai patologi sosial yang mengganggu fungsi sosial dan psikologis remaja. Penelitian ini mengkaji berbagai bentuk dari patologi sosial yang muncul akibat penggunaan smartphone secara berlebihan, seperti kecanduan digital, penurunan kemampuan interaksi tatap muka, serta peningkatan resiko gangguan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Selanjutnya penelitian ini juga menyoroti dampak negatif pada produktivitas akademik dan pola perilaku remaja, termasuk munculnya perilaku agresif, cyberbullying, serta penyebaran konten negatif dan hoaks yang berkontribusi pada kerusakan moral dan norma sosial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode normatif dengan studi literatur dan analisis terhadap data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Penelitian ini menyimpulkan perlunya implementasi strategi edukasi digital dan program pengawasan yang tepat guna untuk mengurangi dampak negatif smartphone, sehingga penggunaan teknologi dapat mendukung perkembangan remaja yang sehat secara sosial dan psikologis di era modern.
Peran Advokat Dalam Membantu Klien Menghadapi Proses Litigasi Dan Non Litigasi Studi LBH Bhakti Alumni FH UNIB Muhammad Fadhel Febriansyah; Suci Rusma Sari; Hasdi Ade Irawan; Ilham Kurniawan Ardi
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2025): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam hal litigasi, advokat bertindak sebagai wakil hukum yang profesional dan berkompeten, membela kepentingan klien di pengadilan melalui penyusunan gugatan, pembelaan, serta pengajuan bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum. Advokat juga berperan dalam memberikan strategi hukum yang tepat agar proses litigasi dapat berjalan efektif dan efisien, serta meminimalkan risiko hukum yang mungkin dihadapi klien. Sementara itu dalam ranah non-litigasi, advokat berfungsi sebagai penasihat hukum yang membantu klien dalam penyusunan kontrak, mediasi, arbitrase, dan bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang bertujuan menghindari proses pengadilan yang panjang dan mahal. Peran advokat dalam memberikan edukasi serta pembekalan hukum kepada klien juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman klien terhadap hak, kewajiban, dan prosedur hukum yang harus dipenuhi. Dengan seperti itu advokat menjadi mitra strategis yang krusial dalam menjamin perlindungan hukum, keadilan, dan penyelesaian sengketa yang efektif, sekaligus mempererat kepercayaan antara advokat dan klien dalam menghadapi kompleksitas sistem hukum.
Co-Authors Andrea Tanjung Chichi Savitri Hasdi Ade Irawan Ilham Kurniawan Ardi Muhammad Aldiansyah Muhammad Zaky Nugraha Petra Alfa almunziri Ria Anggraeni Utami Suci Rusma Sari Sudirman Sitepu Try Mustaqim Wevy Efticha Sary Yuanda Restu Putri Chalista Yudi Anugrah Pratama