Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum University Of Bengkulu Law Journal Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Sudirman Sitepu
Unknown Affiliation
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
COMPARISON OF PLEA BARGAINING IN THE UNITED STATES WITH “SPECIAL LINE” IN THE DRAFT BOOK OF CRIMINAL PROCEDURE CODE (KUHAP) IN INDONESIA Amelia Putrina Lumbantobing; Sudirman Sitepu; Herlambang
Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 13 No. 2 (2023): November 2023
Publisher : Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jbengkoelenjust.v13i2.31572

Abstract

Plea Bargaining is a faster and more efficient way of resolving criminal cases, where if the Defendant has admitted guilt, the Defendant or his attorney can make an agreement with the public prosecutor regarding the form of indictment and a lighter sentence. Plea Bargaining is widely embraced by Common Law countries. However, in its development, the success of the United States in reducing the pile of cases by using Plea Bargaining has been followed by Civil Law countries such as Germany, France, Russia, Georgia, the Netherlands, Italy, Taiwan. Even in an effort to reform the criminal justice procedural law, Indonesia has also adopted the basic concept of Plea Bargaining into the Draft Criminal Procedure Code with a concept called "Special Line". However, the concept of the Special Line has many differences so that it cannot be fully equated with the Plea Bargaining adopted by the United States. This is because Indonesia adheres to an inquisitorial system, not an adversary system. For this reason, Indonesia needs to study the successes and failures of Plea Bargaining in the United States, so that the Special Line concept that is to be implemented in Indonesia is a concept that has been adapted to the conditions of the criminal justice system in Indonesia. Keywords: Plea Bargaining, Special Line, Guilty Confession
Kesenjangan Gender dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Reproduksi : Dampak Terhadap Kesejahteraan Perempuan Betrilia, Betrilia; Nakayla Azzahwa; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/p2wffw80

Abstract

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan reproduksi menjadi isu krusial yang merugikan suatu gender tertentu, terutama kaum perempuan. Kesenjangan gender dalam masyarakat yang menganut budaya patriaki yang kuat, membuat perempuan sering kali tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan kesehatan yang menyangkut tubuh mereka sendiri. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kesejahteraan perempuan secara keseluruhan dan berdampak negatif pada kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengambilan keputusan reproduksi memiliki resiko yang besar terhadap perempuan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, kompikasi kehamilan, dan kurangnya akses ke layanan kesehatan. Dampak psikologis yang ditimbulkan mencangku peningkatan stress dan rendahnya kualitas hidup akibat keterbatasan hak dalam pengambilan keputusan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan yaitu, pemberdayaan perempuan, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, dan kebijakan yang mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi dalam keputusan kesehatan reproduksi. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar penelitian ini dapat memperluas pengetahuan bagi laki-laki dan perempuan agar saling berkontribusi dalam pengambilan keputusan mengenai kesehatan reproduksi kedepannya.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan Ditinjau dari Aspek Kesetaraan Gender : Implementasi, Hambatan dan Solusi dalam penerapannya Gibran, Raihan Malana; Ashar Fawazy; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9xsrv126

Abstract

This research discusses the legal protection of women from violence in Indonesia in the context of gender equality. Women in Indonesia are often victims of violence, both in the domestic and public spheres, with patriarchal culture dominating as one of the main factors. Although various laws and regulations exist to protect women, the implementation of the law still faces various obstacles, such as a lack of response to evolving forms of sexual violence, as well as legal interpretations that tend to blame the victim. This research uses a normative juridical method to analyze existing legal regulations, as well as to identify gaps in regulations that affect the protection of women's rights. An in-depth literature review was conducted of relevant laws, court decisions and agency reports, to assess the effectiveness of legal policies in providing appropriate protection. This research aims to identify more effective measures in the fight for gender equality and the protection of women through a more responsive and sensitive legal approach to gender issues. The results of the research are expected to contribute to the improvement of legal policies in Indonesia to further enhance the protection of women and realize gender equality.
Kesenjangan Gender di Dunia Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Zalkia Salsabila; Aliya Perawita; Sudirman Sitepu; Dwi Putri Lestarika
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/2ka7dr85

Abstract

The gender gap refers to significant differences between men and women in opportunities to participate in, among other things, employment. The gender gap in the world of work is a complex and relevant issue in the legal context. Although there is a legal framework that supports gender equality, its implementation is still hampered by patriarchal culture, systemic discrimination, and low legal awareness among workers. This gap is often caused by social and cultural norms that shape gender roles, where women often experience discrimination and injustice. This research aims to analyze the concept of gender gap in a legal perspective, by referring to various theories and related laws. Through a qualitative method with desk study, literature review and case analysis, this research will identify common forms of gender inequality in the workplace, such as wage disparity, discrimination in promotion, and inequality in access to employment opportunities.
Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Menangani Kasus Korupsi Di Negara Indonesia Muhammad Fadhel Febriansyah; Muhammad Aldiansyah; Muhammad Zaky Nugraha; Andrea Tanjung; Sudirman Sitepu
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/cskjc461

Abstract

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Efektivitas sistem ini menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, yang pada akhirnya berdampak pada upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Namun, dalam praktiknya, sistem peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, intervensi politik, ketidakefektifan koordinasi antarlembaga penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia dengan meninjau berbagai aspek, termasuk kebijakan hukum, implementasi proses peradilan, serta faktor penghambat dalam sistem hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi serta mengevaluasi praktik peradilan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam memperkuat sistem peradilan pidana, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), reformasi kelembagaan, dan perbaikan regulasi, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap korupsi. Hambatan-hambatan tersebut mencakup proses peradilan yang panjang dan berbelit, adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, serta lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, tekanan politik dan intervensi pihak berkepentingan sering kali menjadi faktor yang menghambat independensi peradilan dalam menangani kasus korupsi secara objektif dan transparan. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dalam menangani kasus korupsi di Indonesia, diperlukan reformasi hukum yang lebih komprehensif dan penguatan integritas aparatur penegak hukum. Selain itu, sinergi antara lembaga penegak hukum, penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya proses peradilan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam memberantas korupsi.
HAK RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Simatupang, Benget Hasudungan; Clarita William; Sudirman Sitepu; Pipi Susanti
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 8 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.8.1.68-78

Abstract

Restitution arrangements are still lacking in terms of fulfilling the rights of victims of criminal acts. It is necessary to study the application for the right of restitution given to children as victims of criminal acts of violence and the legal consequences of restitution not being paid by the perpetrators. This study uses a type of normative research. The collection of legal materials was carried out using literature study techniques and analyzed using descriptive analysis. Government Regulation Number 43 of 2017 does not regulate coercion if the perpetrator is unable to carry out restitution, so there is no guarantee that restitution can be paid to a child as a victim of a crime. Therefore, this causes no certainty for children who are victims of criminal acts to receive restitution and imposition of sanctions against perpetrators of criminal acts who do not pay restitution in accordance with court decisions that have permanent legal force. Restitution in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence emphasizes that in the event that the confiscated assets of the convict are not sufficient to pay restitution, the convict will be subject to a replacement prison sentence which does not exceed the threat of the principal sentence. The state then provides victim compensation.
Judge's Considerations in Imposing Replacement Prison Sentences in Corruption Crime Cases Ruth Novaulina Sidebang; Benget Hasudungan Simatupang; Sudirman Sitepu
Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum Vol 33 No 1 (2024)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jsh.33.1.65-75

Abstract

Corruption causes financial losses to the state which results in crises in various fields. In order to suppress the growth of corruption in Indonesia, various efforts to prevent corruption are carried out. One of them is by providing an additional penalty in the form of payment of replacement money. In terms of convict does not have sufficient assets to pay replacement money, he will be punished with substitute prison whose length does not exceed a main penalty. The absence of guidelines regarding the length of substitute prison based on replacement money results in frequent disparities. This research uses empirical research methods with a non-doctrinal approach in the form of empirical studies to find theories regarding the process of occurrence and operation of law in society. The formulation of the problem in this research is how judges consider when imposing a prison sentence as a substitute for replacement money in cases of criminal acts of corruption and what policies can prevent disparity in decisions in imposing prison sentences as a substitute for Additional Crime of Substitute Money in Corruption Crime.  Based on the research results, it is known that there are no standard guidelines regarding determining the length of substitute imprisonment, while Article 8 of Perma Number 5 of 2014 concerning Additional Crime of Substitute Money in Corruption Crime only determines that the maximum imprisonment is 20 (twenty) years. So, in addition to imposing a decision, the judge must consider the juridical, philosophical and sociological aspects and be based on the judge's beliefs obtained from the beginning to the end of a case that occurred. Because there are no restrictions on the provision of imprisonment as a substitute for Additional Crime of Substitute Money, several policies are needed to reduce existing disparities.
Co-Authors Aliya Perawita Amelia Putrina Lumbantobing Andrea Tanjung Ashar Fawazy Benget Hasudungan Simatupang Betrilia, Betrilia Clarita William Dwi Putri Lestarika Gibran, Raihan Malana Herlambang Muhammad Aldiansyah Muhammad Fadhel Febriansyah Muhammad Zaky Nugraha Nakayla Azzahwa Pipi Susanti Ruth Novaulina Sidebang Simatupang, Benget Hasudungan Zalkia Salsabila